Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Lakukan Korupsi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Lakukan Korupsi

Kamis, 10 Juni 2021 | 16:25 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Hal itu ditegaskan Firli dalam "Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020" yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri.

Dalam paparannya, Firli mengingatkan Kepala Daerah yang hadir tentang peran penting seorang kepala daerah.

“Peran penting kepala daerah antara lain mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional”, ujar Firli yang hadir secara virtual, Rabu (9/6/2021).

Ia pun menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah akan menghadapi banyak godaan terutama dari pihak-pihak yang merasa jadi donatur saat Pilkada. Menurutnya 82,3% calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donator dalam konstestasi Pilkada Serentak.

Donatur ini berharap kemudahan perizinan berbisnis, kemudahan tender proyek lelang pemerintahan, keamanan dalam menjalankan berbisnis, mendapatkan prioritas bantuan langsung.

"Kepala Daerah harus punya sikap. jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat Pilkada," tambahnya.

Lebih lanjut Firli juga menekankan terkait proses perencanaan, pengesahan implementasi dan resiko korupsi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mulai dari perencanaan, Pengesahan, Implementasi dan Evaluasi. Pada tahapan-tahapan tersebut ada resiko terjadinya fraud.

Namun demikian, Firli menegaskan KPK pun sejak lama telah membuat strategi pemberantasan korupsi dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach). Kedua, pendekatan pencegahan (preventif approach). Ketiga, pendekatan penindakan (law enforcement approach).

Pada kesempatan tersebut Firli juga memaparkan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis profesi dan jabatan. Mulai dari swasta (329 orang), Anggota DPR/DPRD (280 orang), Eselon I/II/III (235 orang), Walikota/Bupati (129 orang), Gubernur (21 orang). Sedang modus operandi didominasi oleh penyuapan (739 kasus), pengadaan barang dan jasa (236 kasus) dan penyalahgunaan anggaran (50 kasus).

Diketahui, acara Pembekalan Kepemimpinan tersebut diselenggarakan secara tatap maya/virtual mulai tanggal 7 sampai dengan 11 Juni 2021 yang diikuti oleh 102 Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota petahana Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 lalu.

Kementerian Dalam Negeri juga berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif/signifikan terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para Kepala Daerah agar lebih produktif dalam bekerja, lebih innovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran serta lebih responsif dalam menyesuaikan realitas kerja yang sangat dinamis. Serta juga diharapkan membangun sinergitas hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dukung Pengembangan Potensi Anak, Sinar Mas Renovasi PAUD Kasih Bunda

Grup Sinar Mas merenovasi fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Kasih Bunda di Komplek Sekretariat Negara, Kota Tangerang.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Pungutan Berujung Kematian Guru, P2G Pertanyakan Pengelolaan Dana BOS

Seharusnya tidak ada lagi siswa yang dilarang ujian hanya karena belum membayar uang komite.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Rizieq Syihab Sebut Tuntutan 6 Tahun Tidak Masuk Akal

Rizieq dituntut bersalah melanggar dakwaan kesatu primair yakni Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

NASIONAL | 10 Juni 2021

‎Bacakan Pleidoi, Rizieq Syihab Sebut 3 Kasusnya Bermuatan Politik

Operasi intelijen hitam besar-besaran tersebut, bertujuan untuk menghilangkan ancaman bagi penguasa.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Wakil Ketua Komisi X: Insiden Penusukan Kepala Sekolah di Nagekeo Seharusnya Tak Terjadi

"Seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi jika ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah, siswa, dan orangtua murid," kata Hetifah Sjaifudin.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Setara: TWK Perintah UU, Bukan Wilayah Hukum HAM

Setara Institute memandang bahwa pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN terkesan mengada-ada.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Pemanggilan Komnas HAM terhadap KPK dan BKN Dinilai Mengada-ada

Dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas.

NASIONAL | 10 Juni 2021

P2G: Penikaman Kepsek di Nagekeo Wajah Buram Pendidikan Nasional

P2G menegaskan perlindungan guru menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai perintah Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2005.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Rahasia Sukses Diplomasi Bung Karno yang Jarang Diketahui

Setidaknya ada tiga hal kepribadian Bung Karno yang terekam dari bagaimana model presiden pertama kita melakukan diplomasi.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Kembangkan SDM Sertifikasi Kompetensi di Indonesia Timur, BNSP Latih Asesor

Asesor kompetensi merupakan salah satu sumber daya sertifikasi kompetensi yang bertugas melakukan asesmen kompetensi dalam sistem sertifikasi kompetensi kerja.

NASIONAL | 10 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS