Mahfud MD: Tak Mungkin Mencapai Kesepakatan 270 Juta Penduduk Soal RKUHP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mahfud MD: Tak Mungkin Mencapai Kesepakatan 270 Juta Penduduk Soal RKUHP

Senin, 14 Juni 2021 | 14:26 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan, hukum merupakan sebuah resultante atau hasil kesepakatan bersama dari berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda pandangan. Dari pemikiran yang berbeda tadi, diambil sebuah kesepakatan atau disebut juga resultante.

Meski demikian terkait dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Mahfud mengatakan, keputusan harus segera diambil lantaran proses diskusi sudah berjalan lebih dari 50 tahun. Mahfud mengingatkan, tidak mungkin menunggu kesepakatan dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia mengenai substansi revisi KUHP.

"Keputusan tetap harus segera diambil mau mencari resultante dari 270 juta orang Indonesia. Resultante artinya kesepakatan seluruhnya, itu hampir tidak mungkin. Oleh sebab itu keputusan harus segera diambil pada akhirnya melalui due process, proses yang benar proses pengambilan keputusan yang konstitusional," kata Mahfud saat membuka diskusi publik RUU KUHP di Jakarta, Senin (14/6/2021).

Mahfud meyakini, jika tetap harus menunggu hasil diskusi dengan banyak pihak maka penyusunan RUU KUHP akan sulit tercapai. Diskusi dan perdebatan tidak akan pernah selesai mencapai kesepakatan.

Percaya dengan saya pasti apapun anda sepakati hari ini nanti sore sudah ada yang tidakak setuju lagi, besok ada yang tidak setuju lagi lalu kapan selesainya," katanya.

KUHP yang ada saat ini sudah berlaku sejak 1 Januari 1918. Dalam perjalanannya produk hukum tersebut terus didiskusikan untuk diganti yang pada akhirnya menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946. Selanjutnya, diberlakukan UU No. 73/1958 hingga dibentuk panitia. Pembaharuan KUHP kemudian digagas pada 1963 saat Seminar Hukum Nasional I di Semarang. Namun, sejak saat itu, proses pembaharuan KUHP seakan menemui jalan buntu. Mahfud mengatakan, perdebatan tidak bisa dihindari karena kemajemukan bangsa Indonesia dengan beragam akar pemikiran.

Selain itu, terjadi perdebatan yang tak kunjung usai antara pandangan universalitas dan partikularitas menyangkut hak asasi manusia. Pandangan universalitas menyatakan hukum pidana seharusnya universal berdasarkan Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Sementara, pandangan yang lain menyebut hukum seharusnya disesuaikan kebutuhan masyarakat karena hukum melayani masyarakat.

"Dibicarakan pelan-pelan tapi kalau pelan-pelan lebih dari 60 tahun menurut saya atau lebih dari 50 tahun menurut saya berbicara sebuah hukum itu terlalu berlebihan," katanya.

Untuk itu, Mahfud meminta agar perdebatan yang terjadi harus diakhiri. Melalui proses diskusi publik dan sosialisasi yang gencar dilakukan belakangan ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan mengenai RKUHP yang terbaik. Kalaupun nantinya terdapat pihak yang tidak sepakat dengan substansi KUHP, Mahfud mengatakan, terdapat ruang koreksi melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atau legislative review di DPR.

"Sudah ada instrumen hukum kalau ada wah ini inkonstitusional nanti ada MK lagi ada legislative review. Tidak mungkin kita menutup terhadap kemungkinan legislative review, meskipun kita bermimpi ini berlaku selamanya dan seterusnya tidak bisa diubah tidak mungkin. Apalagi dengan perkembangan terbaru sekarang ini hukum digital itu akan terus mengalami perkembangan yang tidak akan terkejar oleh antisipasi hukum," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Luncurkan PKK-PKW, Dirjen Vokasi Minta Lembaga Kursus Berinovasi

Pemerintah telah menggandeng lembaga kursus untuk mencetak wirausahawan dan SDM siap kerja.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Kemdikbudristek Salurkan Rp 90,6 Miliar ke Lembaga Kursus

Dana ini ditujukan untuk lembaga kursus penyelenggara PKK dan PKW.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Pembahasan RKUHP Butuh Pelibatan Masyarakat Secara Terbuka dan Substansial

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan, pembahasan RKUHP perlu melibatkan elemen masyarakat secara terbuka dan substansial.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Polisi Ungkap Hasil Autopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe

Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP Jules Abraham menyebutkan, tidak ada temuan racun pada saat autopsi.

NASIONAL | 14 Juni 2021

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Tersangka Suap Banprov Indramayu

KPK memperpanjang masa penahanan anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan anggota DPRD Jabar periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Jaksa Dijadwalkan Bacakan Replik terhadap Nota Pembelaan Rizieq Syihab

JPU membacakan replik terhadap pleidoi tiga terdakwa yakni Rizieq Syihab, Hanif Alatas dan Andi Tatat.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Satu Tahanan Kejagung Positif Covid-19

Satu tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dites usap.

NASIONAL | 14 Juni 2021

BMKG: Waspada 22 Wilayah Ini Akan Alami Hujan Sedang-Lebat

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 22 wilayah

NASIONAL | 14 Juni 2021

Ini Alasan Komnas HAM Harus Gugurkan Pengaduan Pegawai KPK Nonaktif

Petrus Selestinus menegaskan, Komnas HAM harus menggugurkan pengaduan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK)

NASIONAL | 13 Juni 2021

Ulama: Pembatalan Haji Demi Kemaslahatan Bersama

Dengan adanya keputusan tersebut tentunya kewajiban sebagai umat adalah menerimanya dan tidak ada yang keliru di dalam hal tersebut.

NASIONAL | 13 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS