Fahri Hamzah: Polemik KPK Sudah di Ujung
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Fahri Hamzah: Polemik KPK Sudah di Ujung

Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:04 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / LES

Jakarta, Beritasatu.com- Mantan pimpinan DPR Fahri Hamzah menilai, polemik penertiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di ujung. Sudah waktunya generasi baru bekerja.

"Ini sudah di ujung sebenarnya. Istilahnya penertiban ini sudah di ujung. Dengan undang-undang baru inilah, ini diperbaiki. Cara kita memperbaiki adalah mengintegrasi pegawai KPK menjadi pegawai negara, bukan pegawai yang liar," ujar Fahri, di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Dikatakan Fahri, revisi Undang-undang KPK mengintegrasi lembaga anti-rasuah itu ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk ke dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan.

"Jadi ini yang mau diintegrasikan oleh sistem. Jadi perubahan undang-undang ini adalah ikhtiar untuk mengintegrasi KPK dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan juga mengintegrasikan KPK dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan kita. Karena selama ini lebih banyak seperti bola liar, kayak LSM," ungkapnya.

Fahri menyinggung, soal reaksi 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status ke aparatur sipil negara (ASN). Mengapa baru ribut setelah dinyatakan tidak lolos.

"Seperti reaksi mereka, soal tes, kenapa waktu dites tidak marah, waktu enggak lulus baru marah. Enggak fair dong. Kalau marah lagi di tes bilang dong ini enggak fair. Waktu dites enggak marah, waktu enggak lulus marah. Menurut saya ini fase akhir. Biarin saja ini akan berlalu," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu.

Menurut Fahri, polemik TWK harus diakhiri. Alih status menjadi ASN juga dilakukan lembaga hukum lainnya.

"Kalau enggak mau pakai ASN bagaimana? Hakim, DPR, kepolisian, kejaksaan semua ASN. Masa ada lembaga sendiri yang enggak boleh pakai ASN. Oh itu supaya independen, kalau begitu semua independen saja. Polisi bikin sendiri, jaksa bikin sendiri, apa enggak kacau republik. Menurut saya ya, harus diakhiri. Menurut saya ini sudah ujung, sudah akhir," jelasnya.

Menyoal apakah polemik TWK mengganggu kinerja KPK, Fahri menuturkan, tidak. Karena 1.271 pegawai lainnya sudah kembali bekerja. Namun, sepertinya pengungkapan yang tujuannya hanya mencari sensasi kemungkinan sudah tidak banyak lagi. Sebab KPK era Firli Bahuri tidak akan banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT), karena kini bakal lebih berorientasi kepada audit.

"Karena orientasinya sekarang dari (sebelumnya) ngintip ke audit. Sebenarnya itu yang benar. Kalau Anda mau memberantas korupsi jangan intip amplop, amplop kecil, Anda intip audit. Audit itulah alat kita menemukan korupsi yang sebenarnya. Karena auditor negara ini sensitif dengan penyimpangan. Ibarat pipa, lubang dikit aja dia tahu," katanya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebut Fahri, memiliki kualitas kinerja kelas dunia. Namun, belum diajak kerja sama oleh KPK.

"Sampai sekarang BPK masih menunggu sinyal bisa kerja sama. Enggak ada yang lebih jago audit dari BPK. Asal KPK mau kerja sama dengan BPK ketemu itu korupsi besar. Kejaksaan Agung sekarang kerjanya sama BPK, memenukan korupsi-korupsi raksasa. Kalau mau mengembalikan kekayaan negara, ketemu korupsi yang besar, triliunan, nah itu audit. Kalau incar amplop ngapain ada KPK. Karena kejahatan korupsi disebutnya kejahatan kerah putih, kejahatan otak. Nah yang diburu KPK kejahatan otot. Itu dulu namanya, zaman pungli. Kalau minta KPK berantas pungli ngapain bikin KPK, Polsek juga jago," ucapnya.

Fahri menegaskan, ini sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal kepada yang lama. "Biarin generasi baru, masih banyak anak-anak muda yang idealis yang lebih jago, yang lebih mengerti kerja sistem. Sudah selesailah sensasi-sensasi," katanya.

Fahri menilai, semakin banyak orang-orang lama KPK berbicara, akan semakin banyak terbongkar kesalahan masa lalu. Dia menyebutkan, salah satu "skandal" paling besar adalah menargetkan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka.

Ketika itu, kata Fahri, Presiden -sistem eksekutif- telah meloloskan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Tentunya dengan berbagai rekomendasi dari Polri, BIN, Sekneg, Wanjakti, termasuk Kompolnas.

"Dalam administrasi itu pak BG lolos. Masuk ke Presiden dan Presiden membuat surat ke DPR untuk diproses. Begitu masuk DPR, kita fit and proper test, kita aklamasi. Jadi sistem eksekutif lolos, sistem legislatif lolos," katanya.

Namun, sejalan dengan surat rekomendasi Presiden masuk ke DPR, KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

"Dibawa pak BG ke praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pak BG menang. Jadi ini tiga cabang, eksekutif, legislatif dan yudikatif approve," katanya.

Tapi Budi Gunawan akhirnya tidak dilantik menjadi Kapolri karena opini publik yang menurut Fahri, dibangun oleh KPK.

"Anda bayangan tiga cabang kekuasaan begitu tidak dihormati, hanya opini KPK. Yang bisa dijelaskan bagaimana? Pak BG tidak ada apa-apa sampai hari ini. Memimpin lembaga negara. Kalau KPK benar-benar punya alat bukti, punya kebenaran ini kan mudah. Tapi tidak ada, hanya gertak-gertak. Jadi omong kosong kalau ini tidak dianggap politik. Ini politik semua," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemakaman Kepsek SDI Ndora Diwarnai Isak Tangis dan Air Mata Masyarakat

Pemakaman Delfina Azi, Kepala Sekolah SDI Ndora, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) diwarnai isak tangis masyarakat.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Kukuhkan Megawati Jadi Guru Besar Kehormatan, Rektor Unhan: Jasa dan Karyanya Luar Biasa

Pertimbangan jasa dan karya serta komitmen pada bidang tersebut menjadi sangat berarti dan bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa.

NASIONAL | 11 Juni 2021

Sekolah Vokasi IPB Berinovasi Buat Kandang Ayam Modern

Pembuatan kandang ayam modern ini merupakan bagian dari program teaching factory dari kebijakan Kampus Merdeka Vokasi.

NASIONAL | 11 Juni 2021

Kebakaran, Kilang Cilacap Tetap Beroperasi

Kilang Cilacap bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

NASIONAL | 11 Juni 2021

Akademisi UNU: Tiap Kebijakan Pemerintah Tentunya Perhatikan Kemaslahatan Publik

Untuk itu diperlukan komunikasi dalam memahamkan situasi yang terjadi saat ini.

NASIONAL | 11 Juni 2021

Resmikan Pembangunan BTS 4G POI, Bupati Hery: Manfaatkan dengan Baik Untuk Kesejahteraan Bersama

Bupati Manggarai, Herybertus G Nabit meresmikan pembangunan 32 BTS 4G POI bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

NASIONAL | 11 Juni 2021

Kebakaran di Satu Tangki Benzene Area Kilang Cilacap Berhasil Dikendalikan

Pertamina berhasil mengendalikan kebakaran yang terjadi pada salah satu tanki yang berisi benzene, Jumat (11/6/2021).

NASIONAL | 11 Juni 2021

Kilang Minyak Pertamina di Cilacap Terbakar

Kobaran api melahap tangki 39 paraxyline sekitar pukul 19.45 WIB.

NASIONAL | 11 Juni 2021

Ketika Orasi Megawati Sebut Prabowo sebagai "Mas Bowo"

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri kembali berada dalam satu momen bersama

NASIONAL | 11 Juni 2021

Diterjang Angin Puting Beliung, Puluhan Rumah di Martapura Barat Rusak

Puluhan unit rumah yang tersebar di sejumlah titik di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar rusak diterjang angin puting beliung.

NASIONAL | 11 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS