Korban Mafia Tanah di Muara Enim Sampaikan Surat Terbuka untuk Jokowi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Korban Mafia Tanah di Muara Enim Sampaikan Surat Terbuka untuk Jokowi

Minggu, 6 Juni 2021 | 20:18 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan akan memberantas praktik mafia tanah namun rupanya aksi itu masih saja terjadi. Kali ini, warga Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) yang diwakilkan Relawan Jaringan Makmur Nusantara Provinsi Sumsel mengadukan nasib mereka kepada Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) di Jakarta, Minggu (6/6/2021)

Pada kesempatan itu, Ketua Relawan Jaringan Makmur Nusantara Provinsi Sumsel, Asmid, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Surat disampaikan melalui Ketua FKMTI SK Budiarjo dan Sekjen Ahus Muldya. Surat terbuka tersebut berisi harapan warga agar Presiden Jokowi menolong mereka yang selama ini diintimidasi oleh mafia tanah.

Asmid menjelaskan, sebetulnya warga sudah berkirim surat secara resmi kepada Presiden Jokowi, namun mereka khawatir surat tersebut tidak sampai. Oknum perusahaan, yaki PT BS mengklaim tanah warga sudah masuk HGU. Padahal, kata dia, warga telah turun temurun tinggal di desa tersebut sebelum masa penjajahan Belanda dan tidak ada pembebasan lahan sebagai prasyarat terbitnya HGU.

“HGU PT BS terbit pada 1993/1994 seluas 8.500 ha. Kami tinggal dan berkebun secara turun temurun dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Perusahaan pun baru membebaskan sekitar 5.000 ha, tetapi tanah 3.000 ha lainnya milik rakyat diakui milik mereka. Ini namanya perampasan,” kata Asmid.

Sementara Ketua Relawan Wira Lentera Jiwa (WLJ). yang merupakan pendukung Jokowi, Yanes Yosua mengatakan, kasus yang menimpa warga Muara Enim tersebut merupakan contoh nyata bahwa perintah Presiden tidak dilaksanakan jajarannya. Menurut Yanes, praktik mafia tanah yang terjadi di berbagai daerah adalah serupa, yaitu menguasai lahan milik rakyat dengan segala cara.

“Sejak Jokowi memerintahkan untuk menyelesaikan persoalan lahan, saya keliling Indonesia. Saya baru bertemu dengan warga Muara Enim, tetapi modus perampasan tanahnya sama. Ada yang diintimidasi, diseret ke pengadilan, atau membeli tanah rakyat dengan harga murah. Kapolri juga sudah memerintahkan untuk memberantas beking mafia tanah. Jadi, jajaran di bawah tinggal melaksanakan saja instruksi Presiden dan Kapolri. Tangkap saja mafia tanah itu,” ujarnya.

Ketua FKMTI, SK Budi menambahkan, perampasan tanah adalah bentuk penjajahan gaya baru. Bahkan, kata dia, tindakan seperti itu lebih keji dari era penjajah Belanda.

“Saat dijajah Belanda, tanah dan kebun rakyat masih diakui hanya dimonopoli penjualan dan dipungut pajak. Tetapi, kini rumah dan kebun rakyat dirampas. Rakyat yang tinggal turun temurun seolah menjadi penumpang gelap di negerinya sendiri. Mafia perampas tanah itu anti-Pansila dan perusak NKRI saya sendiri juga korban. Kontainer saya hilang di atas tanah girik milik saya di Cengkareng, yang diklaim masuk HGB perusahaan,” ujarnya.

Sedangkan, Sekjen FKMT Agus muldya mengatakan, persoalan perampasan tanah dapat dselesaikan dengan cara adu data kepemilikan tanah secara terbuka. FKMTI sudah melaporkan 11 kasus perampasan tanah di Badan Pertanahan Nasional dan 22 kasus ke kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Biar cepat selesai, adu data saja. Masa ada camat tidak mau memberikan keterangan bahwa tidak ada catatan jual beli girik C913 di Serpong, seperti putusan inkrach pengadilan. Padahal ini dekat Jakarta. Sudah ada juga teguran dari Komnas HAM. Bagaimana nasib korban perampasan tanah yang jauh?” ujar Agus.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Panglima TNI Instruksikan Jajarannya Bantu Penanganan Covid-19 di Grobogan

Panglima menginstruksikan anggota TNI untuk membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Grobogan.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Tembak Warga Sipil, KKB Terus Diburu

Personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi terus memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menembak warga sipil.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Teror KKB di Bandara Aminggaru, TNI dan Polri Telah Olah TKP

Personel TNI dan Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pascaaksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bandara Aminggaru.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Akibat Pelarangan Ibadah Haji 2021 Oleh Arab Saudi, 1.230 Calon Jemaah Haji di Kota Tangsel Gagal Berangkat

Sebanyak 1.230 calon jemaah Haji asal Kota Tangsel akhirnya kembali gagal menjalankan ibadah Haji ke Tanah Suci.

NASIONAL | 6 Juni 2021

PSI: Hentikan Proyek Ambisius Kemhan

PSI nilai rancangan Pepres tentang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) yang sedang disusun oleh Kemhan terlalu ambisius.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Panglima TNI Pimpin Ratas Penanganan Covid-19 di Kudus

Panglima TNI meminta semua pihak bekerja intensif dalam menurunkan angka kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kudus, agar kembali ke zona hijau.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Ini Kajian Tim Independen Soal Klaim Tanah Adat di Kabupaten Toba

Dari wawancara mendalam tim independen kepada beberapa anggota masyarakat, diketahui bahwa masyarakat di daerah tersebut membutuhkan perluasan lahan pertanian.

NASIONAL | 6 Juni 2021

KPAI Minta Pemerintah Perbaiki Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh

KPAI dorong kebijakan belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus diperbaiki agar dapat melayani semua anak.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Harus Ada Edukasi Prokes pada Siswa, Guru, dan Orangtua Sebelum Sekolah Tatap Muka

Sebelum sekolah tatap muka dimulai, harus ada edukasi tentang protokol kesehatan (prokes) kepada pendidik.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Spektrum Terbatas, Digitalisasi Penyiaran Dilakukan Bertahap

Kemkominfo tengah menyiapkan migrasi siaran TV analog ke TV digital atau analog switch off (ASO).

NASIONAL | 6 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS