Ini Tanggapan KY Soal Hukuman Jaksa Pinangki yang Disunat 6 Tahun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Tanggapan KY Soal Hukuman Jaksa Pinangki yang Disunat 6 Tahun

Selasa, 15 Juni 2021 | 10:12 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) angkat suara mengenai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memangkas hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun.

Pinangki merupakan terdakwa perkara suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat terkait skandal terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Juru Bicara KY, Miko Ginting mengatakan, pihaknya tidak berwenang menilai benar atau tidaknya putusan tersebut. Namun, kata Miko, KY berwenang jika terdapat pelanggaran perilaku dari hakim, termasuk dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

"Dengan basis peraturan perundang-undangan saat ini, Komisi Yudisial tidak diberikan kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya suatu putusan. Namun, KY berwenang apabila terdapat pelanggaran perilaku dari hakim, termasuk dalam memeriksa dan memutus suatu perkara," kata Miko dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Dikatakan Miko, UU yang berlaku saat ini memberikan kewenangan bagi KY untuk menganalisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Analisis itu nantinya menjadi rekomendasi mutasi hakim.

"Putusan yang dianalisis harus sudah berkekuatan hukum tetap dan tujuannya untuk kepentingan rekomendasi mutasi," katanya.

Dalam kesempatan ini, Miko mengatakan, masyarakat yang resah atas putusan PT DKI yang menyunat hukuman Pinangki dapat menempuh jalur eksaminasi yang dilakukan perguruan tinggi dan akademisi. Dari situ, dapat diperoleh analisis yang cukup objektif dan menyasar pada rekomendasi kebijakan.

"Sekali lagi, peraturan perundang-undangan memberikan batasan bagi KY untuk tidak menilai benar atau tidaknya suatu putusan. KY hanya berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku hakim," kata Miko.

Diberitakan, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menyunat hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun. PT DKI menyatakan, Pinangki terbukti menerima suap, melakukan pidana pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat terkait skandal Djoko Tjandra.

Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding dengan Ketua Majelis Muhammad Yusuf serta anggota Majelis Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik pada 8 Juni 2021. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada Senin (14/6/2021).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PT DKI menilai hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Pinangki yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terlalu berat. Majelis Hakim menilai Pinangki telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa.

Untuk itu, Majelis Hakim Banding menilai Pinangki masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Selain itu, Majelis Hakim PT DKI menilai Pinangki merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

Selain itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Majelis Hakim juga menilai, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Kemudian, tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Pinangki. Majelis Hakim memvonis Pinangki terbukti menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang dan bermufakat jahat.

Putusan Hakim tersebut lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa sebelumnya hanya menuntut agar Pinangki dihukum 4 tahun pidana dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Mejalis Hakim menyatakan Pinangki terbukti bersalah karena menerima suap sebesar US$ 450.000 dari terpidana kasus Joko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra.

Majelis Hakim juga menyatakan Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas suap yang diterima serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar Joko Tjandra lolos dari eksekusi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ciptakan 2 Inovasi, PT BIMA Tunjukkan Eksistensi

Inovasi yang diluncurkan PT BIMA juga sebagai bentuk dukungan atas arahan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Mahfud MD: Revisi UU ITE Segera Masuk Legislasi DPR

Sebelumnya Tim Kajian UU ITE telah melakukan rangkaian diskusi panjang dan menerima masukan dari semua elemen masyarakat.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Gubernur Papua Minta Kekosongan Kursi Wagub Dibahas Setelah 40 Hari

Gubernur Papua Lukas Enembe kini tengah dalam kondisi baik pascapengobatan di Singapura.

NASIONAL | 15 Juni 2021

BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di 26 Wilayah Ini

Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir serta angin kencang dan badai guntur.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Hutama Karya Sesuaikan Tarif Tol Sumatera Mulai 23 Juni

PT Hutama Karya ruas Bakauheni-Terbanggi Besar akan melakukan penyesuaian tarif baru Tol Trans Sumatera mulai tanggal 23 Juni 2021.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Indonesia Negara Paling Dermawan di Dunia

Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan World Giving Index yang dikeluarkan oleh badan amal Charities Aid Foundation (CAF).

NASIONAL | 15 Juni 2021

Positif Covid-19, 89 Warga Madiun Dievakuasi ke RSUD Dolopo

89 warga Madiun dari klaster hajatan dievakuasi ke RSUD Dolopo guna menghindari penularan Covid-19 semakin luas.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Erick Thohir Sebut Tol Trans Sumatera Timbulkan Dampak Ekonomi Luar Biasa

Erick Thohir mengungkapkan Tol Trans Sumatera menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa.

NASIONAL | 14 Juni 2021

12 Warga Mesir Lulus Seleksi Beasiswa untuk Kuliah di Indonesia

Warga Mesir yang diterima tahun ini masuk dalam berbagai bidang keilmuan pada 9 perguruan tinggi negeri maupun swasta.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Tim Khusus Polresta Mataram Gelar Operasi Pungli dan Premanisme

Jajaran Satuan Reskrim Polresta dan Unit Reskrim Polsek Jajaran Polresta Mataram menggelar operasi pungutan liar (pungli) dan premanisme.

NASIONAL | 14 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Greysia Polii


# Akidi Tio


# Olimpiade Tokyo


# Jokowi



TERKINI

Jalan Cikarang-Cibarusah Rusak, Pemkab Bekasi Segera Bebaskan 17 Bidang Tanah

MEGAPOLITAN | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS