TPDI: Sidang Dewas KPK Ungkap Peran Aziz Syamsuddin
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

TPDI: Sidang Dewas KPK Ungkap Peran Aziz Syamsuddin

Kamis, 3 Juni 2021 | 18:29 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam persidangan etik pada Senin, 31 Mei 2021 lalu , telah memutus, dalam perkara etik atas nama terperiksa AKP Stepanus Robin Pattuju (Robin), selaku penyidik KPK, bersalah melanggar etika dan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari penyidik KPK.

Sejumlah fakta memcengangkan terungkap dalam sidang etik terperiksa Robin, salah satunya soal pemberian suap yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (pemberi) kepada terperiksa Robin, penyidik KPK (penerima) untuk mengawasi saksi Aliza Gunado dalam perkara korupsi di Lampung Tengah yang ditangani KPK.

“Ini berarti tugas Dewas KPK diambil alih Azis Syamsuddin dengan mengupah Robin untuk memantau saksi Aliza Gunado di KPK, diungkap Dewas KPK dalam putusan sidang etik, disertai pengakuan bahwa Azis Syamsuddin memberikan uang kepada Robin sebesar Rp 3,15 miliar sebagai jasa untuk memantau salah seorang saksi bernama Aliza Gunado di KPK, dalam kasus korupsi lain di Lampung Tengah,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, kepada Beritasatu.com, Kamis (3/6/2021).

Petrus mengatakan, fakta lain terungkap dalam sidang Dewas KPK adalah terperiksa Robin juga menerima uang dari beberapa pihak dari beberapa kasus lain, termasuk uang dari kasus eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, namun tidak disebutkan apakah beberapa perkara itu, ada peran Azis Syamsuddin.

“Karena itu pengembangan terhadap peran Azis Syamsuddin dan Robin, menjadi sangat penting, karena banyak dimensi yang harus diungkap tuntas, ada dimensi permufakatan jahat, ada dimensi pemberi dan penerima suap, dan ada dimensi merintangi penyidikan, dan ada dimensi melanggar larangan penyidik bertemu pihak yang sedang berperkara,” katanya.

Rangkaian peristiwa pidana dengan dimensi yang berbeda-beda itu, lanjut Petrus, menuntut tranparansi dan akuntanilitas dalam penyidikan dan penuntutan, mengingat potensi terjadinya penanganan perkara secara tebang pilih, atau model penanganan perkara yang bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, sangat mungkin terjadi.

Karena itu, terang Petrus, transparansi dan akuntabilitas yang diperlihatkan Dewas KPK dalam sidang etik perkara Robin, berupa penjelasan secara terbuka kepada publik seluruh proses dan hasil sidang etik, pertimbangan hukum yang diambil dan putusan sidang Etik, yang dipublish ke media, menjadi sesatu hal yang sangat positif bagi publik dan bagi KPK.

“Karena selama ini proses dan hasil pemeriksaan saksi/tersangka tidak pernah dipublish,” kata advokat Peradi ini.

Petrus berpendapat, beberapa fakta temuan Dewas KPK yang perlu dielaborasi oleh penyidik dalam pemeriksaan terhadap Azis Syamsuddin nanti adalah apakah Azis Syamsuddin juga bertindak sebagai perantara dalam transaksi suap yang diterima Robin dari beberapa pihak lain, seperti dari kasus eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

“Elaborasi oleh penyidik sangat penting untuk menggali dan memastikan berapa pasal tindak pidana korupsi yang telah dilanggar dalam peristiwa suap yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Robin (samenloop/concursus idealis) dari satu peristiwa pidana atau sebaliknya dari beberapa peristiwa pidana yang berdiri sendiri (concursus realis), yang secara kasat mata diungkap oleh Dewas KPK,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Indeks 98: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Murni Persoalan Hukum

Upaya judicial review AD/ART Partai Demokrat murni persoalan hukum sehingga semua pihak harus tunduk dan patuh pada upaya tersebut.

NASIONAL | 28 September 2021

Acuan Melaut dan Tangkap Ikan, Nelayan Diminta Manfaatkan Aplikasi InfoBMKG

BMKG mendorong nelayan Indonesia memanfaatkan aplikasi InfoBMKG sebagai acuan dalam melaut dan menangkap ikan.

NASIONAL | 28 September 2021

KPK Minta MA Tolak PK Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta majelis hakim Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis.

NASIONAL | 28 September 2021

Ekonomi Sirkular Jadi Strategi Pembangunan Rendah Karbon

Ekonomi sirkular yakni model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai barang & sumber daya selama mungkin.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres: Hak untuk Tahu Adalah Hak Asasi

Wapres Maruf Amin menyatakan hak untuk tahu adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.

NASIONAL | 28 September 2021

Hamish Daud Jadi "Pemulung Modern"

Menurut Co-Founder Octopus, Hamish Daud, aplikasi ini dibentuk untuk membantu mengatasi masalah sampah kemasan bekas pakai untuk didaur ulang.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres Tekankan Pentingnya Ketepatan Informasi di Masa Pandemi

Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintahan desa diharapkan Wapres dapat berjalan secara demokratis, transparan, adil, efektif, dan efisien.

NASIONAL | 28 September 2021

Kepada BEM SI, La Nyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka yakni koperasi, BUMN, dan swasta.

NASIONAL | 28 September 2021

Kemensos Integrasikan Data PBI Jaminan Kesehatan dengan DTKS

Kemensos memberikan perhatian khusus pada akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data program bantuan sosial pemerintah.

NASIONAL | 28 September 2021

Ketua DPD RI: Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial

Dijelaskan La Nyalla, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

NASIONAL | 28 September 2021


TAG POPULER

# Citilink


# PTM


# Piala Sudirman


# Interpelasi Formula E


# Pengobat Alternatif Ditembak



TERKINI
Resmikan Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan, Ini Harapan Anies

Resmikan Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan, Ini Harapan Anies

MEGAPOLITAN | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings