TWK KPK, Pakar: Bukan Pelanggaran HAM
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

TWK KPK, Pakar: Bukan Pelanggaran HAM

Selasa, 8 Juni 2021 | 19:49 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar komunikolog Emrus Sihombing mengatakan pelaksanaan TWK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sesuai dengan perundang-undangan, dan bukan merupakan pelanggaran HAM.

Emrus Sihombing mengemukakan hal itu di Jakarta, Selasa, ketika merespons Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemanggilan terhadap pimpinan KPK.

Pemanggilan tersebut terkait dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN.

"Pelaksanaan TWK untuk alih status menjadi ASN merupakan perintah UU. Jadi, siapa pun pimpinan KPK pasti melakukan hal itu. KPK hanya melaksanakan UU. Jadi, masih sangat jauh dari kemungkinan tidak sesuai dengan atau potensi pelanggaran HAM," kata Emrus melalui keterangan, Selasa (8/6/2021).

Emrus menjelaskan materi TWK disusun berdasarkan basis keilmuan dari para pihak yang membuatnya.

Menurut dia, banyak instrumen yang hendak diukur para pembuat TWK peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, antara lain mengukur gradasi pengetahuan atau kesadaran, konstruksi sikap, bentuk perilaku, dan kepribadian terkait dengan kebangsaan.

Ia mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam TWK itu telah melawati tes validitas dan reliabilitas.

Emrus juga membagikan pengalamannya ketika mengikuti tes yang serupa.

"Paket kuesioner dijilid dalam satu buku ukuran sedang disertai nomor atau kode tertentu yang terlebih dahulu diisi oleh peserta tes pada lembar jawaban. Kode ini bukan sebagai bobot materi antar paket, melainkan sekadar tanda pembedaan," katanya.

Materi TWK tersebut, lanjut dia, diberikan kepada semua peserta sehingga tes itu telah memenuhi konsepsi keadilan.

"Hasilnya, ada yang memenuhi syarat (MS) dan ada yang tidak memenuhi syarat (TMS). Seandainya pun yang TMS lebih banyak dari MS, itu biasa saja dalam suatu tahapan proses tes," katanya.

Emrus mengaku belum melihat urgensi Komnas HAM melakukan pemanggilan terhadap pimpinan KPK terkait dengan TWK tersebut.

Ia menyarankan Komnas HAM agar memprioritaskan penanganan pelanggaran HAM berat, seperti hilangnya nyawa orang yang sama sekali tidak berdosa, daripada urusi TWK yang jauh kemungkinan tidak sesuai dengan HAM.

Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait dengan laporan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada hari Selasa (8/6/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pimpinan dan Sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM terkait dengan aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

Ali menjelaskan bahwa pihaknya hendak meminta penjelasan kepada Komnas HAM tentang pelanggaran apa yang dilakukan pimpinan KPK.

"Tindak lanjut surat dimaksud, pada hari Senin (7/6) pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menteri Trenggono Ajak Masyarakat Bersama Jaga Kesehatan Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kelestarian ekosistem laut.

NASIONAL | 8 Juni 2021

Mahfud: Revisi Terbatas UU ITE Disetujui Jokowi

Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui dilakukannya perubahan atau revisi terbatas terhadap UU ITE

NASIONAL | 8 Juni 2021

Kenang 100 Tahun Soeharto, Keluarga Cendana Gelar Haul di Masjid At Tin

Acara digelar secara offline dan dihadiri oleh 750 undangan dari mulai anak, cucu, dan cicit pak Harto hingga sahabat dan masyarakat luas.

NASIONAL | 8 Juni 2021

Kemdikbudristek: Pembelajaran Tatap Muka Tidak Digelar Serentak

Dirjen PAUD, Dikdasmen, Jumeri menegaskan PTM terbatas tidak dilaksanakan secara serentak dan tetap harus memenuhi kaidah protokol kesehatan secara ketat.

NASIONAL | 8 Juni 2021

BPPT Targetkan Peringatan Dini Tsunami Beroperasi Penuh pada 2024

Menurut Kepala BPPT Hammam Riza, semua teknologi InaTEWS ditargetkan akan beroperasi penuh pada tahun 2024.

NASIONAL | 8 Juni 2021

Heboh “Kapal Hantu” di Babel, Sahroni: Jangan Dibiarkan Gentayangan

Sahroni menyebut keberadaan “kapal hantu” tidak hanya terjadi sekali, dan sepatutnya menjadi perhatian para penegak hukum.

NASIONAL | 8 Juni 2021

Libatkan Sekolah Swasta dalam PPDB 2021, Pemerintah Dinilai Gagal

Padahal, persoalan daya tampung sudah mengemuka dalam PPDB tahun-tahun sebelumnya sehingga seharusnya dipersiapkan secara baik.

NASIONAL | 8 Juni 2021

Akan Diresmikan 10 Juni 2021, Bus Pemuda DPP KNPI Tiba di Jakarta

Bus Turangga Seta bukan sebatas alat transportasi dan operasional KNPI saja. Tapi memiliki makna filosofis yang ingin disampaikan kepada generasi muda.

NASIONAL | 8 Juni 2021

Temui Tokoh Agama Lombok, Moeldoko Doakan Kesembuhan TGH Turmudzi

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memanfaatkan kunjungan kerjanya ke Lombok, NTB, selama dua hari dengan menemui berbagai lapisan masyarakat

NASIONAL | 8 Juni 2021

Kapolda Jateng: Model Penanganan Covid-19 di Kudus Akan Diterapkan di Daerah Lain

Model penanganan manajemen kontingensi Covid-19 yang dilakukan di Kabupaten Kudus saat ini akan menjadi cara yang diterapkan di daerah lain.

NASIONAL | 8 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS