Logo BeritaSatu

Penghidupan Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Bentuk Pembangkangan Konstitusi

Kamis, 10 Juni 2021 | 19:14 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (wapres) serta lembaga negara merupakan bentuk pembangkangan konstitusi. Sebab dalam sejarah ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wapres yang sebelumnya terdapat pada Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.

“Oleh karenanya, penghidupan kembali pasal penghinaan baik terhadap presiden-wakil presiden maupun pemerintah adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap amanah putusan MK, yang berarti pembangkangan pula terhadap konstitusi,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, Kamis (10/6/2021).

Ismail menanggapi draf Rancangan KHUP (RKUHP) 2019 yang kembali digaungkan dan disosialisasikan ke berbagai kota sejak Februari hingga Juni 2021. Diketahui, melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006, MK menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian pula dengan pasal penghinaan terhadap pemerintah, MK melalui putusannya Nomor 6/PUU-V/2007 memutus bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah telah bertentangan dengan UUD 1945.

Ismail menyatakan penghidupan kembali pasal-pasal tersebut semakin melegitimasi adanya pembungkaman terhadap freedom of expression setiap warga negara. Bukan tidak mungkin, delik penghinaan terhadap penguasa hanya akan menghambat berbagai kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah.

Ismail menambahkan dalam negara yang demokratis, partisipasi publik menjadi kunci utama penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Protes maupun kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari partisipasi publik.

“Untuk itu, Setara Institute mendorong DPR bersama pemerintah untuk kembali mematuhi amanah putusan MK dengan cara membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah dalam substansi RKUHP,” ucap Ismail.

Ismail menegaskan Setara Institute menetang sejumlah pasal dalam RKUHP yang mencederai hak konstitusional warga negara. Dikatakan, RKUHP yang merupakan bagian dari agenda reformasi hukum pidana justru menuai berbagai polemik dari berbagai kalangan masyarakat. Sebab, beberapa pasal justru mengundang kontroversi.

Ismail pun menyoroti ketentuan pidana bagi gelandangan. Pidana denda bagi setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum, lanjut Ismail, seolah telah menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal memahami esensi perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang termaktub dalam konstitusi.

Gelandangan sebagai individu yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya, kata Ismail, seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah bahwa masih jauhnya tingkat kesejahteraan warga negaranya. Alih-alih hadir untuk memelihara gelandangan, pemerintah justru menjatuhkan pidana denda.

“Lagi-lagi, pemerintah abai terhadap amanah konstitusi bahwa negara harus hadir untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana terejawantahkan dalam Pasal 34 (1) UUD NRI 1945,” kata Ismail.

Ismail mengatakan sejumlah pasal dalam draf RKUHP merupakan bentuk intervensi yang terlalu eksesif terhadap ranah privat setiap individu. Betapa pun zina dan kumpul kebo merupakan tindakan yang amoral, Ismail mengingatkan tidak semua perbuatan dianggap tercela dalam konteks agama secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Selama perbuatan tersebut dilakukan secara konsensual dan tidak ada unsur paksaan atau kekerasan, tidak seharusnya pemerintah masuk terlalu dalam hingga menjatuhi sanksi pidana. Apalagi, hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai ultimum remidium (upaya terakhir) dalam membenahi persoalan sosial manakala institusi sosial tidak lagi berfungsi.

Dikatakan, perbuatan tercela yang seharusnya pemerintah hadir untuk melakukan intervensi adalah ketika perbuatan tersebut telah dilakukan dengan unsur paksaan. Kemudian, menyebabkan kekerasan dalam hubungan seksual sehingga menimbulkan korban, seperti terkait perkosaan. Negara harus hadir untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.

“Untuk itu, Setara Institute juga mendesak agar DPR bersama pemerintah meninjau ulang dan membatalkan pasal-pasal dalam RKUHP yang berdampak pada kriminalisasi warga negara,” tegas Ismail.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kepala Sekolah Berperan Penting Gelorakan Indonesia Hebat

Kepemimpinan Indonesia diawali dan digelorakan dari sekolah-sekolah, dari anak-anak didik yang memiliki semangat untuk meraih cita-cita.

NEWS | 27 September 2022

Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Dibatasi 6.000 Orang Undangan

Pemakaman kenegaraan Shizo Abe dibatasi maksimal untuk 6.000 orang undangan. Banyak politisi oposisi memilih untuk menghindar.

NEWS | 27 September 2022

OTT Hakim Agung, KPK Soroti Lemahnya Pengawasan di MA

Terkait OTT Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati, KPK menyoroti lemahnya pengawasan di internal peradilan. 

NEWS | 27 September 2022

Disebut “Shadow Team” oleh Nadiem, Ini Peran GovTech Edu

GovTech Edu merupakan sebuah unit independen yang dibentuk Telkom untuk menghadapi tantangan besar yang ingin diselesaikan oleh Kemendikbudristek.

NEWS | 27 September 2022

Istima Ulama NTB Deklarasi Dukung Ganjar Jadi Presiden

Ratusan tuan guru, ulama, kiai, hingga cendekiawan muslim di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo jadi presiden

NEWS | 27 September 2022

Seragam Baru Polisi Lalu Lintas Akan Dilengkapi Body Camera

Anggota polisi lalu lintas atau polantas akan memiliki seragam baru yang dilengkapi dengan body camera atau bodycam

NEWS | 27 September 2022

Rekam Medis Digital Hadapi Tantangan Perlindungan Data Pribadi

Tantangan implementasi rekam medis digital saat ini bukan hanya pengelolaan data medis tetapi juga termasuk perlindungan data pribadi pasien.

NEWS | 27 September 2022

Trem Kota Bogor Diusulkan Terkoneksi LRT Cibubur-Baranangsiang

Trem Kota Bogor diudulkan agar terkoneksi dengan dengan light rail transit (LRT) koridor Cibubur-Baranangsiang.

NEWS | 27 September 2022

IPW Jelaskan Posisi Anggota DPR Terkait Private Jet Brigjen Hendra

IPW menjelaskan posisi anggota DPR yang meminta kepolisian menyelidiki penggunaan private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan yang diduga milik bandar judi.

NEWS | 27 September 2022

Pemkot: Trem di Kota Bogor Butuh Anggaran Rp 1,2 Triliun

Pemkot Bogor membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk mewujudkan pembangunan trem

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
6 Cara Mengatasi Ketiak Basah yang Mengganggu dan <em>Bikin </em>Malu

6 Cara Mengatasi Ketiak Basah yang Mengganggu dan Bikin Malu

NEWS | 13 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings