Yasonna Sebut Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP untuk Jaga Peradaban
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Yasonna Sebut Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP untuk Jaga Peradaban

Rabu, 9 Juni 2021 | 18:03 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan untuk membatasi kritik. Yasonna menjelaskan, pasal itu disusun lantaran setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Dikatakan, pasal ini sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab.

Hal tersebut disampaikan Yasonna menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

"Kalau saya dihina orang, saya mempunyai hak secara hukum untuk harkat dan martabat. Bukan sebagai pejabat publik. Saya selalu mengatakan, kalau saya dikritik bahwa Menkumham tak becus, lapas, imigrasi, tidak masalah dengan saya. Tapi kalau sekali menyerang harkat dan martabat saya, misalnya saya dikatakan anak haram jadah, enggak bisa itu," kata Yasonna.
Yasonna.

Ia mengklaim pasal tersebut untuk menjaga batas-batas masyarakat yang beradab. Dikatakan Yasonna, kebebasan yang sebebas-bebasnya bukanlah kebebasan, melainkan anarki.

"Saya kira kita tidak harus sampai ke sana. Saya kira kita harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Keadaban itu saya rasa harus menjadi level kita," kata Yasonna.

Yasonna Laoly memastikan, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden tak berniat membatasi kritik. Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia membuka ruang atas kritik tersebut.

"Bukan berarti mengkritik presiden salah. Kritiklah kebijakannya dengan sehebat-hebatnya kritik, enggak apa-apa. Bila perlu, kalau tetap tidak puas, mekanisme konstitusional juga tersedia kok. Tapi, sekali menyinggung hal personal (tentu tidak bisa). Kita tahu bersama presiden kita dituduh secara personal dengan segala macam isu. Presiden memang tenang-tenang saja. Beliau mengatakan pada saya tidak ada masalah dengan pasal ini. Tetapi, apakah kita membiarkan presiden yang akan datang juga diperlakukan demikian? Enggak boleh kita biarkan. Itu enggak benar," katanya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR tersebut, Yasonna menegaskan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di RKUHP ini berbeda dengan pasal sejenis yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini lantaran pasal penghinaan dalam RKUHP menjadi delik aduan bukan lagi delik biasa.

"Saya kira kita menjadi sangat liberal kalau kita membiarkan (penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden). Kalau di Thailand, lebih parah. Jangan coba-coba menghina raja, itu urusannya berat. Di Jepang dan beberapa negara, (pasal penghinaan kepala negara) hal yang lumrah. Pasal ini berbeda dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekarang kan bedanya dia menjadi delik aduan," katanya.

Yasonna menyebut sosialisasi yang dilakukan oleh jajarannya terkait RKUHP selama ini mendapat respons positif dari masyarakat. "Soal RUU KUHP, saat ini sudah diadakan roadshow ke sebelas daerah, terakhir di Jakarta, dan mendapat respons positif dari masyarakat. Bahwa ada perbedaan pendapat, itu adalah sesuatu yang lumrah," katanya.

Diketahui, belakangan draft RUU KUHP menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat akibat keberadaan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tertuang dalam Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pasal 218 ayat 1 menyebutkan, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV." Sementara Pasal 219 menyatakan, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sebelumnya Setara Institute menetang sejumlah pasal dalam RKUHP yang dinilai menciderai hak konstitusional warga negara. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani menanggapi draft RKHUP 2019 yang kembali digaungkan dan disosialisasikan ke berbagai kota sejak Februari hingga Juni 2021.

"Menentang keras terhadap pasal-pasal RKHUP yang justru menciderai hak-hak konstitusional warga negara," kata Ismail Hasani dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Dikatakan Ismail, RKUHP yang merupakan bagian dari agenda reformasi hukum pidana justru menuai berbagai polemik dari berbagai kalangan masyarakat karena beberapa pasal di dalamnya justru mengundang kontroversi. Setidaknya, terdapat tiga hal yang menjadi atensi penting dalam substansi RKUHP tersebut.

Pertama, penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap presiden-wakil presiden dan lembaga negara. Dalam sejarah ketatanegaraan, MK telah mencabut pasal tentang penghinaan terhadap presiden-wakil presiden yang sebelumnya terdapat di dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006, MK menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian pula dengan pasal penghinaan terhadap pemerintah, MK melalui putusannya Nomor Nomor 6/PUU-V/2007 memutus bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah telah bertentangan dengan UUD 1945.

"Oleh karenanya, penghidupan kembali pasal penghinaan baik terhadap presiden-wakil presiden maupun pemerintah adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap amanah putusan MK, yang berarti pembangkangan pula terhadap konstitusi," katanya.

Apalagi, penghidupan kembali pasal-pasal tersebut semakin melegitimasi adanya pembungkaman terhadap freedom of expression setiap warga negara. Bukan tidak mungkin, delik penghinaan terhadap penguasa hanya akan menghambat berbagai kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah. Padahal, dalam negara yang demokratis, partisipasi publik menjadi kunci utama penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan, dan protes maupun kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari partisipasi publik.

"Untuk itu, Setara Institute mendorong DPR bersama Pemerintah untuk kembali mematuhi amanah putusan MK dengan cara membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah dalam substansi RKUHP," katanya.

Persoalan dalam RKUHP lainnya, kata Ismail, terkait ketentuan pidana bagi gelandangan. Pidana denda bagi setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum seolah telah menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal memahami esensi perlindungan HAM yang termaktub dalam konstitusi. Gelandangan sebagai individu yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah bahwa masih jauhnya tingkat kesejahteraan warga negaranya. Alih-alih hadir untuk memelihara gelandangan, pemerintah justru menjatuhkan pidana denda.

"Lagi-lagi, pemerintah abai terhadap amanah konstitusi bahwa negara harus hadir untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana terejawantahkan dalam Pasal 34 (1) UUD NRI 1945," kata Ismail yang juga Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah.

Persoalan ketiga, kata Ismail, sejumlah pasal dalam draft RKUHP merupakan bentuk intervensi yang terlalu eksesif terhadap ranah privat setiap individu. Terkait pasal perzinaan dan kumpul kebo, misalnya, betapapun zina dan kumpul kebo merupakan tindakan yang amoral, namun Ismail mengingatkan tidak semua perbuatan yang dianggap tercela dalam konteks agama secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Selama perbuatan tersebut dilakukan secara konsensual dan tidak ada unsur paksaan atau kekerasan, tidak seharusnya pemerintah masuk terlalu dalam hingga menjatuhi sanksi pidana. Apalagi, hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai ultimum remidium (upaya terakhir) dalam membenahi persoalan sosial manakala institusi sosial tidak lagi berfungsi. Perbuatan tercela yang seharusnya pemerintah hadir untuk melakukan intervensi adalah ketika perbuatan tersebut telah dilakukan dengan unsur paksaan dan menyebabkan kekerasan dalam hubungan seksual sehingga menimbulkan korban, seperti terkait perkosaan, negara harus hadir untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.

"Untuk itu, Setara Institute juga mendesak agar DPR bersama Pemerintah meninjau ulang dan membatalkan pasal-pasal dalam RKUHP yang berdampak pada kriminalisasi warga negara," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Waspada, 23 Wilayah Akan Alami Cuaca Ekstrem

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 35 derajat Celsius dengan kelembaban udara 50-100%.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin diduga menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk mengurus kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka Suap dan Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Pilih Bungkam

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memilih bungkam setelah menjadi tersangka dan ditahan KPK. Azis menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Langsung Jebloskan Azis Syamsuddin ke Rutan Polres Jakarta Selatan

KPK manahan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin di Rutan Polres Jakarta Selatan. Azis telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Ketua KPK Umumkan Penetapan Tersangka Azis Syamsuddin

Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan penetapan tersangka Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Azis dijerat atas kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Setelah Diperiksa, Azis Syamsuddin Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan KPK

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin rampung diperiksa penyidik KPK. Azis terlihat diborgol dan mengenakan rompi tahanan KPK.

NASIONAL | 25 September 2021

Hari Tani Nasional, Refleksi Kinerja Positif Pertanian Indonesia

Kemtan memastikan berbagai program yang sedang berjalan saat ini sedikit banyaknya sudah memberi dampak besar terhadap kesejahteraan petani.

NASIONAL | 25 September 2021

Indonesia Dinilai Kekurangan Penulis Best Seller

Pandemi covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun merupakan kondisi mewah yang diidamkan bagi penulis dan penikmat buku.

NASIONAL | 24 September 2021

Komnas HAM: Aduan Terhadap Perwira Polisi Layak Ditindaklanjuti

Komnas HAM menilai laporan terhadap AKBP Gafur Siregar atas dugaan kesewenangan membuka kembali kasus yang telah di-SP3 layak untuk ditindaklanjuti.

NASIONAL | 24 September 2021

Aparat Bekuk Ali Kalora Berdasar Hasil Pendalaman dan Pemetaan

Densus 88 Polri mengungkap kerja Satgas Madago Raya membekuk pentolan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Ali Kalora berdasarkan pendalaman dan pemetaan.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Bertambah, SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM

Bertambah, SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM

MEGAPOLITAN | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings