Pemda Diminta Tak Ragu Belanjakan APBD untuk Tangani Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemda Diminta Tak Ragu Belanjakan APBD untuk Tangani Covid-19

Senin, 31 Mei 2021 | 21:55 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak ragu dalam membelanjakan APBD untuk belanja sektor produktif dalam rangka penanganan Covid-19.

Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemdagri Mochamad Ardian, dalam konferensi pers “Langkah-Langkah Percepatan Penyerapan APBD” di Jakarta, Senin (31/5/2021).

“Bagi Pemda yang ingin melakukan pembelanjaan dalam rangka penanganan Covid-19 kami berharap jangan ragu, silakan,” kata Mochamad Ardian.

Dorongan ini dilakukan mengingat, berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja daerah, penyerapan anggaran tersebut dinilai Ardian kurang optimal. Hingga saat ini angka realisasi APBD masih di bawah realisasi APBN yang kini angkanya telah melebihi 32%, atau tertinggal jauh sekitar 10%.

Ardian mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja, pertama adalah adanya sisa dana penghematan/pelaksanaan program kegiatan atas belanja tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan.

Lalu kedua, adanya kelebihan target pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020. Ketiga, belum disalurkannya bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota termasuk kelebihan target pajak daerah tahun 2020.

“Ada juga kelebihan target pendapatan, pajak retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, ada juga bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota yang belum disalurkan oleh pemerintah provinsi,” ujar Mochamad Ardian.

Keempat, belum dibayarkannya kewajiban kepada pihak ketiga dari anggaran tahun sebelumnya (2020) namun sudah tutup tahun anggaran sehingga menjadi Silpa yang akan diselesaikan pada tahun 2021;

"Kelima, terhadap sisa dana pada poin kedua, ketiga, dan keempat, Pemda masih menunggu audit dari BPK-RI. Terhadap ketiga sebab ini, cenderung pemerintah daerah hati-hati dalam membelanjakan, misalnya tadi saya katakan ada target pajak yang melebihi, namun belum bisa disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota karena tadi menunggu audit,” jelas Mochamad Ardian.

Ardian juga berharap, pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan APBD, misalnya saja dengan bagi hasil yang dapat dibagi oleh pemerintah provinsi, khususnya untuk program kegiatan yang mengarah kepada penangan Covid-19. Hal itu dilakukan sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020.

Mekanisme penggunaan uang yang ada di APBD, Ardian menegaskan, sepanjang peruntukannya untuk (penanganan) Covid-19 cukup dilakukan dengan penetapan peraturan kepala daerah. Baik itu melalui Perbup, Perwali maupun Pergub, jadi tidak harus dengan peraturan daerah yang harus dibahas dengan DPRD.

“Jadi sepanjang (untuk penanganan) Covid-19, silakan, pemerintahan daerah diberikan fleksibilitas untuk bisa menggunakan uang kas yang ada, cukup dengan melakukan perubahan Perkada, Perwali atau Pergub dan diberitahukan kepada DPRD, ini langkah pertama yang bisa dilakukan,” jelas Mochamad Ardian.

Dijelaskannya, adanya indikasi uang kas yang tersimpan di bank umum yang diorientasikan sebagai tambahan PAD, yakni bunga perbankan, mengingat terkontraksinya sisi pajak dan retribusi daerah, juga ditengarai menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja di daerah. Tak hanya itu, realisasi belanja yang rendah juga disumbang oleh kegiatan fisik yang dianggarkan pada OPD, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lainnya, yang pelaksanaannya masih menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau Detail Engineering Design (DED), sehingga kegiatan kontraktual belum dapat dilaksanakan, termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penyebab lainnya, Pemerintah daerah sampai saat ini masih terus melakukan realokasi anggaran menindaklanjuti PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, ditetapkan tanggal 15 Februari 2021, hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan harus menunggu penetapan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2021.

“Regulasi baik itu Inpres, Permendagri mengamanatkan Pemda, (untuk) tidak perlu menunggu Perda, lakukan perubahan penjabaran terhadap APBD, cukup beri tahu kepada DPRD, action,” tegas Mochamad Ardian.

Sementara itu, bagi Pemda yang ingin segera melakukan perubahan APBD, sepanjang audit BPK sudah dilakukan, laporan semester pertama terhadap APBD juga telah ada, dipersilakan melakukan perubahan APBD.

“Jadi langkah-langkah percepatan terhadap belanja tidak harus menunggu Perda APBD, dengan Perkada pun sepanjang untuk Covid-19 itu masih dimungkinkan,” tutur Mochamad Ardian.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Kemdikbudristek: PTM Terbatas Utamakan Keselamatan Siswa dan Guru

pelaksanaan PTM terbatas selama pandemi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, intinya keselamatan siswa dan tenaga pendidik jadi prioritas

NASIONAL | 18 September 2021

Pimpinan Teroris Ali Kalora Diduga Tewas dalam Kontak Tembak

Kontak tembak tersebut menewaskan dua orang terduga teroris Poso, salah satunya adalah pimpinan teroris Poso, Ali Ahmad alias Ali Kalora.

NASIONAL | 18 September 2021

Keberadaan Nakes Gerald Sokoy di Kiwirok Belum Diketahui

Dandrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, hingga kini keberadaan tenaga kesehatan atas nama Gerald Sokoy belum diketahui

NASIONAL | 18 September 2021

3 Strata Penangkal Ancaman Keamanan

Purnomo Yusgiantoro mengatakan, ada tiga strata yang harus diterapkan untuk menangkal berkembangnya ancaman keamanan di Indonesia

NASIONAL | 18 September 2021

Purnomo: Ancaman Keamanan Berdampak pada Tata Kehidupan Bangsa

Purnomo Yusgiantoro mengingatkan seluruh elemen bangsa terkait berkembangnya model konsep dasar ancaman keamanan di berbagai negara di dunia

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Polisi belum menetapkan tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece, tersangka penistaan agama di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 18 September 2021

BPBD Ingatkan Wisatawan Waspadai Gelombang Tinggi di Pantai Selatan

BPBD Banten sudah menyampaikan peringatan dini kepada pengelola wisata di pesisir selatan Lebak agar meningkatkan kewaspadaan cuaca buruk.

NASIONAL | 18 September 2021

Tekan Laju Urbanisasi, Mendagri Dorong Desa Perkuat Ekonomi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi desa, yakni masih meningkatnya laju urbanisasi.

NASIONAL | 18 September 2021

Menhub: Ganjil Genap Berlaku di Tempat Wisata di Indonesia

Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan aturan ganjil genap di tempat wisata ini belaku untuk seluruh Indonesia .

NASIONAL | 18 September 2021

Bakamla Jelaskan Situasi di Laut Natuna Utara Saat Ini

Badan Keamanan Laut menjelaskan situasi di Laut Natuna Utara saat ini. Di Laut Natuna Utara banyak kapal asing karena lalu lintas Selat Sunda dan Selat Malaka.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Covid-19 Memperburuk Pelayanan Kesehatan Kenya

Covid-19 Memperburuk Pelayanan Kesehatan Kenya

DUNIA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings