TPDI Dukung Sikap Menteri Tjahjo Kumolo
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

TPDI Dukung Sikap Menteri Tjahjo Kumolo

Jumat, 11 Juni 2021 | 10:51 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia( TPDI) Petrus Selestinus menilai, pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang mendukung sikap KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, terkait TWK dan Pemberhentian 75 pegawai KPK, sangat beralasan hukum. Karena itu, TPDI mendukung sikap Menpan RB tersebut.

Petrus berpendapat, masalah TWK masuk dalam domain eksekutif, dimana kewenangan itu berada pada Kempan RB, BKN, LAN, KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menurut UU 5/2014 tentang ASN.

“Koalisi Masyarakat Sipil Antokorupsi melihat masalah Pegawai KPK yang diberhentikan hanya pada perspekstif HAM secara sepotong-sepotong, namun tidak melihat masalah HAM sebagai pembatasan HAM dan larangan demi melindungi HAM orang lain,” katanya, kepada Beritasatu.com, Jumat (11/6/2021).

Karena itu, menurut Petrus, sikap Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mendesak Presiden Jokowi agar memanggil, meminta klarifikasi, dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo, karena pernyataannya yang mendukung sikap Pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, adalah sikap yang offside, tidak tahu persoalan, dan politicking.

Menurut Petrus Selestinus, sebagai Menpan RB Tjahjo Kumolo sangat berkepentingan dengan persoalan TWK, karena nasib bangsa Indonesia bergantung kepada pelaksanaan tugas 4 juta lebih ASN sebagai abdi negara, pelayan publik. Karena itu dalam diri setiap ASN harus melekat nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan lain-lain yang nilainya jauh lebih tinggi, karena menyangkut kepentingan strategis nasional, yang berada di pundak Tjahjo Kumolo (Menpan, BKN, LAN, PPK, KASN) dan di pundak Pimpinan KPK, yang wajib dikedepankan ketimbang nasib 75 pegawai KPK nonaktif.

“Jika persoalan tuntutan 75 pegawai KPK nonaktif, agar tidak dirugikan akibat alih status kepegawaian KPK menjadi ASN, menurut putusan MK, maka masalahnya bisa saja persoalan tidak dirugikan itu hanya masalah materiil dan imateriil, maka silakan gugat ke pengadilan/pengadilan Industrial atau ke MK.

Saat ini 75 pegawai KPK menuntut hak yang dirugikan dengan uji materiil UU KPK ke MK. Ini upaya hukum yang tepat, ketimbang ke Komnas HAM. Menurut ketentuan pasal 91 UU HAM, pemeriksaan kasus 51 Pegawai KPK tidak perlu dilanjutkan dan dihentikan, karena beberapa alasan : a. Materi pengaduan bukan pelanggaran HAM; b. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif; c. Sedang berlangsung upaya hukum yang tersedia yaitu gugatan ke MK.

Petrus Selestinus mengatakan, Koalisi Masyarakat Antikorupsi harus paham HAM yang dijamin dalam UUD 45 dan UU HAM itu bukanlah sebuah cek kosong yang boleh diisi siapa saja.

“Karena sesungguhnya ketika seseorang menuntut HAM maka seketika itu juga ia berhadapan dengan Pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 45 dan Pasal 73 UU 39/1999 tentang HAM dan perundang-undangan lainnya.

Pembatasan HAM itu dirumuskan dalam kebijakan negara berupa norma, standar, kriteria dan prosedur, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk dalam UU ASN dan lain-lain yaitu kalau mau jadi ASN harus TWK, karena menyangkut nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku yang menjadi prinsip profesi ASN,” kata Petrus.

Karena itu, kata Petrus, Menpan RB tidak dapat bahkan tidak boleh disalahkan. Dia sangat paham dan tahu soal, mana yang menjadi domain Pimpinan KPK, mana domain BKN, LAN, Kemenpan, KSN dan PPK dan mana yang masuk domain Komnas HAM.

“Karena itu, pernyataan YLBHI bahwa Tjahjo Kumolo terkesan anggap enteng dan mengabaikan fakta bahwa TWK tidak sesuai peraturan perundang-undangan, adalah pernyataan asal bunyi. Bukankah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Komnas HAM-lah yang bersikap membesarkan soal-soal sepele di luar kompetensinya,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sita 16.000 Meter Tanah Milik Eks Bupati Lampung Utara, KPK Komitmen Pulihkan Kerugian Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, proses hukum pidana korupsi tidak hanya sekadar menghukum para koruptor

NASIONAL | 11 Juni 2021

Ridwan Kamil dan Anies Baswedan Salat Subuh Berjamaah di Sumedang

Gubernur Jabar Ridwan Kamil melaksanakan Subuh Keliling di Masjid Agung Sumedang, Jumat (11/6/2021), bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

NASIONAL | 11 Juni 2021

Kapolri Perintahkan Berantas Aksi Premanisme

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh Polda dan Polres jajaran untuk memberantas dan menindak setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat

NASIONAL | 11 Juni 2021

Istri Menkumham Yasonna Laoly Akan Dimakamkan di San Diego Hills

Elisye akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (12/6/2021).

NASIONAL | 11 Juni 2021

Polisi Tersangkakan 12 Teroris di Merauke

Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengakui saat ini 12 orang teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror di Merauke sudah ditetapkan sebagai tersangka

NASIONAL | 11 Juni 2021

Hanya 0,02% Jemaah yang Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan Haji

Jumlah jemaah yang ajukan pengembalian setoran pelunasan haji sebanyak 59 orang atau hanya 0,02% jika lihat dari kuota haji yang diberikan Arab Saudi.

NASIONAL | 11 Juni 2021

Waspadai Cuaca Ekstrem di 21 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 21 wilayah di Indonesia.

NASIONAL | 11 Juni 2021

LAN Kembali Raih Kategori “Sangat Memuaskan” Pengawasan Kearsipan Tahun 2020

LAN kembali memperoleh penghargaan kategori “Sangat Memuaskan” Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 2020

NASIONAL | 10 Juni 2021

Hari Ini, Presiden Jokowi Tinjau Sejumlah Infrastruktur dan Vaksinasi Massal di Jateng

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan lokasi pertama yang dikunjungi Jokowi adalah Purbalingga.

NASIONAL | 11 Juni 2021

Wakil Bupati Sangihe Meninggal, Ini Penjelasan Lion Air

Danang menambahkan, melihat kejadian tersebut pimpinan awak kabin bersama kru kabin lainnya langsung menghampiri untuk mengetahui kondisi Helmud Hontong.

NASIONAL | 11 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS