Komnas HAM Sebut Ada Perbedaan Keterangan Antara Pimpinan KPK dan BKN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komnas HAM Sebut Ada Perbedaan Keterangan Antara Pimpinan KPK dan BKN

Kamis, 17 Juni 2021 | 20:19 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam menyebut terdapat perbedaan keterangan antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Hal itu disampaikan Anam setelah pihaknya mendengarkan keterangan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mewakili pimpinan KPK, Kamis (17/6/2021). Komnas HAM sebelumnya telah meminta keterangan pihak BKN pada Rabu (9/6/2021) lalu.

"BKN sendiri beberapa hari yang lalu sudah kami periksa dan kami mendapatkan sesuatu yang agak berbeda antara standing yang diceritakan kepada kami dan oleh KPK maupun oleh BKN. Sehingga ini memang harus kita dalami lagi," kata Anam, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Anam enggan menjelaskan lebih jauh mengenai perbedaan keterangan antara Ghufron dan BKN. Anam hanya menyebut perbedaan keterangan itu mempengaruhi jumlah pegawai KPK yang lulus dan tidak lulus TWK.

"Ada yang soal substansial, yang ini mempengaruhi secara besar kok kenapa ada hasil 75 dan hasil 1.200 sekian, secara substansial itu ada dan secara teknis itu juga ada. Jadi enggak bisa kami sebutkan," kata Anam.

Dalam proses permintaan keterangan kepada Ghufron hari ini, Komnas HAM mendalami soal prosedur pelaksaan TWK. Termasuk alasan KPK memilih menggunakan instrumen asesmen TWK sebagai syarat alih status pegawai.

"Pertama kami menelusuri atau pendalaman soal prosedur. Jadi, kapan rapat, apa yang dihasilkan, terus kenapa ada instrumen ini dan itu, bagaimana kok ada hubungan kerja antara BKN dengan KPK, itu dijelaskan kepada kami," kata Anam.

Selain itu, Komnas HA. juga mendalami perihal metode yang digunakan dalam TWK tersebut. Namun, Ghufron tak dapat menjelaskan karena hal tersebut menjadi ranah BKN.

"Kami juga tanyakan kenapa kok digunakan tes bukan tertulis seperti yang lain, kenapa juga yang digunakan juga adalah tes wawancara kebangsaan dan Pak Nurul Ghufron ini juga tidak bisa menjawab, karena KPK tidak tahu, katanya itu lini-nya BKN," kata Anam.

Dalam kesempatan ini, Anam tak dapat menyembunyikan kekecewaannya lantaran pimpinan KPK hanya diwakili oleh Ghufron. Padahal, Komnas HAM mengundang lima pimpinan dan Sekjen KPK.

"Pemanggilan terhadap KPK hari ini itu kami tujukan kepada lima pimpinan KPK, dan Sekjen. Tetapi yang datang adalah Nurul Ghufron yang sejak awal bilang bahwa dia mewakili pimpinan yang lain, karena sifatnya kolektif kolegial," kata Anam

Anam memahami mekanisme kolektif kolegial yang ada di KPK lantaran mekanisme serupa berjalan di Komnas HAM. Namun menurut Anam, terdapat sejumlah pertanyaan yang sifatnya khusus dan ditujukan kepada masing-masing pimpinan KPK. Untuk itu, Komnas HAM memberikan kesempatan kepada pimpinan KPK lainnya untuk memberikan keterangan.

"Tapi memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial. Tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan perindividu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron karena itu (ranahnya) pimpinan yang lain," kata Anam.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Tahan 4 Eks Legislator Jambi Tersangka Kasus Suap Pengesahan RAPBD

Keempatnya bakal mendekam di rumah tahanan (Rutan) yang berbeda-beda untuk masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Ditjen Hubdat Gelar Sosialisasi Pelaksanaan Tugas TSDP

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut terbitnya Permenhub 122/2018 dan deklarasi kesiapan pelaksanaan pada tanggal 1 Juni 2021.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Sejumlah Wartawan di Sukabumi Beserta Keluarga Positif Covid-19

Sejumlah wartawan dari berbagai media yang bertugas di Sukabumi, Jawa Barat terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Anggota IV BPK Pimpin Sertijab Kepala Perwakilan BPK Papua

Adapun Kalan BPK Perwakilan Provinsi Papua saat ini dijabat oleh Arjuna Syakir, menggantikan Paula Simatupang.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Komnas HAM Sebut Nurul Ghufron Tak Bisa Jawab Sejumlah Pertanyaan

omnas HAM menyebut terdapat sejumlah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron

NASIONAL | 17 Juni 2021

Polisi Tersangkakan Teroris Jaringan JI dan JAD

Polri telah menetapkan 13 orang yang ditangkap di Riau dan satu di Bogor, sebagai tersangka teroris.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Kemkeu Catat Rata-rata Kerugian Akibat Bencana Capai Rp 22,85 Triliun Per Tahun

Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ketiga bencana alam besar (gempa bumi, kebakaran dan banjir) menjadi penyumang terbesar atau sekitar 76,7%.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Terduga Teroris KDW Belajar Meracik Bom Lewat Buku

KDW belajar meracik bom dari buku dan membagi pengetahuan kepada jaringannya melalui media sosial, termasuk menyuplai bahan bakunya

NASIONAL | 17 Juni 2021

KPK Bantah TWK Menargetkan Pegawai Tertentu

Nurul Ghufron menyatakan, pimpinan KPK tidak menargetkan untuk menyingkirkan pegawai tertentu melalui proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK)

NASIONAL | 17 Juni 2021

Polri: KDW, Penyuplai Bahan Baku Bom kepada 4 Pelaku Teror

KDW pernah menyuplai bahan baku pembuatan bom kepada tersangka terorisme berinsial PHP yang telah ditangkap Densus 88 Antiteror Polri, Februari 2016 lalu

NASIONAL | 17 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Semen Grobogan Resmi Jadi Pelanggan Listrik Tegangan Tinggi PLN

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS