Serahkan LHP ke Pemprov Gorontalo, Ini Pesan Ketua BPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Serahkan LHP ke Pemprov Gorontalo, Ini Pesan Ketua BPK

Senin, 14 Juni 2021 | 14:41 WIB
Oleh : JNS

Gorontalo, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo, di Gorontalo, Jumat (11/6/2021).

LHP ini diserahkan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Jusuf dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

"Dari hasil pemeriksaan atas LK Tahun 2020, tidak ditemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian Laporan Keuangan," ujar Agung, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

"Dengan demikian, Laporan Keuangan Pemprov Gorontalo Tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," imbuhnya.

Menurut Agung, opini WTP merupakan prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi. Karena opini bukan hadiah dari BPK, namun merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Pemprov Gorontalo. Meski demikian, lanjutnya, opini WTP tidak berarti LK Pemprov Gorontalo bebas dari kesalahan.

"BPK masih menemukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kelemahan SPI tersebut antara lain tidak terdapat aktivitas pengendalian yang efektif dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga terjadi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS yang tidak sesuai ketentuan," lanjut Agung.

Disampaikan pula bahwa BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemprov Gorontalo.

Di antaranya adalah Pemprov Gorontalo belum tertib menatausahakan aset tetap, pemberian beasiswa pendidikan yang seharusnya bagi masyarakat miskin berprestasi tidak tepat sasaran dan dianggarkan sebagai belanja jasa kantor berupa uang yang diberikan kepada masyarakat.

"Terdapat pula kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan pemeliharaan jalan dan denda keterlambatan yang belum dikenakan," kata Agung.

Selain LHP atas LK, BPK juga menyampaikan LHP Kinerja atas Pembangunan Manusia dan Pembangunan Rumah Mahyani pada Pemprov Gorontalo Tahun 2020. Pada pemeriksaan ini, BPK memfokuskan untuk menilai manfaat atas program Pemprov Gorontalo yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penyediaan Rumah Mahyani Tahun 2020.

​BPK juga mendorong agar Gubernur Gorontalo dan jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan keuangannya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK," tutupnya.

BPK

Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo, di Gorontalo, Jumat 11 Juni 2021.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemkeu: PPN Hanya Dikenakan pada Jasa Pendidikan Komersial

Kementerian Keuangan pastikan masyarakat yang bersekolah di SD negeri dan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan tidak akan dikenakan PPN.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Mendagri Minta Kepala Daerah Ubah Pola Belanja APBD

Mendagri meminta APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

NASIONAL | 14 Juni 2021

BPK: Pembangunan KEK Teluk Tomini Harus Dinikmati Semua Lapisan Masyarakat

Sesuai dengan semangat SDGs, diharapkan hasil dari pembangunan KEK Teluk Tomini harus dinikmati semua lapisan masyarakat.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Mahfud MD: Tak Mungkin Mencapai Kesepakatan 270 Juta Penduduk Soal RKUHP

Keputusan RKUHP harus segera diambil lantaran proses diskusi sudah berjalan lebih dari 50 tahun.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Luncurkan PKK-PKW, Dirjen Vokasi Minta Lembaga Kursus Berinovasi

Pemerintah telah menggandeng lembaga kursus untuk mencetak wirausahawan dan SDM siap kerja.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Kemdikbudristek Salurkan Rp 90,6 Miliar ke Lembaga Kursus

Dana ini ditujukan untuk lembaga kursus penyelenggara PKK dan PKW.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Pembahasan RKUHP Butuh Pelibatan Masyarakat Secara Terbuka dan Substansial

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan, pembahasan RKUHP perlu melibatkan elemen masyarakat secara terbuka dan substansial.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Polisi Ungkap Hasil Autopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe

Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP Jules Abraham menyebutkan, tidak ada temuan racun pada saat autopsi.

NASIONAL | 14 Juni 2021

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Tersangka Suap Banprov Indramayu

KPK memperpanjang masa penahanan anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan anggota DPRD Jabar periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Jaksa Dijadwalkan Bacakan Replik terhadap Nota Pembelaan Rizieq Syihab

JPU membacakan replik terhadap pleidoi tiga terdakwa yakni Rizieq Syihab, Hanif Alatas dan Andi Tatat.

NASIONAL | 14 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS