Logo BeritaSatu

Pakar: Komnas HAM Tak Berwenang Proses Pengaduan Pegawai KPK

Rabu, 9 Juni 2021 | 10:08 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyatakan, Komnas HAM seharusnya tidak berwenang memproses pengaduan 75 pegawai KPK yang diberhentikan oleh Pimpinan KPK akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Namun, Komnas HAM justru tanpa tedeng aling-aling melanggar larangan UU, yakni menyalahgunakan wewenang.

"Alasannya, karena apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri dkk merupakan tindakan hukum administrasi negara, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi sesorang atau badan hukum perdata, yang masuk wewenang Pengadilan TUN,” kata Petrus, di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Dengan pemberhentian 75 pegawai KPK oleh Pimpinan KPK selaku Pejabat Tata Usaha Negara, terang Petrus, maka antara 75 pegawai KPK dan Pimpinan KPK berada dalam sengketa TUN sebagai akibat dikeluarkan Keputusan TUN (Pemberhentian) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 51/2009 Tentang TUN).

“Kita patut menyesalkan sikap Komnas HAM, karena rendahnya pemahaman terhadap hukum tata usaha negara dan administrasi pemerintahan, sehingga dengan mudah ditunggangi oleh 75 orang pegawai KPK yang diberhentikan,” katanya.

Advokat Peradi ini melanjutkan, apa yang terjadi dengan Komnas HAM, yang saat ini sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK dan menerima 3 bundel dokumen terkait kasus dugaan pelanggaran HAM terkait TWK, itu jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilarang oleh Pasal 17 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Tindakan menyalahgunakan wewenang oleh Komnas HAM dalam memproses pengaduan 75 Pegawai KPK, meliputi tindakan melampaui wewenang; mencampuradukkan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Oleh karena itu, kata Petrus, Pimpinan KPK cukup mengirimkan surat dan menyatakan keberatan memenuhi panggilan Komnas HAM dan mempersilakan 75 pegawai KPK memggunakan haknya mengugat ke PTUN Jakarta.

“Anehnya Komnas HAM tidak bisa membedakan mana yang merupakan tindakan yang masuk kategori perbuatan melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mana yang masuk kategori pelanggaran HAM, padahal UU sudah memberikan batasan yang jelas dan tegas, termasuk kapan Komnas HAM boleh bertindak,” kata Petrus.

Petrus berpendapat, 75 pegawai KPK dan Komnas HAM, pura pura tidak tahu dan tidak memahami adanya upaya administratif dalam lingkungan administrasi pemerintahan yang dapat ditempuh sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan.

Karena itu, jika 75 pegawai KPK yang diberhentikan tidak menempuh upaya administratif, maka hal ini akan berimplikasi membawa Komnas HAM dan KPK, masuk dalam sengketa kewenangan sesuai Pasal 16 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikenal dengan upaya "keberatan" dan "banding".

“Oleh karena itu sikap Pimpinan KPK yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai sikap menghormati hukum, karena apa yang dilakukan Komnas HAM jelas telah menyalahgunakan wewenang, yaitu mengambil alih wewenang Pengadilan TUN. Perbuatan Komnas HAM jelas telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, terdiri dari (melampauai wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang),” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap Polri Serahkan Sambo Cs ke Jaksa

Ferdy Sambo dan 11 tersangka lain kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan obstruction of justice segera diserahkan ke jaksa.

NEWS | 29 September 2022

Kasus dan Kematian Covid-19 Jakarta sampai 28 September 2022

Infografik tentang data kasus dan jumlah kematian Covid-19 di Jakarta sampai tanggal 28 September 2022.

NEWS | 29 September 2022

Jumlah Penerima Vaksin Covid-19 sampai 28 September 2022

Infografik tentang data jumlah penerima vaksin Covid-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 28 September 2022.

NEWS | 29 September 2022

Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia sampai 28 September 2022

Infografik tentang data dan tren kasus aktif Covid-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 28 September 2022.

NEWS | 29 September 2022

Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi pada 28 September 2022

Infografik tentang data angka prevalensi Covid-19 di 10 provinsi di Indonesia pada tanggal 28 September 2022.

NEWS | 29 September 2022

Partai Demokrat Tetap Ingin AHY Ikut Pilpres 2024

Koordinator Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan partainya terbuka mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

NEWS | 29 September 2022

Puan Tanam Padi Bareng Petani dan Borong Sayur-Mayur di Bali

Dalam kunjungan kerjanya di Bali, Ketua DPR Puan Maharani meninjau lokasi pertanian di Kabupaten Badung. Ia juga ikut menanam padi bersama petani.

NEWS | 29 September 2022

Puan Maharani Tegaskan PDIP Siap Usung Calon Presiden Sendiri

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyatakan partainya siap mengusung calon presiden (capres) sendiri pada Pilpres 2024.

NEWS | 29 September 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 28 September 2022

Infografik tentang data positivity rate Covid-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 28 September 2022.

NEWS | 29 September 2022

Tim Putri BIN O2C Berpeluang ke Babak Kedua Livoli

Tim putri BIN O2C Bandung dan PLN Batam berpeluang ke babak delapan besar kompetisi bola voli Livoli Divisi I.

NEWS | 28 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Harga Minyak Menguat karena Penurunan Persediaan AS

Harga Minyak Menguat karena Penurunan Persediaan AS

EKONOMI | 3 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings