Pakar: Komnas HAM Tak Berwenang Proses Pengaduan Pegawai KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: Komnas HAM Tak Berwenang Proses Pengaduan Pegawai KPK

Rabu, 9 Juni 2021 | 10:08 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyatakan, Komnas HAM seharusnya tidak berwenang memproses pengaduan 75 pegawai KPK yang diberhentikan oleh Pimpinan KPK akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Namun, Komnas HAM justru tanpa tedeng aling-aling melanggar larangan UU, yakni menyalahgunakan wewenang.

"Alasannya, karena apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri dkk merupakan tindakan hukum administrasi negara, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi sesorang atau badan hukum perdata, yang masuk wewenang Pengadilan TUN,” kata Petrus, di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Dengan pemberhentian 75 pegawai KPK oleh Pimpinan KPK selaku Pejabat Tata Usaha Negara, terang Petrus, maka antara 75 pegawai KPK dan Pimpinan KPK berada dalam sengketa TUN sebagai akibat dikeluarkan Keputusan TUN (Pemberhentian) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 51/2009 Tentang TUN).

“Kita patut menyesalkan sikap Komnas HAM, karena rendahnya pemahaman terhadap hukum tata usaha negara dan administrasi pemerintahan, sehingga dengan mudah ditunggangi oleh 75 orang pegawai KPK yang diberhentikan,” katanya.

Advokat Peradi ini melanjutkan, apa yang terjadi dengan Komnas HAM, yang saat ini sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK dan menerima 3 bundel dokumen terkait kasus dugaan pelanggaran HAM terkait TWK, itu jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilarang oleh Pasal 17 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Tindakan menyalahgunakan wewenang oleh Komnas HAM dalam memproses pengaduan 75 Pegawai KPK, meliputi tindakan melampaui wewenang; mencampuradukkan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Oleh karena itu, kata Petrus, Pimpinan KPK cukup mengirimkan surat dan menyatakan keberatan memenuhi panggilan Komnas HAM dan mempersilakan 75 pegawai KPK memggunakan haknya mengugat ke PTUN Jakarta.

“Anehnya Komnas HAM tidak bisa membedakan mana yang merupakan tindakan yang masuk kategori perbuatan melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mana yang masuk kategori pelanggaran HAM, padahal UU sudah memberikan batasan yang jelas dan tegas, termasuk kapan Komnas HAM boleh bertindak,” kata Petrus.

Petrus berpendapat, 75 pegawai KPK dan Komnas HAM, pura pura tidak tahu dan tidak memahami adanya upaya administratif dalam lingkungan administrasi pemerintahan yang dapat ditempuh sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan.

Karena itu, jika 75 pegawai KPK yang diberhentikan tidak menempuh upaya administratif, maka hal ini akan berimplikasi membawa Komnas HAM dan KPK, masuk dalam sengketa kewenangan sesuai Pasal 16 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikenal dengan upaya "keberatan" dan "banding".

“Oleh karena itu sikap Pimpinan KPK yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai sikap menghormati hukum, karena apa yang dilakukan Komnas HAM jelas telah menyalahgunakan wewenang, yaitu mengambil alih wewenang Pengadilan TUN. Perbuatan Komnas HAM jelas telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, terdiri dari (melampauai wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang),” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

BNPT Kutuk Serangan KKB Terhadap Nakes di Papua

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengutuk keras serangan KKB Papua pimpinan Lamek Taplo terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Papua.

NASIONAL | 18 September 2021

Diduga Aniaya M Kece, Ini Jejak Irjen Napoleon Bonaparte di Skandal Djoko Tjandra

Nama Irjen Napoleon, terdakwa perkara suap skandal Djoko Tjandra kembali mencuat lantaran diduga menganiaya Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 18 September 2021

Lions Club dan Le Minerale Dukung Gerakan Pilah Sampah dari Rumah

Lions Club menggelar aksi bersih-bersih serentak di dunia (World Cleanup Day) dengan tema “Pilah Sampah dari Rumah”. Aksi ini didukung pula Le Minerale.

NASIONAL | 18 September 2021

MIX-Marcomm Gelar Indonesia Brand Communication Championship 2021

Untuk pertama kalinya Majalah MIX-MarComm menggelar program Indonesia Brand Communication Championship 2021.

NASIONAL | 18 September 2021

KPPPA: Keluarga Garda Terdepan Pastikan Kesiapan PTM Terbatas

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan keluarga sebagai garda terdepan berperan penting dalam mempersiapkan proses PTM

NASIONAL | 18 September 2021

Oxone Polisikan Sejumlah Akun Medsos Penipuan Online

Oxone melaporkan sejumlah akun medsos yang kerap menggunakan produksny sebagai modus penipuan online ke Polres Jakarta Utara.

NASIONAL | 18 September 2021

Kemdikbudristek: PTM Terbatas Utamakan Keselamatan Siswa dan Guru

pelaksanaan PTM terbatas selama pandemi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, intinya keselamatan siswa dan tenaga pendidik jadi prioritas

NASIONAL | 18 September 2021

Pimpinan Teroris Ali Kalora Diduga Tewas dalam Kontak Tembak

Kontak tembak tersebut menewaskan dua orang terduga teroris Poso, salah satunya adalah pimpinan teroris Poso, Ali Ahmad alias Ali Kalora.

NASIONAL | 18 September 2021

Keberadaan Nakes Gerald Sokoy di Kiwirok Belum Diketahui

Dandrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, hingga kini keberadaan tenaga kesehatan atas nama Gerald Sokoy belum diketahui

NASIONAL | 18 September 2021

3 Strata Penangkal Ancaman Keamanan

Purnomo Yusgiantoro mengatakan, ada tiga strata yang harus diterapkan untuk menangkal berkembangnya ancaman keamanan di Indonesia

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Covid-19 Memperburuk Pelayanan Kesehatan Kenya

Covid-19 Memperburuk Pelayanan Kesehatan Kenya

DUNIA | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings