Setara: TWK Perintah UU, Bukan Wilayah Hukum HAM
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Setara: TWK Perintah UU, Bukan Wilayah Hukum HAM

Kamis, 10 Juni 2021 | 14:09 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bukan saja tidak tepat tetapi juga berkesan mengada-ada karena seperti hanya terpancing irama genderang yang ditabuh 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK alias jumlahnya kurang dari 5,4 % pegawai KPK.

Demikian disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (10/6/2021).

Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional adalah, kata Hendardi semata urusan administrasi negara yang masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN).

“Dan hal ini merupakan perintah Undang-Undang (UU) dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi ASN. Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana,” tuturnya.

Menurut dia, pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi. Semestinya, Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi persoalan sebelum memanggil.

“Komnas HAM semestinya meneliti dan jelaskan dahulu ruang lingkup materi di mana ada dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN,” kata Hendardi.

Aktivis HAM, Kesetaran dan Keberagamaan ini menganalogikan, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus, apakah mereka bisa otomatis mengadu ke Komnas HAM dan langsung diterima dengan mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM tanya Hendardi.

“Dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM, agar Komnas HAM tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat siapapun dengan interes apapun. Komnas HAM harus tetap dijaga dari mandat utamanya sesuai UU untuk mengutamakan menyelesaikan dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat (gross violation of Human Rights),” terangnya.

Disisi lain, Hendardi berujar dalam persoalan alih status menjadi ASN dimanapun, sangat wajar jika pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU. Karena untuk menjadi calon pegawai negeripun memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah tes antara lain tentang kebangsaan.

“Menjadi ironi ketika di berbagai instansi negara lainnya untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai seleksi termasuk TWK, namun ada segelintir pegawai KPK yang tidak lulus (kurang dari 5,4%) yang menuntut diistimewakan,” tegas Hendardi.

Menurutnya, dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja ada pelanggaran terjadi, misalnya seseorang tidak diluluskan (dicurangi/diskriminasi) atau karena tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya (pelanggaran HAM). Tapi, ungkap Hendardi, tentu harus dibuktikan dengan data yang valid.

Dengan bijak Hendardi sampaikan, sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yang tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

“Demikian pula seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan lain-lain. tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Perluas Pelayanan di Sumut, PPI Ikut KIM Investment Expo

Untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan di Sumut, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PPI berpartisipasi dalam KIM Investment Expo 2021.

NASIONAL | 28 November 2021

Banjir Rendam 4 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bencana banjir menerjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan.

NASIONAL | 28 November 2021

Tangani Tindak Pidana Korupsi Berorientasi Perbaikan Sistem

Jaksa Agung Burhanuddin mengajak jajarannya mengubah cara berpikir terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan turut berorientasi pada perbaikan sistem.

NASIONAL | 28 November 2021

Kampanye #BUMNHijaukanIndonesia Targetkan 111.000 Pohon

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan penanaman dan donasi pohon untuk mendukung kampanye #BUMNHijaukanIndonesia

NASIONAL | 28 November 2021

Pentolan KKB Demius Magayang Terlibat Serentetan Pembunuhan

Demius Magayang merupakan salah satu komandan operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

NASIONAL | 28 November 2021

Melalui Reforma Agraria, Bersama Hidupkan Perekonomian Bali

Diperlukan solusi untuk terus menghidupkan perekonomian di Bali, salah satunya dengan program Reforma Agraria melalui penataan akses.

NASIONAL | 28 November 2021

Optimalkan Pelayanan, PT BIMA Resmikan Grha Indraprasta

Guna mengoptimalkan pelayanan, PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) melakukan grand launching Grha Indraprasta.

NASIONAL | 28 November 2021

Tangkap Pentolan KKB, Satgas Sita Senpi Rakitan dan Peluru

Tim gabungan berhasil membekuk pentolan KKB Papua dan menyita barang bukti satu pucuk senjata api laras pendek rakitan dan delapan butir peluru.

NASIONAL | 28 November 2021

SGM Eksplor dan Alfamart Dukung Akses Pendidikan

SGM Eksplor bekerja sama dengan Alfamart mendukung akses pendidikan di Indonesia melalui program “SGM Eksplor Apresiasi Guru Bersama Alfamart”.

NASIONAL | 28 November 2021

Kronologi Satgas Nemangkawi Bekuk Pentolan KKB

Satgas Nemangkawi dan Polres Yahukimo, membekuk pentolan kelompok kriminal bersenjata KKB Demius Magayang alias Temius Magayang, di Jalan Gunung, Distrik Dekai.

NASIONAL | 28 November 2021


TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Bambang Soesatyo


# Pemuda Pancasila


# Penerima Vaksin Covid-19


# Penghinaan Etnis



TERKINI
Stafsus Menteri: BUMN Jangan Hindari Media

Stafsus Menteri: BUMN Jangan Hindari Media

EKONOMI | kurang dari 1 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings