Garuda Indonesia Terancam Bangkrut Jika Restrukturisasi Utang Tak Tercapai
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Garuda Indonesia Terancam Bangkrut Jika Restrukturisasi Utang Tak Tercapai

Kamis, 3 Juni 2021 | 19:04 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan pihaknya tengah berupaya menyelamatkan Garuda Indonesia salah satunya melalui restrukturisasi seluruh utang yang saat ini nilai utangnya membengkak dari semula Rp 20 triliun menjadi Rp 70 triliun.

Namun aksi penyelamatan ini juga memiliki risiko yang harus dihadapi yaitu jika restrukturisasi gagal maka Garuda Indonesia akan terancam bangkrut.

“Memang ada risiko apabila dalam restrukturisasi ada kreditur tidak menyetujui atau akhirnya banyak tuntutan-tuntutan legal terhadap Garuda. Bahkan bisa terjadi tidak mencapai kuorum dan akhirnya bisa terjadi akan menuju kebangkrutan, ini yang kami hindari sebisa mungkin dalam proses legalnya,” tutur Kartika dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI, Kamis (3/6/2021).

Sosok yang akrab dipanggil Tiko ini menuturkan, restrukturisasi utang itu memerlukan negosiasi dengan sejumlah pihak dan proses hukum yang kompleks.

"Apabila Garuda bisa restrukturisasi massal kepada seluruh lander, lessor dan pemegang sukuk dan juga melakukan cost reduction harapannya 50&lebih, maka Garuda bisa survive. Namun ini butuh satu negosiasi dan proses hukum yang berat karena melibatkan banyak pihak," ujar Tiko.

Apalagi mayoritas lessor perusahaan maskapai pelat merah itu adalah pihak asing ada yang dalam bentuk global sukuk bond, khususnya di kawasan Timur Tengah. Sehingga membutuhkan penanganan hukum internasional.

"Juga ada peminjam dalam bentuk global sukuk bond dari Timur Tengah sehingga kalau kita negosiasi internasional mau enggak mau harus melalui proses legal internasional karena mayoritas utang Garuda kepada lessor dan pemegang sukuk internasional," kata dia.

Meski begitu, ia berharap akan tercapai kesepakatan dari seluruh kreditur untuk menyepakati proses restrukturisasi Garuda.

Dengan berbagai upaya yang tengah dilakukan pemerintah, dengan total utang Garuda yang mencapai Rp 70 triliun atau setara US$ 4,5 miliar diharapkan dapat diturunkan utangnya di kisaran US$ 1 hingga 1,5 miliar.

“Secara sederhana, kalau EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) tidak sampai US$ 200-250 juta, itu secara kondisi keuangan yang normal maksimum rasionya 6 kali. Jadi sekitar US$ 250 kali 6, US$ 1,5 miliar. Di atas itu Garuda enggak bisa going concern karena enggak akan mampu bayar utang-utangnya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan masalah terbesar Garuda Indonesia adalah beban kepada lessor yang mencapai 36 pihak. Oleh sebab itu, Kementerian BUMN berencana memetakan ulang lessor.

“Ada 36 lessor yang memang harus kami petakan ulang, mana lessor yang sudah masuk kategori dan kerja sama pada kasus yang sudah dibuktikan koruptif, itu yang pasti kami akan standstill (moratorium) bahkan negosiasi keras,” ucapnya.

Sedangkan, untuk lessor yang tidak bermasalah ia menuturkan pemegang saham akan mendorong Garuda Indonesia untuk melakukan negosiasi. Sebab, beban pembayaran kepada para lessor tersebut dirasa berat pada masa pandemi covid-19 saat ini.

“Beban kedua terberat yaitu memang kami harus berani mengubah bisnis model tidak hanya Garuda tetapi banyak perusahaan BUMN pasca-Covid-19,” ucapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Eks Pejabat Garuda Indonesia Dituntut 12 Tahun Penjara dan Bayar Rp 50 Miliar

Jaksa meyakini Hadinoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia

NASIONAL | 3 Juni 2021

Menteri Tito: Konsep Pembangunan Harus Diarahkan pada Penguatan SDM

Tito Karnavian menegaskan, konsep pembangunan harus diarahkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM)

NASIONAL | 3 Juni 2021

KPK Akui Sedang Usut Dugaan Korupsi di Aceh

Ali belum dapat menyampaikan secara perinci dugaan korupsi yang sedang ditangani.

NASIONAL | 3 Juni 2021

Kota Ternate Diguncang Gempa

Kota Ternate termasuk wilayah yang berada dalam potensi bahaya gempa bumi kategori sedang hingga tinggi.

NASIONAL | 3 Juni 2021

Pengamat Militer: Indonesia Mampu Kejar Target Belanja Pertahanan 1,5% dari PDB Per Tahun

Bila Raperpres alpalhankam disetujui, maka Indonesia mampu mengejar target belanja pertahanan minimal 1,5% dari PDB per Tahun

NASIONAL | 3 Juni 2021

Periksa Plt Gubernur Sulsel, KPK Dalami Aliran dan Penggunaan Uang Suap Nurdin Abdullah

KPK memeriksa Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman sebagai saksi kasus dugaan suap di Pemprov Sulsel

NASIONAL | 3 Juni 2021

PBNU Dukung Pemerintah Batalkan Keberangkatan Haji Tahun Ini

Helmy menyampaikan dukungan PBNU kepada pemerintah khususnya Menteri Agama yang telah melakukan upaya yang maksimal terkait pemberangkatan haji ini.

NASIONAL | 3 Juni 2021

KPK Tegaskan Bekerja Berdasarkan Sistem

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melantik 1.271 pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa (1/6/2021) kemarin.

NASIONAL | 2 Juni 2021

Kasus Suap Pajak, KPK Ingatkan Pegawai Jhonlin Baratama Kooperatif

KPK mengingatkan para saksi kasus dugaan suap pajak untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik

NASIONAL | 3 Juni 2021

KLHK Dorong Kontribusi Sektor Bisnis untuk Iklim dan Ekonomi Hijau

Peran multi stakeholder mendukung pencegahan perubahan iklim dan mendorong pembangunan ekonomi hijau menjadi salah satu kunci penurunan nol emisi karbon.

NASIONAL | 3 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS