Kemdagri Tegaskan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Harus Lebih Transparan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemdagri Tegaskan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Harus Lebih Transparan

Senin, 31 Mei 2021 | 22:17 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mendorong proses pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan. Komitmen itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, bernomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tito mengatakan SE itu menjadi sangat penting sebagai landasan dan acuan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Diharapkan, pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip good governance yang sehat. Dengan begitu, APBD yang diperoleh dari rakyat dapat digunakan tepat sasaran dalam rangka mendorong pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Jadi kita menandatangani surat edaran bersama yang ditandatangani 11 Mei yang lalu,” kata Tito dalam konferensi pers di gedung LKPP, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Dalam SE tersebut, menurut Tito, sudah ada enam area yang disepakati untuk menjadi arahan dan pegangan bagi pemda. Tito melihat enam area ini sudah cukup detail dan terperinci untuk mengatur mulai dari organisasi, transparansi, hingga digitalisasi.

“Karena pengadaan barang dan jasa kita harapkan spiritnya, filosofinya, itu dapat dilaksanakan sesuai norma dan kemudian sesuai dengan aturan. Dengan demikian diharapkan tepat sasaran dan kemudian terjadi transparansi menghilangkan moral hazard,” ujar Tito.

Pengadaan barang dan jasa yang transparan dalam isi SE tersebut juga diharapkan mendorong daya saing produk dalam negeri, menguatkan data produksi UMKM, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Di samping itu juga kita melihat mendukung prinsip, visi dan misi Bapak Presiden, sehingga dengan demikian usaha menengah, kecil, mikro, ultra mikro, itu menjadi terdongkrak, salah satunya dari belanja pemerintah, dari APBD,” kata Tito.

Terbitnya SE bersama kepala LKPP itu, ungkap Tito, diharapkan dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pada saat perencanaan dan eksekusi kian transparan. Namun, Tito menekankan adanya transparansi dan prinsip tepat sasaran tersebut tak lantas menjadikan persoalan menjadi sulit dan berbelit-belit, apalagi sampai menghambat realisasi APBD.

“Spirit untuk membuat regulasi dan memberikan guidelines agar moral hazard tepat sasaran itu tetap menjadi hal yang utama, tapi kita juga tidak ingin surat edaran ini kemudian menjadi penghambat dalam rangka untuk percepatan belanja pemerintah,” tegas Tito.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemhub Tekankan Aspek Keselamatan Angkutan Sungai-Danau

Kemhub juga mengingatkan agar para pengguna jasa perahu wisata untuk tetap memakai life jacket meski jarak yang ditempuh tidak jauh.

NASIONAL | 31 Mei 2021

Kepala BPKP Tegaskan Perlunya Jaga Kepercayaan Presiden

Muhammad Yusuf Ateh menekankan pentingnya menjaga kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo terhadap pengawasan yang dilakukan BPKP.

NASIONAL | 31 Mei 2021

Mendagri Tegaskan Belanja Pemerintah Jadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tito Karnavian menegaskan, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional

NASIONAL | 31 Mei 2021

Pemda Diminta Tak Ragu Belanjakan APBD untuk Tangani Covid-19

Kemdagri meminta Pemda tidak ragu dalam membelanjakan APBD untuk belanja sektor produktif dalam rangka penanganan Covid-19.

NASIONAL | 31 Mei 2021

Kepala Daerah Diminta Lakukan Percepatan Penyerapan APBD 2021

Kemdagri meminta kepala daerah melakukan percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021

NASIONAL | 31 Mei 2021

BPK: Kerugian Negara Kasus Asabri Capai Rp 22,78 Triliun

BPK mengungkapkan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi di PT Asabri mencapai Rp 22,78 triliun.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Pejabat Kemsos Ungkap Arahan Tak Seret Juliari Terkait Suap Bansos

Adi Wahyono mengungkap mantan Mensos Juliari P Batubara sempat memberikan arahan untuk tidak menyeret namanya saat KPK melakukan OTT

NASIONAL | 31 Mei 2021

Hari Lahir Pancasila, Kemdagri Imbau Masyarakat Naikkan Bendera Merah Putih

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta seluruh masyarakat untuk menaikkan bendera Merah Putih satu tiang penuh dalam memperingati Hari Lahir Pancasila.

NASIONAL | 31 Mei 2021

Asabri Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Prada Ardi Yudi Arto yang Gugur di Yahukimo

Asabri mengemban amanah untuk menyerahkan Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) sebesar Rp 450 juta kepada Ahli Waris Prada Ardi Yudi Arto

NASIONAL | 31 Mei 2021

PPDB Jalur Zonasi, Kartu Keluarga Diterbitkan Paling Singkat 1 Tahun

PPDB melalui jalur zonasi siswa tahun ini, mengacu alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun.

NASIONAL | 31 Mei 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Semen Grobogan Resmi Jadi Pelanggan Listrik Tegangan Tinggi PLN

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS