KPK Bantah TWK Menargetkan Pegawai Tertentu
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Bantah TWK Menargetkan Pegawai Tertentu

Kamis, 17 Juni 2021 | 18:42 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membantah bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) digunakan untuk menyingkirkan pegawai tertentu di lembaganya .

Hal itu disampaikan Ghufron seusai memberi klarifikasi atau keterangan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Adanya isu menargetkan pegawai melalui TWK tertentu menjadi salah satu isu yang diklarifikasi Komnas HAM kepada Ghufron.

"Jadi Komnas HAM mempertanyakan apakah TWK ini memang menyasar atau menargetkan pada orang-orang tertentu," kata Ghufron, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Ghufron mengeklaim proses asesmen TWK yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) berjalan secara objektif. Apalagi, proses tersebut berbasis kriteria bukan nama per nama pegawai KPK.

"Kalau target berarti kan berdasarkan nama-nama, kami berdasarkan kriteria," kata Ghufron.

Lantaran berbasis kriteria, kata Ghufron, pimpinan KPK telah berupaya untuk memperjuangkan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dengan mengurangi kriteria yang menjadi dasar penilaian. Atas perjuangan itu, Ghufron menyebut, dari 75 pegawai yang tidak lulus TWK, sebanyak 24 pegawai di antaranya dapat mengikuti pembinaan.

"Jadi perjuangannya, perjuangan untuk mereview indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak. Sehingga sebagaimana disampaikan terdahulu, ada tiga klaster, hijau, kuning, merah. Hijau ada tujuh (indikator), kuning adanya enam, merah ada sembilan. Yang kita perjuangkan akhirnya membuahkan dicabutnya indikator hijau sebanyak tujuh indikator, enam indikator kuning dicabut juga, satu indikator di indikator yang merah. Sehingga tersisa hanya delapan kriteria yang di merah," katanya.

Ghufron menekankan, TWK merupakan tools atau prosedural untuk menguji pemenuhan syarat tentang kesetiaan terhadap Pancasila, NKRI, UUD 45 dan pemerintahan yang sah. Proses TWK itu dilaksanakan oleh BKN. Sementara untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak menjadi kewenangan asesor yang ditunjuk oleh BKN.

"Kami kemudian mendiskusikan hasilnya," katanya.

Ghufron juga menampik tudingan yang menyebut pimpinan KPK tidak menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pertimbangan putusan MK yang menyebut proses alih status pegawai tidak boleh merugikan pegawai. Dikatakan, arahan Jokowi maupun pertimbangan putusan MK telah dibahas oleh KPK, termasuk saat menggelar rapat bersama sejumlah lembaga, seperti BKN.

"Kami memperjuangakan 75 nya untuk masuk sebagai ASN semuanya. Tapi BKN berlandaskan bahwa karena Pasal 69C (UU KPK) mengatakan bahwa dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ASN itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan itu yang mensyaratkan harus memenuhi syarat," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mengenang Ki Ageng Gribig Leluhur Airlangga Hartarto, Penasihat Sultan Agung dan Pejuang Islam

Ki Ageng Gribig atau yang bernama asli Wasibagno Timur adalah ulama besar yang menyebarkan Islam di Desa Krajan, Jatinom, Klaten, dan sekitarnya.

NASIONAL | 24 September 2021

Passing Grade P3K Ketinggian, P2G Minta Pemerintah Pertimbangkan Afirmasi untuk Guru

Seleksi kompetensi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru akan segera digelar

NASIONAL | 7 September 2021

Presiden Nyeker dan Naik Sampan di Cilacap, Begini Penampakannya

Presiden Jokowi nyeker alias berjalan tanpa alas kaki saat melepasliarkan tukik ke laut, di Pantai Pantai Kemiren, Cilacap, Jateng, Kamis (23/9/2021).

NASIONAL | 23 September 2021

MRPTNI: PTM Terbatas untuk Cegah Learning Loss

Jamal Wiwoo mengatakan, menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas adalah untuk mencegah learning loss

NASIONAL | 23 September 2021

Angkat Produk Papua, Sandiaga Uno Disebut Pemimpin Masa Depan

Mama Marice yang merupakan penjual es krim sagu tersebut menyambut kedatangan Menparekraf Sandiaga.

NASIONAL | 23 September 2021

Polres Yahukimo Periksa ASN Diduga Pemasok Senjata KKB

Barang bukti yang diamankan di antaranya 26 butir amunisi 5,6 5TJ, 8 Butir amunisi 38 SPC, satu magazine M-16, satu pasang pakaian loreng KNPB,

NASIONAL | 23 September 2021

Presiden Jokowi Tanam Mangrove untuk Pemulihan Lingkungan dan Mitigasi Iklim

Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Buka Kemungkinan Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

NASIONAL | 23 September 2021

Ketua MPR Imbau Penyelenggara Negara Penuhi Kewajiban Sampaikan LHKPN

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet mengimbau para penyelenggara negara berkomitmen memenuhi kewajiban untuk menyampaikan LHKPN.

NASIONAL | 23 September 2021

Surpres Calon Panglima TNI Diprediksi Dikirim Usai PON Papua

Tubagus Hasanuddin memprediksi surat presiden (surpres) calon panglima TNI akan dikirim usai PON Papua.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings