Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan BLBI, KPK Klaim Tak Terkait Polemik TWK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan BLBI, KPK Klaim Tak Terkait Polemik TWK

Senin, 7 Juni 2021 | 15:52 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang perdana gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Permintaan itu disampaikan KPK melalui surat kepada Ketua PN Jaksel pada 31 Mei 2021.

"KPK meminta penundaan sidang karena tim Biro Hukum KPK masih menyiapkan surat-surat dan administrasi persidangan lebih dahulu," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (7/6/2021).

Ali menekankan, permintaan penundaan ini semata lantaran perlunya menyiapkan administrasi. Ali mengklaim permintaan penundaan tidak ada kaitannya dengan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami tegaskan permintaan penundaan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan polemik TWK," katanya.
Ali berjanji, KPK akan menghadiri sidang berikutnya.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman selaku pihak penggugat berharap KPK menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK semestinya menghormati proses hukum dengan menghadiri sidang praperadilan ini dan menjelaskan alasannya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI.

"Semoga KPK akan hadir sebagai bentuk penghormatan proses hukum dan tentunya KPK akan memberikan alasan, jawaban dan bukti atas terbitnya SP3 tersebut," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (7/6/2021).

Sebagai penggugat, Boyamin meyakini bakal memenangkan praperadilan ini. Hal ini mengingat alasan KPK menghentikan kasus BLBI Sjamsul dan Itjih berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan pidana. Padahal, tegas Boyamin, hukum di Indonesia tidak mengenal putusan seseorang menjadi dasar menghentikan perkara orang lain.

"MAKI yakin akan memenangkan gugatan ini dikarenakan Hukum Indonesia tidak menganut putusan seseorang dijadikan dasar menghentikan perkara orang lain atau yurisprudensi. Seseorang tersangka bisa dihukum bersalah atau bebas setelah melalui proses persidangan, bukan atas dasar SP3 oleh Penyidik KPK," katanya.

Sidang perdana praperadilan yang diajukan MAKI terhadap KPK atas penghentian penyidikan kasus SKL BLBI rencananya digelar PN Jaksel pada hari ini sekitar pukul 10.00 WIB. Gugatan ini diajukan MAKI untuk membatalkan SP3 yang diterbitkan KPK.

"SP3 ini telah diterbitkan KPK pada tanggal 1 April 2021 dengan alasan bebasnya Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara BLBI. Atas SP3 tersebut, MAKI telah mendaftarkan gugatan pada tanggal 30 April 2021 dan akan disidangkan perdana pada hari ini," kata Boyamin.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Terus Bantu Cari, Polri Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku

Polri menyatakan, terus membantu KPK memburu buronan Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR

NASIONAL | 7 Juni 2021

KPK Telusuri Aliran Uang dari Penggarap Proyek di Sulsel kepada Nurdin Abdullah

KPK memeriksa dua saksi kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021, Senin (7/6/2021)

NASIONAL | 7 Juni 2021

Petugas Keamanan Berkeliling Larang Warga Bangkalan Keluar Rumah

Kasus lonjakan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur ini terjadi setelah libur Lebaran.

NASIONAL | 7 Juni 2021

Pengusaha Kelapa Sawit Kalbar Menangi Praperadilan Kasus Pajak

Pengusaha kelapa sawit memenangi sidang praperadilan kasus pajak melawan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat.

NASIONAL | 7 Juni 2021

Belajar Mengajar Tatap Muka di Bangkalan Dihentikan

Penghentian KBM tatap muka itu, terhitung sejak 7 Juni 2021, hingga batas waktu yang belum ditentukan.

NASIONAL | 7 Juni 2021

Kecelakaan Kapal Cepat di Nunukan, 5 Orang Ditemukan Meninggal Dunia

Amiruddin membenarkan dari 30 penumpang tersebut saat ini telah ditemukan lima orang meninggal dunia dengan tiga di antaranya anak-anak.

NASIONAL | 7 Juni 2021

Santri Kembali Masuk Pesantren, Wamenag Ingatkan Perketat Protokol Kesehatan

Wamenag juga mengatakan, bagi pesantren yang berada di daerah dengan zona merah untuk lebih waspada sebagai langkah antisipasi.

NASIONAL | 7 Juni 2021

Pemulung Mallsampah Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

280 pengepul dan pemulung yang tergabung dengan Mallsampah kini dilindungi fasilitas JKM dan JKK dari BPJS Ketenagakerjaan.

NASIONAL | 7 Juni 2021

Presiden Minta Sekolah Tatap Muka Dijalankan Ekstra Hati-hati

Metode pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara terbatas. Maksimal siswa yang hadir di sekolah sebanyak 25% dari total jumlah siswa di sekolah.

NASIONAL | 7 Juni 2021

Dukung SE Kemdagri, KPPOD: Berikan Sanksi Daerah yang Lambat Belanja

KPPOD meminta agar pemerintah daerah yang dengan sengaja memperlambat serapan APBD harus mendapatkan sanksi tegas.

NASIONAL | 7 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS