Komnas HAM Sebut Nurul Ghufron Tak Bisa Jawab Sejumlah Pertanyaan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komnas HAM Sebut Nurul Ghufron Tak Bisa Jawab Sejumlah Pertanyaan

Kamis, 17 Juni 2021 | 19:14 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut terdapat sejumlah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron terkait pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai lembaga antikorupsi menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Nurul Ghufron diketahui dimintai keterangan oleh Komnas HAM terkait polemik TWK pegawai KPK, Kamis (17/6/2021).

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menyebut dalam proses permintaan keterangan atau klarifikasi itu, Ghufron tak bisa menjawab mengenai prosedur pelaksanaan TWK, termasuk alasan KPK memilih TWK sebagai salah satu syarat proses alih status pegawai menjadi ASN.

"Kenapa yang digunakan juga adalah tes wawancara kebangsaan yang tadi dijelaskan Pak Nurul Ghufron dan Pak Nurul Ghufron ini juga tidak bisa jawab karena KPK tidak tahu katanya itu lininya BKN (Badan Kepegawaian Negara)," kata Anam, kepada wartawan, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Diungkapkan Anam, setidaknya, terdapat tiga klaster pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh Ghufron. Pertama, mengenai pengambilan kebijakan TWK apakah keputusan bersama pimpinan KPK atau tidak.

"Makanya itu harus (dijawab, red) orang-orang tersebut yang terkait dalam kontruksi peristiwa itu," tegasnya.
Berikutnya, Ghufron juga disebut tak bisa mengenai soal yang mewarnai proses tersebut. Terakhir, Wakil Ketua KPK itu juga tidak bisa menjawab siapa yang pertama kali punya ide penggunaan TWK dalam alih status pegawainya.

"Karena bukan beliau (yang mengeluarkan ide itu), dan beliau juga tidak bisa menjawab," ungkapnya.

Untuk itu, Anam mengatakan, Komnas HAM membutuhkan keterangan empat pimpinan KPK lainnya. Komnas HAM memahami kolektif kolegial pimpinan KPK, namun setiap pimpinan dinilai memiliki peran masing-masing yang tak dapat diwakili Nurul Ghufron.

"Memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron karena Itu pimpinan yang lain," jelas Anam.

Atas hal tersebut, Anam mengaku, Komnas HAM memberikan kesempatan kepada empat pimpinan KPK lainnya untuk memberikan keterangan.

"Kita berikan kesempatan saja, kalau mau datang kita terima sampai akhir bulan ini sampai kami tutup kasus ini, soalnya kalau menunggu panggil lagi Dan macam-macam, ini akan memakan waktu yang banyak dan merugikan Kita semua," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Tersangkakan Teroris Jaringan JI dan JAD

Polri telah menetapkan 13 orang yang ditangkap di Riau dan satu di Bogor, sebagai tersangka teroris.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Kemkeu Catat Rata-rata Kerugian Akibat Bencana Capai Rp 22,85 Triliun Per Tahun

Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ketiga bencana alam besar (gempa bumi, kebakaran dan banjir) menjadi penyumang terbesar atau sekitar 76,7%.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Terduga Teroris KDW Belajar Meracik Bom Lewat Buku

KDW belajar meracik bom dari buku dan membagi pengetahuan kepada jaringannya melalui media sosial, termasuk menyuplai bahan bakunya

NASIONAL | 17 Juni 2021

KPK Bantah TWK Menargetkan Pegawai Tertentu

Nurul Ghufron menyatakan, pimpinan KPK tidak menargetkan untuk menyingkirkan pegawai tertentu melalui proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK)

NASIONAL | 17 Juni 2021

Polri: KDW, Penyuplai Bahan Baku Bom kepada 4 Pelaku Teror

KDW pernah menyuplai bahan baku pembuatan bom kepada tersangka terorisme berinsial PHP yang telah ditangkap Densus 88 Antiteror Polri, Februari 2016 lalu

NASIONAL | 17 Juni 2021

KPK Imbau Kasad Andika Perkasa Setor LHKPN

KPK mengimbau setiap penyelenggara negara, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menyetorkan LHKPN

NASIONAL | 17 Juni 2021

BPK: Aspek Kepemimpinan Penting dalam Merespon Pandemi di Daerah

Anggota VI BPK Harry Azhar Azis berpendapat dampak pandemi Covid-19 juga menuntut dilakukannya penguatan kapasitas daerah.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Jasa Medivest Tambah Kendaraan Pengangkut Limbah Medis

PT Jasa Medivest sudah menambah lima unit kendaraan pengangkut limbah medis sehingga total, ada 12 kendaraan.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Grab Vaccine Center Targetkan 10.000 Penduduk DIY

Neneng Goenadi juga menyatakan, penyelenggara juga menyediakan armada antarjemput khusus penyandang disabilitas ke pusat vaksinasi.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Nurul Ghufron: Komnas HAM Tanyakan Isu Taliban di KPK

Ghufron mengakui salah satu hal yang dikonfirmasi Komnas HAM mengenai isu taliban di tubuh lembaga antikorupsi.

NASIONAL | 17 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS