Pemerintah Didesak Cabut Pasal Tambahan dalam Revisi UU ITE
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Didesak Cabut Pasal Tambahan dalam Revisi UU ITE

Rabu, 16 Juni 2021 | 16:53 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat sipil yang menamakan diri Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak pemerintah mencabut pasal tambahan dalam revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Desakan itu disampaikan lantaran pasal tambahan, yakni Pasal 45C berpotensi multitafsir dan disalahgunakan.

"Koalisi secara tegas mendesak agar pasal ini tidak dimasukkan ke dalam Revisi UU ITE," kata Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).

Pasal 45C dalam draft revisi UU ITE yang disusun Tim Kajian Revisi UU ITE mengatur mengenai pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat dan kedua, pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan yang tidak pasti atau yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia patut menyangka bahwa hal itu dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.

"Kami menilai Pasal 45C sangat rentan disalahgunakan karena definisi berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak didefinisikan secara jelas sehingga sangat berpotensi multitafsir. Selain itu, masuknya pasal 45C sangat bertentangan dengan harapan publik akan dihapusnya pasal-pasal bermasalah," katanya.

Desakan untuk mencabut pasal tambahan itu telah disampaikan Koalisi Serius Revisi UU ITE yang terdiri dari sekitar 24 LSM saat bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Tim Kajian Revisi UU ITE beberapa waktu lalu.

Selain menyoroti pasal tambahan dalam revisi UU ITE, dalam pertemuan ini, Koalisi juga menyampaikan dampak kriminalisasi yang selama ini telah ditimbulkan oleh pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, seperti kasus kriminalisasi yang terjadi di Surabaya, Bau-bau, serta Jakarta.

"Dan karenanya mendesak agar pemerintah merevisi delapan pasal yang tercantum dalam Kertas Kebijakan Revisi UU ITE," kata Erasmus.

Dalam kesempatan yang sama, Koalisi juga mendapatkan penjelasan dari Mahfud tentang adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Lembaga tentang Pedoman Interpretasi UU ITE.

Pedoman ini oleh Mahfud dinyatakan sebagai dokumen untuk menjawab praktik-praktik UU ITE yang meresahkan publik selama ini sembari menunggu proses revisi UU ITE yang akan memakan waktu.

Dengan kondisi ini, Koalisi meminta agar pedoman tersebut tidak dianggap sebagai proses pengganti revisi UU ITE, sehingga penting bagi Mahfud menjelaskan komitmen pemerintah untuk tetap merevisi UU ITE.

"Koalisi juga menekankan agar menjadi perhatian Pemerintah bahwa praktik-praktik pembuatan pedoman untuk menjawab revisi sebuah undang-undang bermasalah tidak boleh menjadi kebiasaan di Indonesia," katanya.

Untuk memastikan pedoman sejalan dengan permasalahan praktik UU ITE selama ini, Koalisi juga mendesak pemerintah membuka draft SKB 3 Lembaga tentang Pedoman Interpretasi UU ITE. Hal ini dimaksudkan agar terdapat masukan publik yang lebih nyata pada draf yang telah disusun oleh pemerintah.

"Masukan konstruktif dari masyarakat harusnya menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan pedoman yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat," paparnya.

Dalam pertemuan itu, Koalisi juga mempertanyakan urgensi Omnibus Law bidang digital, yang baru-baru ini disampaikan Mahfud. Namun, Mahfud belum menjelaskan lebih tegas terkait rencana tersebut, sehingga belum diketahui secara jelas tujuan dari rencana pembuatan omnibus law digital tersebut.

"Dalam konteks ini, maka Koalisi meminta adanya kajian terlebih dahulu dari pemerintah terkait Omnibus Law bidang digital," katanya.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Mahfud tersebut, Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak pemerintah untuk tetap memprioritaskan dan menjaga komitmen revisi UU ITE.

Koalisi juga mendesak pemerintah untuk menegaskan komitmen SKB 3 Lembaga tentang Pedoman Interpretasi UU ITE bukan merupakan pengganti Revisi UU ITE dan merupakan dokumen transisi dalam kondisi genting praktik implementasi UU ITE saat ini.

Koalisi juga mendesak pemerintah untuk membuka hasil kajian yang dilakukan Tim Revisi UU ITE dan draf SKB 3 Lembaga tentang Pedoman Interpretasi UU ITE sebelum penandatanganan dan kembali membuka masukan publik terkait matriks revisi UU ITE, termasuk mengakomodir materi perubahan lain yang belum ada dalam matriks revisi UU ITE tersebut

"Kami juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan penggunaan pasal-pasal yang akan direvisi untuk menghindari kriminalisasi yang mengorbankan lebih banyak anggota masyarakat serta mendesak pemerintah menerapkan prinsip transparansi dan membuka partisipasi publik dalam proses penyusunan Omnibus Law bidang digital," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sosok Calon Panglima TNI, DPR: Hak Prerogatif Jokowi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut penentuan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi)

NASIONAL | 16 Juni 2021

Firli: Orientasi Pegawai ASN Perkuat Independensi KPK

KPK bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mulai penyelenggaraan rangkaian orientasi pegawai ASN, hari ini, Kamis (16/6)

NASIONAL | 16 Juni 2021

Signify Foundation Terangi 16 Desa di Pedalaman NTT

Sejak program KTHE pertama tahun 2015, secara total Signify telah menghadirkan pencahayaan berbasis tenaga surya ke 46 desa terpencil di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Gempa M 6,1 di Maluku, BNPB: Tak Ada Laporan Korban Jiwa

Di Desa Yaputi, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi kerusakan pada dinding penahan tanah atau talud pantai, dan air laut sempat terlihat surut.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Kasus Korupsi Tanah Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Eks Dirut Sarana Jaya

Perpanjangan masa penahanan ini dilakukan karena penyidik masih terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Yoory.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Penguatan Wawasan Kebangsaan Harus Terus Dilakukan

Bila nasionalisme dan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia kembali seperti dulu, otomatis radikalisme berkonotasi negatif serta terorisme akan terkikis.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Penanganan Lingkungan Mumpuni, Pemkab Banyuwangi Sejajar dengan Kota Besar Lainnya di Dunia

Banyuwangi akan sejajar dengan kota-kota besar seperti Berlin (Jerman), Copenhagen (Denmark), Stockholm (Swedia), dan 85 kota lainnya di dunia.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Bodypack dan Arkiv Rilis Tas Hasil Kolaborasi “Childhood Memories”

Bodypack berkolaborasi dengan Arkiv Vilmansa untuk meluncurkan beberapa tas edisi khusus.

NASIONAL | 16 Juni 2021

KPK Dalami Mencuatnya Nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah di Sidang Suap Benur

KPK akan dalami mencuatnya nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Gara-gara Covid-19, 4 Sekolah di Jakarta Tunda PTM

Empat sekolah yang ditunda, yakni SMAN Unggulan MH Thamrin, SD Kenari 08, SMP Jakarta Islamic School, dan Madrasah Ibtidaiyah Rumah Pendidikan Islam

NASIONAL | 16 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS