BPK: Aspek Kepemimpinan Penting dalam Merespon Pandemi di Daerah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BPK: Aspek Kepemimpinan Penting dalam Merespon Pandemi di Daerah

Kamis, 17 Juni 2021 | 17:51 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai aspek kepemimpinan penting dalam mengatasi pandemi Covid-19 di daerah.

Diketahui, BPK telah menggelar webinar "Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19", Kamis (17/6/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjelaskan, dalam situasi ini, kepemimpinan yang tangguh akan mampu menentukan arah yang tepat, mengoptimalkan potensi dan menyamakan irama dan gerak langkah melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang sama.

"Dan pada hari ini, BPK mengundang Menteri Dalam Negeri dan empat kepala daerah, untuk mendapat gambaran sekaligus memahami pentingnya aspek kepemimpinan dan strategi masing-masing daerah dalam merespon pandemi Covid-19 yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam penyusunan foresight BPK," ungkap Agus.

Menurut Anggota V BPK Bahrullah Akbar, kelangkaan sumber daya (scarcity) adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi pemerintahan dimanapun di dunia. Baik keterbatasan sumber anggaran, keterbatasan kewenangan, maupun keterbatasan informasi.

Oleh karena itu, sebagai pemimpin daerah baik itu gubernur, bupati atau wali kota hendaknya dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.

"Penting bagi seorang pemimpin untuk mengetahui keadaan yang riil terjadi di lapangan supaya pengambilan keputusan yang tepat dapat diambil sesuai kewenangannya," ungkap Bahrullah.

Dalam proses pengambilan keputusan, BPK berpendapat bahwa pengambilan kebijakan harus disertai bukti yang akurat dan solid. Bahrullah menjelaskan, evidence-based policymaking merupakan sebuah prinsip pengambilan keputusan bagi pimpinan yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat karena didukung oleh bukti di lapangan.

"Bukan siklus sebaliknya, policy-based evidence-making, atau penerapan kebijakan yang dilakukan terlebih dahulu baru diikuti pencarian bukti-bukti yang relevan dan menguatkan kebijakan," jelas Bahrullah.

Sementara itu, Anggota VI BPK Harry Azhar Azis berpendapat, dampak pandemi Covid-19 ini juga menuntut dilakukannya penguatan kapasitas daerah.

Pada level daerah, aspek keuangan daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskal untuk membiayai risiko pandemi dan tetap menjalankan pemerintahan atau bahkan melanjutkan pembangunan.

Sedangkan pada aspek penanganan kemanusiaan, pemerintah daerah (pemda) harus meningkatkan kapasitas inti kesehatan dengan secara lengkap mulai dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan (rumah sakit dan tempat perawatan), alat kesehatan, dan ketersediaan farmasi.

Selain itu, lanjut Harry Azhar, pemda juga perlu mendesain ulang pelaksanaan keberlangsungan dan keberlanjutan pelaksanaan pendidikan serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Selanjutnya pada aspek kewilayahan, pemda merespon pandemi dengan menyusun regulasi dan penjagaan wilayah melalui PSBB.

Pandemi Covid-19 menuntut BPK dan pemerintah untuk saling bersinergi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, BPK perlu melaksanakan pemeriksaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.

‚Äč"Untuk itu, strategi pemeriksaan BPK dalam mengawal agenda pembangunan nasional melalui pemeriksaan tematik nasional dan memperhatikan isu kedaerahan melalui pemeriksaan tematik nasional harus diimplementasikan dengan sebaik mungkin," ungkap Harry.

"Keberhasilan BPK dalam menerapkan strategi pemeriksaan tersebut bermanfaat untuk memberikan rekomendasi strategis yang bersifat alternatif kebijakan untuk masa depan," tutupnya.

BPK



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jasa Medivest Tambah Kendaraan Pengangkut Limbah Medis

PT Jasa Medivest sudah menambah lima unit kendaraan pengangkut limbah medis sehingga total, ada 12 kendaraan.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Grab Vaccine Center Targetkan 10.000 Penduduk DIY

Neneng Goenadi juga menyatakan, penyelenggara juga menyediakan armada antarjemput khusus penyandang disabilitas ke pusat vaksinasi.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Nurul Ghufron: Komnas HAM Tanyakan Isu Taliban di KPK

Ghufron mengakui salah satu hal yang dikonfirmasi Komnas HAM mengenai isu taliban di tubuh lembaga antikorupsi.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Diklarifikasi Komnas HAM, Nurul Ghufron Jelaskan Dasar Hukum TWK

Ghufron mengaku menjelaskan mengenai dasar hukum pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)

NASIONAL | 17 Juni 2021

Wali Kota Denpasar Komitmen Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak

Wali kota Denpasar berkomitmen untuk mendukung terciptanya perlindungan perempuan dan anak.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Rizieq Syihab Menyatakan Dirinya Belum Pantas Disebut Imam Besar

"Nasehat saya kepada Jaksa Penuntut Umum agar hati-hati jangan menantang para pecinta karena (mereka) tak akan takut kepada tantangan dan ancaman," kata Rizieq.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Covid-19 Mengganas, Pimpinan dan Sekjen Pertimbangkan Hentikan Rapat Fisik di DPR

Dengan meningkatnya paparan Covid-19 di Senayan, sedang dipertimbangkan untuk melakukan lockdown di mayoritas ruangan kerja di Gedung DPR.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Ketua Komisi VIII Belum Tahu sampai Kapan Kantornya Di-lockdown

Agar kerja-kerja konstitusional komisi itu tetap bisa dilaksanakan, diupayakan secara virtual melalui teknologi dari rumah masing-masing.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Rizieq Syihab Sesalkan JPU Sebut Imam Besar kepada Dirinya Hanya Isapan Jempol

Terdakwa Rizieq Syihab sesalkan jaksa menyebut imam besar atas dirinya hanya isapan jempol.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Anggota dan Staf Positif Covid, Komisi VIII Di-lockdown

Dikarenakan meningkatnya Covid-19 di lingkungan Gedung DPR untuk rapat-rapat Komisi VIII DPR hari ini ditunda.

NASIONAL | 17 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS