Logo BeritaSatu

TPDI Dukung Sikap Menteri Tjahjo Kumolo

Jumat, 11 Juni 2021 | 10:51 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia( TPDI) Petrus Selestinus menilai, pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang mendukung sikap KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, terkait TWK dan Pemberhentian 75 pegawai KPK, sangat beralasan hukum. Karena itu, TPDI mendukung sikap Menpan RB tersebut.

Petrus berpendapat, masalah TWK masuk dalam domain eksekutif, dimana kewenangan itu berada pada Kempan RB, BKN, LAN, KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menurut UU 5/2014 tentang ASN.

“Koalisi Masyarakat Sipil Antokorupsi melihat masalah Pegawai KPK yang diberhentikan hanya pada perspekstif HAM secara sepotong-sepotong, namun tidak melihat masalah HAM sebagai pembatasan HAM dan larangan demi melindungi HAM orang lain,” katanya, kepada Beritasatu.com, Jumat (11/6/2021).

Karena itu, menurut Petrus, sikap Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mendesak Presiden Jokowi agar memanggil, meminta klarifikasi, dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo, karena pernyataannya yang mendukung sikap Pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, adalah sikap yang offside, tidak tahu persoalan, dan politicking.

Menurut Petrus Selestinus, sebagai Menpan RB Tjahjo Kumolo sangat berkepentingan dengan persoalan TWK, karena nasib bangsa Indonesia bergantung kepada pelaksanaan tugas 4 juta lebih ASN sebagai abdi negara, pelayan publik. Karena itu dalam diri setiap ASN harus melekat nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan lain-lain yang nilainya jauh lebih tinggi, karena menyangkut kepentingan strategis nasional, yang berada di pundak Tjahjo Kumolo (Menpan, BKN, LAN, PPK, KASN) dan di pundak Pimpinan KPK, yang wajib dikedepankan ketimbang nasib 75 pegawai KPK nonaktif.

“Jika persoalan tuntutan 75 pegawai KPK nonaktif, agar tidak dirugikan akibat alih status kepegawaian KPK menjadi ASN, menurut putusan MK, maka masalahnya bisa saja persoalan tidak dirugikan itu hanya masalah materiil dan imateriil, maka silakan gugat ke pengadilan/pengadilan Industrial atau ke MK.

Saat ini 75 pegawai KPK menuntut hak yang dirugikan dengan uji materiil UU KPK ke MK. Ini upaya hukum yang tepat, ketimbang ke Komnas HAM. Menurut ketentuan pasal 91 UU HAM, pemeriksaan kasus 51 Pegawai KPK tidak perlu dilanjutkan dan dihentikan, karena beberapa alasan : a. Materi pengaduan bukan pelanggaran HAM; b. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif; c. Sedang berlangsung upaya hukum yang tersedia yaitu gugatan ke MK.

Petrus Selestinus mengatakan, Koalisi Masyarakat Antikorupsi harus paham HAM yang dijamin dalam UUD 45 dan UU HAM itu bukanlah sebuah cek kosong yang boleh diisi siapa saja.

“Karena sesungguhnya ketika seseorang menuntut HAM maka seketika itu juga ia berhadapan dengan Pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 45 dan Pasal 73 UU 39/1999 tentang HAM dan perundang-undangan lainnya.

Pembatasan HAM itu dirumuskan dalam kebijakan negara berupa norma, standar, kriteria dan prosedur, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk dalam UU ASN dan lain-lain yaitu kalau mau jadi ASN harus TWK, karena menyangkut nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku yang menjadi prinsip profesi ASN,” kata Petrus.

Karena itu, kata Petrus, Menpan RB tidak dapat bahkan tidak boleh disalahkan. Dia sangat paham dan tahu soal, mana yang menjadi domain Pimpinan KPK, mana domain BKN, LAN, Kemenpan, KSN dan PPK dan mana yang masuk domain Komnas HAM.

“Karena itu, pernyataan YLBHI bahwa Tjahjo Kumolo terkesan anggap enteng dan mengabaikan fakta bahwa TWK tidak sesuai peraturan perundang-undangan, adalah pernyataan asal bunyi. Bukankah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Komnas HAM-lah yang bersikap membesarkan soal-soal sepele di luar kompetensinya,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Peretas Jual Data Nomor Ponsel PM Inggris dan Pejabat Tinggi

Peretas menjual data rahasia nomor PM Inggris dan para pejabat tinggi lainnya. Situs web AS mencantumkan rincian kontak terbaru hampir semua menteri Inggris.

NEWS | 3 Oktober 2022

Rabu, Polri Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo Dkk

Pelimpahan tahap II Ferdy Sambo dan kawan-kawan (dkk), tersangka tindak pidana pembunuhan Brigadir J dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Tiga Mahasiswa Tewas Tenggelam di Pantai Klui Lombok Utara

Sebanyak tiga mahasiswa tewas tenggelam di Pantai Klui, Dusun Kelui, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Minggu (2/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Musim Dingin di Eropa, Ilmuwan Peringatkan Cuaca Lebih Dingin

Ilmuwan memperingatkan perubahan cuaca yang lebih dingin dari biasanya saat musim dingin mendatang di Eropa

NEWS | 3 Oktober 2022

5 Tahun Dipimpin Anies, Dino Patti Djalal Sebut Jakarta Berkembang Pesat

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membawa Jakarta berkembang pesat selama lima tahun belakangan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Ridwan Kamil Dukung Kompetisi Sepak Bola Dihentikan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung agar kompetisi sepak bola dihentikan sementara imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. 

NEWS | 3 Oktober 2022

Relawan Perkenalkan Ganjar Pranowo Lewat Turnamen PUBG Mobile

Sahabat Ganjar memperkenalkan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada masyarakat di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung melalui turnamen PUBG mobile.

NEWS | 2 Oktober 2022

Kasus Ferdy Sambo, Mahfud MD Sebut Divisi Propram Polri Akan Dirombak

Mahfud MD mengatakan pemerintah merekomendasikan perombakan secara terbatas Divisi Propam Polri buntut dari kasus Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo. 

NEWS | 2 Oktober 2022

Waspada, Gas Air Mata Bisa Berdampak Fatal

Dokter spesialis mata Eka Hospital Bekasi, Moh Arief Herdiawan meminta masyarakat agar mewaspadai gas air mata karena bisa berdampak fatal.

NEWS | 3 Oktober 2022

Bima Arya Mengaku Menikmati Kerja Sama dengan Anies Baswedan

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku menikmati jalinan kerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengelola daerahnya.

NEWS | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Musim Dingin di Eropa, Ilmuwan Peringatkan Cuaca Lebih Dingin

Musim Dingin di Eropa, Ilmuwan Peringatkan Cuaca Lebih Dingin

NEWS | 23 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings