Maki Harap KPK Hadiri Sidang Perdana Praperadilan Penghentian Penyidikan Kasus BLBI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Maki Harap KPK Hadiri Sidang Perdana Praperadilan Penghentian Penyidikan Kasus BLBI

Senin, 7 Juni 2021 | 09:05 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Sebagai lembaga penegak hukum, KPK semestinya menghormati proses hukum dengan menghadiri sidang praperadilan ini dan menjelaskan alasannya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI.

"Semoga KPK akan hadir sebagai bentuk penghormatan proses hukum dan tentunya KPK akan memberikan alasan, jawaban dan bukti atas terbitnya SP3 tersebut," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (7/6/2021).

Sebagai penggugat, Boyamin meyakini bakal memenangkan praperadilan ini. Hal ini mengingat alasan KPK menghentikan kasus BLBI Sjamsul dan Itjih berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan pidana.

Padahal, tegas Boyamin, hukum di Indonesia tidak mengenal putusan seseorang menjadi dasar menghentikan perkara orang lain. "MAKI yakin akan memenangkan gugatan ini dikarenakan Hukum Indonesia tidak menganut putusan seseorang dijadikan dasar menghentikan perkara orang lain atau yurisprudensi. Seseorang tersangka bisa dihukum bersalah atau bebas setelah melalui proses persidangan, bukan atas dasar SP3 oleh Penyidik KPK," katanya.

Sidang perdana praperadilan yang diajukan MAKI terhadap KPK atas penghentian penyidikan kasus SKL BLBI rencananya digelar PN Jaksel pada hari ini sekitar pukul 10.00 WIB. Gugatan ini diajukan MAKI untuk membatalkan SP3 yang diterbitkan KPK.

"SP3 ini telah diterbitkan KPK pada tanggal 1 April 2021 dengan alasan bebasnya Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara BLBI. Atas SP3 tersebut, MAKI telah mendaftarkan gugatan pada tanggal 30 April 2021 dan akan disidangkan perdana pada hari ini," kata Boyamin.

Sebelumnya, KPK menghargai upaya praperadian yang diajukan MAKI terkait SP3 kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang menjerat Sjamsul dan Itjih.

KPK berharap upaya praperadilan ini akan menghasilkan terobosan hukum dalam penanganan kasus dugaan korupsi tersebut. Hal ini lantaran KPK sendiri meyakini Sjamsul dan Itjih bersama Syafruddin Arsyad Temenggung telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut.

"KPK menghargai upaya praperadilan yang diajukan masyarakat dan berharap ada terobosan hukum baru karena dari awal pun, KPK meyakini perkara BLBI-BDNI ini sudah cukup bukti dan faktanya memang dakwaan Jaksa KPK terbukti menurut hukum pada tingkat PN (Pengadilan Negeri) dan banding di PT (Pengadilan Tinggi) Jakarta," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/5/2021).

Ali memastikan pihaknya akan mengikuti proses praperadilan itu dan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya memberantas korupsi semaksimal mungkin sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Walaupun sudah diatur dalam UU, KPK tak mudah dalam memutuskan penghentian penyidikan dan kami berharap polemik mengenai hal ini dihentikan. Saat ini KPK fokus melanjutkan penyelesaian perkara pada tahap penyidikan perkara yang lain termasuk tentu beberapa perkara yang telah dibuktikan di persidangan dan saat ini sedang dilakukan penyidikan pengembangan maupun terhadap perkara yang para tersangkanya masih berstatus DPO (daftar pencarian orang)," kata Ali.

Terkait perkara dugaan korupsi SKL BLBI terhadap obligor BDNI, KPK mengklaim sudah maksimal berupaya menyelesaikan perkara itu. KPK berhasil membuktikan Syafruddin bersalah hingga tingkat banding.

KPK pun mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan melepaskan Syafruddin dari segala tuntutan pidana.

Dalam putusan Kasasi, MA menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa KPK, namun perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

"Sampai kemudian dalam sejarah KPK berdiri pun, kami pertama kali lakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke MA (Mahkamah Agung) sekalipun beberapa bulan kemudian juga kembali ditolak MA," kata Ali.

Dengan demikian, SP3 perkara SKL BLBI diterbitkan KPK karena alasan bukan tindak pidana sebagaimana putusan akhir MA dalam perkara Syafruddin.

Atas putusan MA itu, syarat unsur adanya perbuatan pidana penyelenggara negara tidak terpenuhi, sedangkan Sjamsul dan Itjih merupakan orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dalam satu rangkaian peristiwa dan perbuatan yang sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku penyelenggara negara.

"Singkatnya, SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung), SN (Sjamsul Nursalim), dan ISN (Itjih Nursalim) dalam perkara ini masih dalam satu rangkaian peristiwa dan perbuatan yang sama, yang membedakan hanya pada peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut," kata Ali.

Ali menekankan, SP3 ini bukan karena KPK sulit menangkap Sjamsul dan Itjih, melainkan karena sudah ada putusan MA yang menyatakan peristiwa dan rangkaian perbuatan keduanya bukanlah tindak pidana. Sehingga tidak dapat dipaksakan untuk dilanjutkan dan dibawa ke peradilan pidana.

"Kami tegaskan perkara SN dan ISN ini bukan karena tidak selesai penyidikan dan tidak cukup bukti atau karena tersangkanya DPO yang tidak bisa ditemukan," kata Ali.

Sedangkan mengenai peluang gugatan perdata sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), KPK berdasar UU tidak memiliki kewenangan dan legal standing sebagai penggugat. "Namun demikian, KPK dukung dan akan 'support' data yang kami miliki terkait upaya yang akan dilakukan oleh Satgas BLBI," kata Ali.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BMKG: Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Beberapa Wilayah

BMKG memprakirakan beberapa wilayah Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera berpotensi mengalami hujan lebat disertai kilat dan angin kencang.

NASIONAL | 7 Juni 2021

16 Provinsi Ini Akan Dilanda Hujan Sedang hingga Lebat

BMKG memberi peringatan kepada 16 provinsi tentang potensi hujan sedang hingga lebat, disertai angin kencang, kilat, badai petir, bahkan badai guntur.

NASIONAL | 7 Juni 2021

PSU Pilgub Kalsel, Aparat Keamanan Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan di TPS

Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Rikwanto menegaskan aparat keamanan akan menindak pelanggar protokol kesehatan saat PSU Pilgub Kalsel.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Kementerian ESDM: Desember 2021 Perizinan Minerba Dipindahkan ke Pusat

Setelah disahkannya UU Minerba 2020 maka seluruh kewenangan perizinan akan dipindahkan ke pusat yang dimulai pada 10 Desember 2021.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Kapolri Minta PPKM Mikro di Pekalongan Diperkuat

TNI-Polri siap untuk melakukan pengawalan vaksinasi massal di wilayah Pekalongan.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Pemkab Bangli dan Banyuwangi Jalin Kerja Sama Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Bangli lakukan kerja sama di sektor pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, agar dapat bertahan saat pandemi.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Besok, Bareskrim Kembali ke Kejagung Lengkapi Berkas KSP Indosurya

Penyidik pada Jumat lalu telah menyerahkan berkas perkara KSP Indosurya ke Kejagung, namun dari hasil koordinasi terdapat sejumlah administrasi yang kurang.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Polemik TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Sudah Panggil Firli Bahuri Cs

Komnas HAM telah melayangkan surat panggilan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NASIONAL | 6 Juni 2021

Korban Mafia Tanah di Muara Enim Sampaikan Surat Terbuka untuk Jokowi

Persoalan perampasan tanah dapat dselesaikan dengan cara adu data kepemilikan tanah secara terbuka.

NASIONAL | 6 Juni 2021

Panglima TNI Instruksikan Jajarannya Bantu Penanganan Covid-19 di Grobogan

Panglima menginstruksikan anggota TNI untuk membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Grobogan.

NASIONAL | 6 Juni 2021


TAG POPULER

# IHSG


# Akidi Tio


# UMKM


# Greysia Polii


# Pesawat Kepresidenan



TERKINI

Jalani Vaksinasi Covid-19, 500 Pelajar Surakarta Dapat Handphone

NASIONAL | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS