Perilaku Kelompok Oportunis yang Sandera KPK demi Kepentingan Koruptor Big Fish
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Politisasi 75 Pegawai KPK Nonaktif

Perilaku Kelompok Oportunis yang Sandera KPK demi Kepentingan Koruptor Big Fish

Selasa, 1 Juni 2021 | 21:37 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan, pemberhentian 75 pegawai KPK, telah dieksploitasi dan kapitalisasi oleh ICW, YLBHI, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas dan Koalisi Guru Besar Antikorupsi dan lainnya, sebagai perilaku oportunis, anomali (tabrak sana, tabrak sini), tanpa mengindahkan tata krama atau fatsun politik, diduga demi melindungi koruptor big fish yang dilindungi oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan.

"Perilaku oportunis, melahirkan aksi-aksi yang mengarah kepada sikap-sikap intoleran terhadap pemerintah, antara lain, menuntut pembatalan hasil TWK 1.271 yang sudah lulus, meminta penundaan pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN, menuntut pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK, mengancam Presiden Jokowi sebagai penghancur KPK jika tidak melindungi 75 pegawai KPK nonaktif. Sikap Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas dan kawan-kawan patut dicurigai sebagai upaya untuk menutup-nutupi praktik penanganan korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi (big fish) yang sesungguhnya, sehingga Novel Baswedan dan kawan-kawan harus dipertahankan atas nama dan dengan cara apapun juga di KPK," kata Petrus, kepada Beritasatu.com, Selasa (1/6/2021).

Petrus menegaskan, perlu dilakukan audit forensik terhadap penanganan kasus korupsi besar yang penyidikannya dilakukan oleh tim penyidik Novel Baswedan dan kawan-kawan sejak KPK dipimpin Busyro Muqoddas, Abraham Samad hingga Agus Rahardjo, yang materinya dapat ditelusuri melalui putusan-putusan perkara korupsi yang berkekuatan hukum tetap dan BAP penyidikan dan penuntutan di KPK.

"Dengan audit forensik terhadap beberapa putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, seperti dalam putusan kasus korupsi Bank Century, Hambalang, Travel Cheque Pemilihan Deputi Gubernur BI, e-KTP, dan lainnya akan nampak sejumlah nama besar disebut sebagai pelaku turut serta tetapi tidak dikembangkan, malahan masuk dalam bunker pengamanan Novel Baswedan dan kawan-kawan di KPK sebagai perkara dark number," katanya.

Model penanganan tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi (big fish) yang sesungguhnya, kata Petrus, dalam pandangan pembentuk UU hanya terjadi di kepolisian dan kejaksaan. Untuk itu, hanya KPK yang diberi wewenang mengambilalih penyidikan dan penuntutan korupsi yang ditangani di kepolisian dan kejaksaan, sementara di KPK tidak bisa diambilalih.

"Karena itu, kita tidak heran jika Novel Baswedan dan kawan-kawan mendapat dukungan dari kolega-koleganya seperti Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, ICW, YLBHI, dan PGI untuk mempertahankan agar Novel Baswedan tetap menjadi penyidik di KPK.

Modus ini masuk akal, karena segala penyimpangan dalam penyidikan dan penuntutan di KPK tidak dapat diambilalih oleh kejaksaan atau Polri. Kondisi ini potensial membuka ruang bagi penyidik mempermainkan kasus-kasus korupsi big fish yang dikategorikan dark number, di bawah kendali Novel Baswedan dan kawan-kawan demi rasa nyaman koruptor.

Praktik dimana penanganan korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi (big fish) yang sesungguhnya, sudah diantisipasi di dalam UU Tentang KPK, namun ketentuan ini hanya ditujukan kepada penyidik Polri dan kejaksaan, sedangkan untuk sebaliknya tidak bisa diambilalih.

"Ini lah yang membuat misi KPK stagnan, kesalahan terbesar KPK selama ini adalah menempatkan Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai kelompok yang membawa sukses besar KPK memberantas korupsi, padahal tidak demikian, justru KPK di era Busyro Muqoddas, Abraham Samad, hingga di era Agus Rahardjo, gagal menjalankan misi besar KPK," tutup Petrus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pentolan KKB Dijerat Pasal Berlapis

Satgas Nemangkawi dan Polres Yahukimo membekuk pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Demius Magayang alias Temius Magayang, di Jalan Gunung.

NASIONAL | 29 November 2021

UU Ciptaker, Presiden: Follow Up Putusan MK Secepatnya

Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK mengenai UU Ciptaker.

NASIONAL | 29 November 2021

Baleg Rencanakan Bahas Putusan MK Soal Ciptaker 6 Desember

Baleg DPR berencana rapat dengan pemerintah membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 6 Desember 2021.

NASIONAL | 29 November 2021

UU Ciptaker Inkonstitusional, Presiden Tegas Jamin Investasi

Tak ada satu pasal pun dalam UU Ciptaker yang dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi.

NASIONAL | 29 November 2021

Ini Tanggapan Presiden Terkait UU Ciptaker Inkonstitusional

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terhadap putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.

NASIONAL | 29 November 2021

KPK Siapkan Bantahan Kasasi Mantan Menteri Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi kasasi yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

NASIONAL | 29 November 2021

Jokowi: Pemerintah Akan Laksanakan Keputusan MK

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 29 November 2021

PUPR Klaim Pembangunan Sejuta Rumah Capai 871.218 Unit

Kementerian PUPR mengklaim sampai dengan akhir Oktober 2021, capaian Program Sejuta Rumah tercatat telah menembus angka 871.218 unit.

NASIONAL | 29 November 2021

Keributan TNI-Polri di Timika Berakhir Damai

Kapolda Papua Irjen Pol Marthinus D Fakhiri mengatakan insiden perkelahian antara anggota Polri dan TNI di Tembagapura, Timika, telah diselesaikan secara damai.

NASIONAL | 29 November 2021

Menteri PUPR Tinjau Infrastruktur Pendidikan di Kapuas Hulu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau infrastruktur pendidikan di Putussibau yakni pembangunan SDN 01 Kedamin Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu.

NASIONAL | 29 November 2021


TAG POPULER

# Razia Vaksinasi Covid-19


# Sembunyi di Roda Pesawat


# Ameer Azzikra


# Omicron


# Indonesia Terbuka



TERKINI
Polrestro Bekasi Kota Imbau Warga Tak Ikut Reuni 212

Polrestro Bekasi Kota Imbau Warga Tak Ikut Reuni 212

MEGAPOLITAN | 12 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings