Pembangunan Jadi Kebutuhan, Junjung Harkat Martabat Orang Asli Papua
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pembangunan Jadi Kebutuhan, Junjung Harkat Martabat Orang Asli Papua

Rabu, 16 Juni 2021 | 22:10 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Wataubun, menilai evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebutuhan. Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap implementasi Otsus, bukan hanya dana tetapi terhadap seluruh aspek.

“RUU Otsus Papua 2021 menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat orang asli Papua, percepatan pembangunan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan,” kata Komarudin dalam webinar bertajuk “Menyatukan Hati, Membangun Papua” yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (16/6/2021) siang.

Menurut Ketua Pansus RUU Otsus Papua di DPR, penambahan frasa “melindungi dan menjunjung harkat dan martabat orang asli Papua” memberi makna filosofis bahwa esensi percepatan pembangunan Papua dibutuhkan untuk peningkatan kualitas hidup orang Papua serta masyarakat Papua pada umumnya, bukan sekedar dipahami dalam perspektif korban kebijakan pertahanan/keamanan (terutama di masa lalu).

Selaku anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Komarudin Wataubun menguraikan ada enam usulan yang diajukan fraksinya dalam evaluasi Otsus Papua itu, dana Otsus diambah, difokuskan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi, pemekaran wilayah untuk pemerataan.

Selain itu, pembentukan Badan Otonomi Khusus Papua, pembentukan partai politik lokal dan secara parsial pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) oleh DPR Papua.

“Setop mencari kambing hitam atas lambat atas lambat atau tidak idealnya Otsus selama 20 tahun, kembalikan pada nurani untuk tidak koruptif, tidak manipulatif, berkorban untuk masa depan anak cucu, demi masa depan Papua yang damai dan sejahtera,” tutur Komarudin Wataubun.

Pendekatan Persuasif

Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono dalam sambutannya menekankan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bahwa seluruh bangsa mencitai Papua sehingga seluruh jajaran Satgas Operasi Nemangkawi agar selalu solid dan sinergi untuk menjaga wilayah yang berada di ujung Timur Indonesia itu.

“Yakinkan kepada masyarakat sehingga pendekatan persuasif (soft approach) terus dilakukan walaupun terhadap gangguan keamanan dilakukan tindak hukum secara terukur dan tegas,” kata Argo mengutip arahan Kapolri kepada Stgas Operasi, Nemangkawi.

Dengan demikian, lanjut Kadiv Humas Polri, untuk dapat keluar dari permasalahan di Papua adalah dengan menyatukan hati disertai denan ketegasan atas ancaman Kamtibmas, yang pada gilirannya akan mempermudah jalannya pembangunan di Tanah Papua.

“Mari satukan hati, untuk membangunan Papua yang kita cintai,” seru Argo mengakhiri sambutannya.

Sementara Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas, Chairil Abdini, mengingatkan, sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Dalam Inpres ini ditegaskan mengenai Rencana Aksi Pembangunan Kesjahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam semangat tranformasi otonomi khusus berlandaskan pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual Papua,” terang Chairil.

Ada pun sosiolog Universitas Indonesia, Paulus Wirutomo mengatakan, membangun Papua sudah menjadi isu internasional. Karena itu, persoalannya bukan hanya menyatukan hati, bukan hanya dengan rasionalitas, tetapi kata kuncinya adalah political will.

“Pembangunan untuk rakyat mayoritas harus segera dimulai agar pemerintah tidak terjebak dengan tuntutan-tuntutan politis kelas elit menengah (soal pelanggaran HAM, dialog, dan referendum),” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Moeldoko: Kekerasan di Poso Bukan Persoalan Agama

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan peristiwa kekerasan atau terorisme yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah

NASIONAL | 16 Juni 2021

Stok Vaksin Terbatas, Nagan Raya Hentikan Sementara Vaksinasi untuk Pejabat Publik

“Kami harapkan agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan kekosongan vaksin ini, karena vaksin selanjutnya akan segera dikirimkan ke daerah,” kata Said Azman.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Panja Pertanahan DPR Akan Kunjungi Dairi, Masyarakat Singgung Politisasi

Panja Pertanahan DPR akan melakukan kunjungan kerja Dairi, Sumatera Utara (Sumut). Masyarakat menyinggung upaya politisasi.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Kurir Narkoba Divonis 20 Tahun Penjara

Majelis Hakim PN Palembang memvonis dua warga Provinsi Riau masing-masing 19 dan 20 tahun penjara, karena kedapatan berupaya mengedarkan tiga kg sabu-sabu

NASIONAL | 16 Juni 2021

Polemik Lahan, Panja Pertanahan DPR Akan Kunjungan Kerja ke Dairi

Komisi II DPR melalui Panitia Kerja (panja) Pertanahan akan berkunjung ke Dairi, Sumatera Utara (Sumut).

NASIONAL | 16 Juni 2021

Covid-19 Melonjak, Bandung Sementara Tutup Tempat Hiburan dan Wisata

Pemkot Bandung menutup sementara tempat hiburan dan tempat wisata di wilayahnya hingga 14 hari ke depan.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Moeldoko: Pemerintah Percepat Penyelesaian Konflik Agraria

Moeldoko menyatakan, pemerintah akan terus berupaya mempercepat penyelesaian konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah secara bertahap

NASIONAL | 16 Juni 2021

Polri Telah Luncurkan Belasan Aplikasi Layanan Publik

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri telah meluncurkan 15 aplikasi layanan publik berbasis teknologi informasi.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Mafia Tanah Marak, Relawan Jokowi: Indonesia Darurat Agraria

Jika praktik mafia tanah dan aktor intelektualhya dibiarkan maka akan semakin banyak tanah di Indonesia dikuasai segelintir orang.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Kapolri: Kelompok MIT Tersisa 9 Orang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Madago Raya akan terus memburu kelompok teror MIT

NASIONAL | 16 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS