Logo BeritaSatu

Ini Tanggapan KY Soal Hukuman Jaksa Pinangki yang Disunat 6 Tahun

Selasa, 15 Juni 2021 | 10:12 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) angkat suara mengenai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memangkas hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun.

Pinangki merupakan terdakwa perkara suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat terkait skandal terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Juru Bicara KY, Miko Ginting mengatakan, pihaknya tidak berwenang menilai benar atau tidaknya putusan tersebut. Namun, kata Miko, KY berwenang jika terdapat pelanggaran perilaku dari hakim, termasuk dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

"Dengan basis peraturan perundang-undangan saat ini, Komisi Yudisial tidak diberikan kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya suatu putusan. Namun, KY berwenang apabila terdapat pelanggaran perilaku dari hakim, termasuk dalam memeriksa dan memutus suatu perkara," kata Miko dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Dikatakan Miko, UU yang berlaku saat ini memberikan kewenangan bagi KY untuk menganalisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Analisis itu nantinya menjadi rekomendasi mutasi hakim.

"Putusan yang dianalisis harus sudah berkekuatan hukum tetap dan tujuannya untuk kepentingan rekomendasi mutasi," katanya.

Dalam kesempatan ini, Miko mengatakan, masyarakat yang resah atas putusan PT DKI yang menyunat hukuman Pinangki dapat menempuh jalur eksaminasi yang dilakukan perguruan tinggi dan akademisi. Dari situ, dapat diperoleh analisis yang cukup objektif dan menyasar pada rekomendasi kebijakan.

"Sekali lagi, peraturan perundang-undangan memberikan batasan bagi KY untuk tidak menilai benar atau tidaknya suatu putusan. KY hanya berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku hakim," kata Miko.

Diberitakan, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menyunat hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun. PT DKI menyatakan, Pinangki terbukti menerima suap, melakukan pidana pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat terkait skandal Djoko Tjandra.

Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding dengan Ketua Majelis Muhammad Yusuf serta anggota Majelis Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik pada 8 Juni 2021. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada Senin (14/6/2021).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PT DKI menilai hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Pinangki yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terlalu berat. Majelis Hakim menilai Pinangki telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa.

Untuk itu, Majelis Hakim Banding menilai Pinangki masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Selain itu, Majelis Hakim PT DKI menilai Pinangki merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

Selain itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Majelis Hakim juga menilai, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Kemudian, tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Pinangki. Majelis Hakim memvonis Pinangki terbukti menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang dan bermufakat jahat.

Putusan Hakim tersebut lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa sebelumnya hanya menuntut agar Pinangki dihukum 4 tahun pidana dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Mejalis Hakim menyatakan Pinangki terbukti bersalah karena menerima suap sebesar US$ 450.000 dari terpidana kasus Joko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra.

Majelis Hakim juga menyatakan Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas suap yang diterima serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar Joko Tjandra lolos dari eksekusi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehataan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Positivity Rate Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 6 Oktober 2022

Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 5 Oktober 2022

Berikut ini Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 5 Oktober 2022 sesuai dengan dta dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Kematian akibat Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Data Kematian akibat Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pengelolaan Informasi Publik Harus Mengikuti Tren Kekinian

Pengelolaan Informasi Publik Harus Mengikuti Tren Kekinian

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings