Komisi III DPR Desak Kejagung Usut Dugaan Impor Emas Rp 47,1 Triliun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi III DPR Desak Kejagung Usut Dugaan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Senin, 14 Juni 2021 | 15:54 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan impor emas senilai Rp 47,1 triliun. Berdasarkan laporan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) impor emas itu tidak dikenakan bea masuk sebesar 5%.

“Namanya, inisialnya FM. Ini terkait impor emas senilai Rp 47,1 triliun. Saya ulangi, Pak, Rp 47,1 triliun. Ada indikasi ini perbuatan manipulasi, Pak. Pemalsuan menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor,” kata Arteria dalam rapat Komisi III dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin di gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Arteria menyebut potensi kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai sekitar Rp 2,9 triliun. Menurut Arteria, nilai tersebut terbilang besar di tengah situasi pandemi Covid-19. Sesuai informasi yang diterima Arteria, batangan emas yang sudah bermerek dengan nomor seri, dikemas rapi bersegel dan tercetak keterangan berat serta kandungan emasnya, tetapi diklaim sebagai bongkahan emas.

Arteria juga meminta agar Kejagung memeriksa jajaran direksi PT Aneka Tambang (Antam). Pasalnya, setiap ada perdebatan di Bea Cukai, pihak Antam datang dan menyebut emas dalam bentuk bongkahan, sehingga biaya masuknya bisa 0%. Padahal, tegas Arteria, emas itu sudah siap jual. Arteria berjanji akan menyerahkan dokumen penyelewengan impor emas di Bea Cukai.

“Ini maling kasat mata. Bapak Jaksa Agung tak usah repot-repot, karena temuan ini sudah ada di direktur penindakan dan penyidikan Bea Cukai. Bapak bisa tanyakan ke direktur kepatuhan internal, ke direktur teknis kepabeanan, ke inspektorat jenderal, ada permainan apa sehingga keluar surat intelijen, keluar dua surat intelijen,” tegas Arteria.

Arteria lantas mememerinci delapan perusahaan delapan perusahaan dimaksud, yakni PT Jardintraco Utama, PT Antam, PT Lotus Lingga Pratama, PT Royal Rafles Capital, PT Viola Davina, PT Indo Karya Sukses, PT Karya Utama Putera Mandiri dan PT Bumi Satu Inti.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Sarifuddin Sudding. Menurut Suding, dugaan penyelewengan tersebut merupakan modus baru. Jika biasanya pencucian uang, kata Suding, kali ini pencucian emas.

“Seakan-akan ini banyak sekali pertambangan pertambangan emas yang secara ilegal dan ini dilegalkan, jadi seakan-akan ada perusahaan yang melakukan impor dari luar, katakanlah dari Singapura dengan tarif 5% dan sebagainya, tetapi ternyata importasi itu sama sekali tidak ada tidak tercatat,” kata Sudding.

“Saya minta ini ditindaklanjuti. Jadi, ada 8 perusahaan yang melakukan pencucian emas yang tercatat sama sekali tidak ada impor emas dari Singapura, tapi seakan-akan itu dilegalkan seakan akan ada impor. Saya kira ini ada modus baru lagi dalam kaitan menyangkut masalah pencucian emas ilegal seakan-akan ini dilegalkan,” imbuh Sudding.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri: Pandemi Menguji Leadership Kepala Daerah

Tito menegaskan, penanganan pandemi covid-19 secara serius mutlak diperlukan, selain agenda prioritas daerah dan nasional yang perlu dijalankan beriringan.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Serahkan LHP ke Pemprov Gorontalo, Ini Pesan Ketua BPK

LHP ini diserahkan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Jusuf dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Kemkeu: PPN Hanya Dikenakan pada Jasa Pendidikan Komersial

Kementerian Keuangan pastikan masyarakat yang bersekolah di SD negeri dan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan tidak akan dikenakan PPN.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Mendagri Minta Kepala Daerah Ubah Pola Belanja APBD

Mendagri meminta APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

NASIONAL | 14 Juni 2021

BPK: Pembangunan KEK Teluk Tomini Harus Dinikmati Semua Lapisan Masyarakat

Sesuai dengan semangat SDGs, diharapkan hasil dari pembangunan KEK Teluk Tomini harus dinikmati semua lapisan masyarakat.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Mahfud MD: Tak Mungkin Mencapai Kesepakatan 270 Juta Penduduk Soal RKUHP

Keputusan RKUHP harus segera diambil lantaran proses diskusi sudah berjalan lebih dari 50 tahun.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Luncurkan PKK-PKW, Dirjen Vokasi Minta Lembaga Kursus Berinovasi

Pemerintah telah menggandeng lembaga kursus untuk mencetak wirausahawan dan SDM siap kerja.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Kemdikbudristek Salurkan Rp 90,6 Miliar ke Lembaga Kursus

Dana ini ditujukan untuk lembaga kursus penyelenggara PKK dan PKW.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Pembahasan RKUHP Butuh Pelibatan Masyarakat Secara Terbuka dan Substansial

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan, pembahasan RKUHP perlu melibatkan elemen masyarakat secara terbuka dan substansial.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Polisi Ungkap Hasil Autopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe

Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP Jules Abraham menyebutkan, tidak ada temuan racun pada saat autopsi.

NASIONAL | 14 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Greysia Polii


# Akidi Tio


# Olimpiade Tokyo


# Jokowi



TERKINI

Jaksa Pinangki Tidak Dapat Perlakuan Khusus di Lapas

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS