Bupati Nagekeo: Pemkab Tidak Membentuk Komite Sekolah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bupati Nagekeo: Pemkab Tidak Membentuk Komite Sekolah

Minggu, 13 Juni 2021 | 20:52 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanes Don Bosco Do mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo, termasuk dirinya sebagai bupati tidak membentuk Komite Sekolah.

Yang berhak dan berwenang membentuk Komite Sekolah adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Hal itu dikatakan Bupati Don Bosco Do ketika dikontak Beritasatu.com, Minggu (13/6/2021). Pernyataan Bupati Don Bosco masih terkait dengan kasus penikaman yang menimpa kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Ndora, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), bernama Adelvina Azi (59) pada Selasa (8/6/2021).

Adelvina meninggal dunia setelah ditikam oleh oknum orang tua murid berinisial DD (45), warga Nagemi, Desa Ulupulu 1, yang tersinggung karena anaknya dipulangkan dan tidak diizinkan mengikuti ujian oleh pihak sekolah karena menunggak uang Komite Sekolah.

Don Bosco Do mengatakan, yang berhak membentuk Komite Sekolah yaitu kepala sekolah, dewan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerhati pendidikan lainnya dalam rapat bersama dengan orangtua murid dan menentukan kepengurusan Komite Sekolah. “Dan rapat untuk itu dikoordinasikan oleh pihak sekolah,” kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, NTT ini.

Ia mengatakan, dasar hukum pembentukan Komite Sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Kewenangan Komite Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut adalah memberi pertimbangan kepada sekolah yakni penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah; menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan, orgnisasi, maupun stakeholder lainnya.

Selanjutnya mengawasi pelaksanaan pendidikan sesuai aturan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi orangtua/wali peserta didik serta masyarakat.

Menurut Bupati Don Bosco, SK Komite Sekolah sesuai Permendikbud yang lama yakni tahun 2002. “Oleh kepala sekolah dilakukan pembaruan sesuai AD/ART Komite Sekolah dan mendapat persetujuan pemerintah setempat,” kata alumnus Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta ini.

Menurut Bupati Don Bosco Do, sekolah mendapatkan dana dari pemerintah pusat yakni dana alokasi khusus non fisik berupa bos regular. “Bila siswa kurang dari 60 anak pemerintah menetapkan 60 juta/sekolah. Ada dana bos afirmasi dan tidak semua sekolah dapat).

Ia mengatakan, pembenahan khusus Komite Sekolah lewat, pertama, sosialisasi tugas dan fungsi Komite Sekolah, dan kedua, penguatan manajemen Komite Sekolah.

Sedangkan mengenai penerapan pendidikan yang aman, ia mengatakan, perlu ada kesadaran bersama di sekolah, pemerintahan desa dan orang tua. Selain itu, harus ada yang bertugas sebagai pengamanan di semua sekolah, harus petugas penagihan uang atau dana Komite Sekolah.

Ia mengatakan, pemerintah daerah bisa membantu pembiayaan operasional sekolah yang dikelola sekolah terhadap kebutuhan sekolah yang belum bisa dipenuhi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).”Tidak pungut lagi dana dari otangtua,” kata dia.

Menurut Bupati Don Bosco Do, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Nagekeo menggandeng beberapa mitra antara lain INOVASI, Taman Baca Pelangi untuk membenahi manajemen sekolah agar proses pembelajaran dan kurikulum sesuai kebutuhan anak dan berjalan baik.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Dian Wahyuni menyatakan pemerintah lewat peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, mengizinkan Komite Sekolah untuk melakukan penggalangan dana untuk sejumlah keperluan. Namun, penggalangan dana tersebut bersifat sukarela, berbeda dari pungutan yang sifatnya wajib.

“Penggalangan dana oleh komite sekolah itu berbentuk bantuan dan sumbangan, bukan pungutan,” kata Dian.
Dian mengutip Pasal 10 ayat 2 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

“Kalau bantuan itu sifatnya tidak rutin, namanya juga bantuan. Bantuan bisa dari pemerintah, masyarakat. Sumbangan juga sama, tidak ditentukan waktunya, tidak rutin,” ujarnya.

Dian mengatakan bantuan dan sumbangan berbeda dengan pungutan. Pungutan artinya jumlah uang sudah ditentukan termasuk waktu pembayarannya.

Dian menjelaskan, Permendikbud itu mengatur bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah.

Berdasarkan permendikbud tersebut, hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana/prasarana, dan pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 juga menyebut penggunanaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan, dan dilaporkan kepada komite sekolah.

Ada pun, komite sekolah dalam permendikbud tersebut terdiri dari orang tua/wali siswa yang masih aktif di sekolah, tokoh masyarakat, anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, dan pakar pendidikan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gara-gara Preman, Pengusaha Terpaksa Melegalkan Pungli

Asosiasi Logistik bersama dengan asosiasi lain kerap menemukan aksi-aksi premanisme hingga berujung kekerasan.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Pakar Nilai Pembelian Sset Asabri-Jiwasraya Rawan Digugat

Abdul Fickar Hadjar menilai pembelian aset Asabri-Jiwasraya yang dilelang rawan digugat

NASIONAL | 13 Juni 2021

Pemberantasan Preman dan Pungli Harus Konsisten

Pemberantasan aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) diharapkan konsisten dan memberikan solusi jangka panjang

NASIONAL | 13 Juni 2021

Prabowo Tegaskan Penguatan Alutsista Bukan untuk Invasi

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan penguatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) bukan untuk invasi.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Satu Ton Sampah Diangkut dari Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akan menggencarkan kampanye budaya bersih ke pendaki.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Angkasa Pura I Tawarkan Spot di Bandara Ngurah Rai untuk Foto Prewedding

PT Angkasa Pura I Cabang Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin foto dan video prewedding di di bandara ini.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Rektor Universitas Negeri di Aceh Sampaikan Selamat untuk Bu Mega

Dua rektor universitas negeri di Aceh menyampaikan selamat atas pengukuhan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnopturi sebagai Profesor Kehormatan Unhan.

NASIONAL | 13 Juni 2021

BMKG Peringatkan Hujan Lebat Berdampak Banjir di 17 Provinsi

Masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap dampak hujan yang dapat menyebabkan jalanan licin dan tergenang serta pohon tumbang dan sambaran petir.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Tertibkan Mark Up Pembelian Alutsista, Prabowo: Mungkin Banyak Orang Tidak Suka

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan akan menertibkan mark up anggaran pembelian alutsita.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Pertamina: Kebakaran di Kilang Cilacap Berhasil Dipadamkan

Djoko memastikan kebakaran yang terjadi di area pertangkian tidak sampai mengganggu operasi kilang.

NASIONAL | 13 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS