Pembeli Aset Asabri dan Jiwasraya Dinilai Rawan Digugat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pembeli Aset Asabri dan Jiwasraya Dinilai Rawan Digugat

Senin, 14 Juni 2021 | 16:45 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) gencar melakukan pelelangan aset sitaan terkait dengan kasus korupsi di PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya. Namun, muncul dugaan harta atau aset tersebut tidak terkait kejahatan.

Proses pelelangan melibatkan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung. PPA sudah koordinasi ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai asetnya, nanti yang lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih menilai dasar hukum rencana Kejagung melelang sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri, tidak memadai. Sebab, Korps Adhyaksa hanya merujuk kepada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan.

“Terlalu minim jika berpegangan pada KUHAP saja, sementara korupsi ini kan sudah di luar KUHAP. Mestinya sudah punya perangkat sendiri, KUHAP itu kan untuk mencuri biasa, pidana biasa,” kata Yenti, Senin (14/6/2021).

Sementara dugaan adanya aset yang masih berstatus utang dan tak terkait kasus korupsi, menurut Yenti, seharusnya tidak dipermasalahkan kejaksaan. Artinya, eksekusi lelangnya tidak dapat dilaksanakan atau non-executable. Putusan non-executable antara lain diatur di dalam Pasal 39 KUHAP.

Ketentuan itu mengatur bahwa terhadap pemilik barang bukti yang tidak terbukti mengadakan “permufakatan jahat” dengan pelaku tindak pidana, maka seharusnya barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya.

Apabila Kejagung mengacu pada Pasal 45 KUHP, maka lelang tersebut harus ada persetujuan pemilik dan harus dihadiri oleh tersangka dalam pelelangan. Namun, Kejagung diketahui tidak menghadirkan para tersangka.

Hal senada disampaikan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar. Abdul mengatakan jika tidak sesuai dengan hukum acara pelelangan itu tidak sah.

“Apalagi belum ada putusan pengadilan yang menyatakan barang tersebut sebagai hasil dari kejahatan atau barang bukti yang dapat diserahkan kepada negara. Jadi tidak sah,” kata Abdul.

Menurut Abdul, jika ke depan hasil lelang tersebut itu terjadi sengketa maka bisa terjadi perubahan status barang bukti itu tidak diserahkan kepada negara. Penyitaan benda yang sudah ada yang dijadikan barang-barang bukti sebelum waktu perbuatan, bertentangan dengan hukum. Karenanya, benda tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak atau asal barang itu disita.

“Artinya jaksa penuntut umum (JPU)harus mengembalikannya kepada terdakwa atau terpidana,” ujar Abdul.

JPU sebagai eksekutor perkara pidana pun harus bertanggung jawab, karena telah menjual harus bertanggung jawab.

“Jika nantinya pengadilan memutuskan 'mengembalikan' aset kepada yang berhak yakni terdakwa, artinya JPU harus membeli kembali barang bukti yang terlanjur sudah dijual,” ucap Abdul.

Pembeli barang lelang itu pun wajib sukarela untuk menyerahkan barang milik terdakwa tersebut.

“JPU harus membeli kembali barang bukti yang sudah dijual. Kecuali terdakwa tidak masalah hanya menerima uang hasil penjualan barang lelang tersebut,” kata Abdul.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Gunung Merapi Luncurkan Guguran Lava Pijar 24 Kali ke Barat Daya

Selama periode pengamatan itu Merapi juga mengalami 29 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-27 mm selama 17-118 detik dan tujuh kali gempa hembusan.

NASIONAL | 29 September 2021

Kemendikbudristek Permudah Layanan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

Ditjen Diktiristek) berupaya untuk mempermudah layanan penyetaraan ijazah luar negeri yang kini dapat dilakukan sepenuhnya secara daring.

NASIONAL | 29 September 2021

Kemendikbudristek Minta Mahasiswa Belajar di Luar Negeri Jadi Duta Bangsa

Mahasiswa Indonesia yang menempuh kuliah di luar negeri selain menjadi pelajar, juga dapat menjadi duta bangsa yang memberikan kontribusi bagi negara.

NASIONAL | 29 September 2021

Megawati Beberkan Alasan Baguna Selalu Bangun Dapur Umum Pascabencana

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjelaskan alasan Baguna PDIP selalu bangun dapur umum saat operasi pascabencana.

NASIONAL | 28 September 2021

Fahri Hamzah Puji Kinerja Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp 26,1 Triliun

Eks Ketua DPR, Fahri Hamzah memuji kinerja Kejaksaan Agung yang berhasil menyelamatkan uang negara Rp 26,1 triliun dari penanganan perkara korupsi.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres Minta Kepala Daerah Pastikan Keluarga Miskin Ekstrem Terima Bantuan

Wapres Maruf Amin meminta para kepala daerah untuk memastikan seluruh rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem menerima seluruh program bantuan.

NASIONAL | 28 September 2021

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa kepada Jokowi

Seorang pemuda pegiat mangrove di Bengkalis, Riau bernama Kasbul Asror meminta mendapat beasiswa saat bertemu Presiden Jokowi. Asror meminta beasiswa kursus.

NASIONAL | 28 September 2021

Jubir Presiden Benarkan Kapolri Ingin Rekrut Novel Baswedan Cs

Jubir Presiden, Fadjroel Rachman membenarkan informasi yang menyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

NASIONAL | 28 September 2021

Megawati Minta Para Kepala Daerah PDIP Siapkan Peta Jalan Tanggap Bencana

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri meminta para kepada daerah dari PDIP untuk mempersiapkan peta jalan tanggap bencana.

NASIONAL | 28 September 2021

Rencana Buka Prodi Kedokteran, PresUniv Kerja Sama dengan Unpad

Rencana PresUniv membangun Prodi Kedokteran maju selangkah dengan menggandeng Unpad dalam deklarasi pembinaan/pendampingan.

NASIONAL | 28 September 2021


TAG POPULER

# Citilink


# PTM


# Piala Sudirman


# Interpelasi Formula E


# Pengobat Alternatif Ditembak



TERKINI
Pelonggaran Aktivitas Dongkrak Penjualan Semen

Pelonggaran Aktivitas Dongkrak Penjualan Semen

EKONOMI | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings