Pemanggilan Komnas HAM terhadap KPK dan BKN Dinilai Mengada-ada
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemanggilan Komnas HAM terhadap KPK dan BKN Dinilai Mengada-ada

Kamis, 10 Juni 2021 | 14:06 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bukan saja tidak tepat, tetapi berkesan mengada-ada karena seperti hanya terpancing irama 51 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Padahal pegawai yang tidak lulus jumlahnya kurang dari 5,4% dari total pegawai KPK.

"TWK yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi adalah semata urusan administrasi negara yang masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN)," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya Kamis (10/6/2021).

Hal ini merupakan perintah Undang-undang (UU) dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana.

Menurut dia, pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah-olah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi. Semestinya Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi dimana ada dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN.

"Analoginya, jika ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus apakah mereka bisa otomatis mengadu ke Komnas HAM dan langsung diterima dengan mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM?" kata Hendardi.

Dia mengatakan dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM, agar Komnas HAM tidak dengan mudah digunakan sebagai alat.

Komnas HAM harus tetap dijaga dari mandat utamanya sesuai UU untuk mengutamakan menyelesaikan dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights).

Dalam persoalan alih status menjadi ASN dimana pun, sangat wajar jika pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU. Pasalnya untuk menjadi calon pegawai negeri pun memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah tes antara lain tentang kebangsaan."Menjadi ironi ketika di berbagai instansi negara lainnya untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai seleksi termasuk TWK, namun ada segelintir pegawai KPK yang tidak lulus yang menuntut diistimewakan," kata dia.

Dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja pelanggaran terjadi misalnya seseorang tidak diluluskan (dicurangi/diskriminasi) atau karena tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya (pelanggaran HAM). "Harus dibuktikan dengan data yang valid," kata Hendardi.

Menurut dia, sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yg tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Gugatan Soal Polusi Udara Jakarta Dikabulkan, Ini 5 Perintah Hakim kepada Gubernur Anies

Hakim perintahkan Anies Baswedan melakukan pengawasan ketaatan setiap orang terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara.

NASIONAL | 16 September 2021

Kementerian Kesehatan Berduka, Nakes Gabriella Tewas di Tangan KKB di Kiwirok, Papua

Nakes Gabriella Meilani ditemukan tewas di jurang bersama seorang rekannya yang masih hidup, Kristina Sampe.

NASIONAL | 16 September 2021

Mahasiswa Indonesia Ikut Program ICT dengan MSU Malaysia

Sebanyak 40 mahasiswa dari empat universitas di Indonesia, termasuk Universitas BSI ikut program ICT dan MSU Malaysia.

NASIONAL | 16 September 2021

Wapres Tinjau Pelaksanaan PTM di SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin melakukan tinjauan PTM yang diselenggarakan di SMA Negeri 19 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/9/2021).

NASIONAL | 16 September 2021

Bantu Peternak, Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto Ciptakan Aplikasi Dokter Ayam

Aplikasi Dokter Ayam dilengkapi dengan berbagai informasi penyakit ayam, cara pencegahan hingga pengobatan yang sudah tervalidasi oleh pakar.

NASIONAL | 16 September 2021


PN Jakpus Nyatakan Jokowi dan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Polusi Udara

PN Jakarta nyatakan Jokowi dan Anies Baswedan melakukan perbuatan melawan hukum terkait polusi udara.

NASIONAL | 16 September 2021

Kemkumham Tunggu Hasil Penyidikan Polri Untuk Renovasi Lapas Tangerang

Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM masih menunggu renovasi blok C2 yang berada di Lapas Kelas I Tangerang yang terbakar Rabu (8/9/2021) lalu.

NASIONAL | 16 September 2021

Sebelum Terbang, Almarhum Kopilot Rimbun Air Sempat Telepon Anaknya

‎Almarhum M Fajar Dwi Saputra (26) yang bekerja sebagai kopilot di maskapai Rimbun Air sempat menelpon anaknya melalui video call.

NASIONAL | 16 September 2021

Politikus PDIP: Perlu Ada Rising Star Calon Panglima TNI Lewati Pemilu 2024

Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin menilai perlu ada rising star calon panglima TNI, melewati Pemilu 2024.

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Cristiano Ronaldo


# Kebakaran Lapas Tangerang


# Anies Baswedan


# Rimbun Air



TERKINI
Puluhan Napi Korban Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang Jalani Trauma Healing

Puluhan Napi Korban Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang Jalani Trauma Healing

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings