KPK Klarifikasi Polemik TWK ke Ombudsman
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Klarifikasi Polemik TWK ke Ombudsman

Kamis, 10 Juni 2021 | 21:11 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron, memenuhi undangan Ombudsman untuk memberikan klarifikasi soal polemik atau dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"KPK memenuhi undangan klarifikasi dari Ombudsman pada hari ini. Apa saja yang dipertanyakan kepada KPK, tentu mulai dari perumusan kebijakan pengalihan status pegawai KPK ke ASN, mulai dari kebijakannya, regulasinya, sampai pada pelaksanaannya, dan pasca-putusan MK," ujar Gufron, Kamis (10/6/2021).

Dikatakan Gufron, pada pertemuan dengan Ombudsman dijelaskan, KPK sebagai bagian dari lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang bertugas menegakkan dan memberantas tindak pidana korupsi, menyampaikan tiga hal pokok.

"Pertama bahwa KPK memiliki legal standing untuk melaksanakan pengalihan status pegawai KPK dari pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Pasal 1 angka 6 undang-undang KPK juncto Pasal 3 dan peraturan pelaksananya tentang durasinya diatur di Pasal 69 C undang-undang KPK," ungkapnya.

Gufron melanjutkan, dari undang-undang KPK tersebut kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kemudian, PP 41 2020 tersebut lebih detail secara teknis diatur oleh KPK dengan peraturan komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021. "Landasannya untuk membuat Perkom, Pasal 6 PP Nomor 41 Tahun 2020, itu landasan kewenangan KPK untuk mengatur, untuk melaksanakan dan kemudian mulai dari kebijakan, regulasi, dan melaksanakan alih status pegawai KPK ke ASN," katanya.

Kedua, lanjutnya, terkait prosedur, subtansi atau kompetensi kewenangan. Mulai dari pembentukan peraturan komisi Nomor 1 Tahun 2021 dan pelaksanaannya. "Pelaksanaan alih status pegawai KPK yang didalamnya ada TWK sampai kemudian pelaksanaan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Jadi pertama kompetensi, kedua tentang ketaatan terhadap prosedur," tambahnya.

Gufron menuturkan, ketiga, semua proses mulai dari pembuatan kebijakan sampai pelaksanaan itu semua dilakukan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Apa indikatornya? Pada saat pembuatan perkom transparan. Transparansinya dibentuk di dalam kegiatan apa? Setiap perkom di KPK selalu kami upload, sehingga semua pihak di KPK mengetahui draf-draf perkom tersebut. Kedua pada saat penyusunan kami mengundang para pakar baik yang ahli maupun yang experience. Itu yang menunjukkan bahwa kami transparan, kami partisipasi dalam penyusunan baik peraturan maupun pelaksanaan," katanya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan, Ombudsman akan meminta keterangan sejumlah pihak berdasarkan laporan yang telah disampaikan tim advokasi KPK.

"Terima kasih KPK sudah memenuhi undangan kami, permintaan kami, untuk memberikan keterangan, memberikan klarifikasi yang itu sangat penting buat Ombudsman sebagai bagian dari proses dalam penanganan laporan atau pengaduan. Karena Ombudsman harus bekerja independen, tidak boleh memihak, tidak boleh hanya mendasarkan diri dan analisis maupun nanti rekomendasinya pada satu atau dua laporan saja. Tapi sejauh mungkin kita menangkap semua keterangan dan informasi maupun data baik dari pihak pelapor, terlapor maupun pihak yang terkait lainnya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Politikus PKB Harap Transformasi Subsidi Energi Tak Buru-buru

Pemerintah bersiap melakukan perubahan pengalihan sistem penerimaan subsidi energi atau transformasi energi pada 2021.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Nurdin Abdullah Akui Terima 150.000 Dolar Singapura dari Agung Sucipto

Nurdin Abdullah yang menjadi saksi kasus suap untuk terdakwa Agung Sucipto mengakui telah menerima uang sebanyak 150 ribu dolar Singapura pada 2019.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Cegah Karhutla, Sumsel dan Jambi Semai 10 Ton Garam di Udara

TMC menjadi solusi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta pembasahan lahan gambut.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Ibas Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cum Laude

Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, resmi menyandang gelar doktor dengan predikat cum laude di Institut Pertanian Bogor (IPB).

NASIONAL | 10 Juni 2021

Kemdikbudristek: Komite Sekolah Boleh Galang Dana tetapi Bukan Pungutan

Dian mengatakan bantuan dan sumbangan berbeda dengan pungutan. Pungutan artinya jumlah uang sudah ditentukan termasuk waktu pembayarannya.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Fasilitas Tes GeNose C19 Sudah Tersedia di 18 Bandara Angkasa Pura II

Hingga 10 Juni 2021 layanan GeNose C19 sebagai alat screening Covid-19 melalui embusan napas sudah tersedia di 18 bandara kelolaan.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Sumsel dan Jambi Jadi Target Operasi TMC untuk Pencegahan Karhutla

Operasi TMC digelar mulai 10 Juni hingga 15-20 hari ke depan.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Junjung Tinggi Keberagaman, Kalbis Institute Gelar Festival Budaya secara Daring

Festival budaya ini merupakan gelaran perdana dari mata kuliah Komunikasi Antar Budaya yang merupakan salah satu program studi di Kalbis Institute.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Jawa Barat Waspadai Ancaman Kekeringan

Jawa Barat mewaspadai bencana kekeringan terkait sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau dan diperkirakan terus meluas.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Dukung Pendidikan Usia Dini, Astra Renovasi Gedung PAUD Kasih Bunda

Astra melalui program Senyum Sapa telah melaksanakan asesmen sebanyak 711 PAUD dari total 943 PAUD yang tersebar di 34 provinsi

NASIONAL | 10 Juni 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS