Logo BeritaSatu

KPK Buka Kemungkinan Selidiki Peran Fahri Hamzah di Kasus Benur

Jumat, 18 Juni 2021 | 10:42 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menyelidiki peran mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur. Hal ini seiring dengan mencuatnya nama Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benur dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.

"Setelah kembali pada proses persidangan, nah informasinya yang perlu kita gali. apakah selanjutnya masuk akan masuk dalam tahap lidik, apakah kemudian pada saat ada mungkin dilakukan pengembangan perkara, baru dilakukan pemanggilan, nah itu nanti kita lihat saja pada saatnya," kata Plh Deputi Penindakan KPK, Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Setyo memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap informasi dan data yang diperoleh terkait sebuah perkara, termasuk yang mencuat dalam proses persidangan. Namun, proses tindak lanjut tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati. Lantaran muncul dalam persidangan, kata Setyo, pihaknya perlu mendengar analisis tim Jaksa Penuntut Umum.

"Barulah nanti akan ditentukan apakah ini hanya dipanggil dalam proses persidangan atau dipanggil dalam proses penyelidikan. Itu kembali kepada situasi yang kita dapatkan berdasarkan informasi-informasi tersebut," katanya.

Setyo menjelaskan, saat proses penyidikan Edhy Prabowo dan kawan-kawan, pihaknya belum membutuhkan pemeriksaan terhadap Fahri. Hal ini lantaran keterangan Fahri saat itu dinilai belum relevan dengan perkara yang sedang disidik. Namun, setelah muncul dalam proses persidangan, pihaknya menunggu analisis tim JPU untuk menentukan langkah berikutnya.

"Sekali lagi yang saya maksudkan dengan menunggu JPU tadi, sering kali keterangan yang disampaikan dalam proses penyidikan itu sedikit banyak bisa sama, artinya total 100 persen sama, tetapi bisa saja ada tambahan bahkan mungkin akan terjadi pengurangan. Nah kalo misalkan ada tambahan ini yang tahu adalah jaksa penuntut umum, karena beliau lah yang mengalami proses persidangan itu," katanya.

Diberitakan, nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah mencuat dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster dengan terdakwa Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/6/2021) malam.

Kedua nama itu mencuat saat Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan barang bukti elektronik berupa percakapan Whatsapp dari ponsel milik Safri, staf khusus Edhy Prabowo yang disita oleh penyidik KPK saat proses penangkapan.

"Terkait barang bukti dari HP saudara saksi. Apa benar saudara saksi hp-nya disita penyidik KPK?," tanya Jaksa KPK kepada Safri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/6/2021) malam.

Menjawab pertanyaan Jaksa, Safri yang duduk di kursi saksi membenarkan ponselnya disita penyidik KPK.

"Betul," jawab Safri

Jaksa KPK kemudian menanyakan foto profil Whatsapp (WA) Safri di ponsel miliknya. Jaksa juga memperlihatkan profil WA milik Edhy Prabowo di ponsel milik Safri tersebut. Safri membenarkan profil WA miliknya dan Edhy Prabowo.

Majelis Hakim yang turut melihat isi WA milik Safri kemudian menanyakan adanya nama Azis Syamsuddin

di ponsel milik Safri.

"Itu ada apa itu Azis Syamsuddin itu. Siapa itu? Baru muncul itu berarti," tanya Hakim.

Jaksa KPK kemudian menjelaskan isi percakapan Safri dengan Edhy Prabowo yang menggunakan inisial nama BEP di ponsel milik Safri.

"Oke. Ini ada WA dari BEP. Benar, saudara saksi BEP ini pak Edhy Prabowo ?," tanya Jaksa
Safri membenarkan hal tersebut. Jaksa kemudian membongkar isi percakapan antara Safri dan mantan bosnya tersebut. Salah satunya, berawal dari pesan WA Edhy kepada Safri.

"Saf, ini orangnya pak Azis Syamsuddin wakil ketua DPR mau ikut budidaya lobster?," Jaksa menirukan isi percakapan

"Saudara jawab 'oke bang'. Apa maksud saudara saksi menjawab oke bang?," tanya Jaksa

Safri yang merupakan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) perizinan usaha perikanan budidaya lobster menjawab hanya menjalankan perintah.

"Maksudnya perintah beliau saya jalankan kalau untuk membantu secara umum, ya," jawab Safri

Jaksa pun mengonfirmasi adanya perintah dari Edhy Prabowo.

"Iya," jawab Safri.

Majelis Hakim kemudian menanyakan Safri mengenai pengetahuannya soal perusahaan yang akan digunakan Azis Syamsudsin dalam budidaya Lobster.

"Apa yang dimaksud Safri ini. Nanti dulu sampai Syamsuddin dulu. Wakil Ketua DPR mau ikutan budidaya lobster. Saksi bisa dijelaskan PT apa yang berkaitan dengan nama itu?," tanya Majelis Hakim

Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Safri mengaku tidak mengingat perusahaan yang dipakai oleh Azis tersebut.

"Saya tidak ingat," jawab Safri

Kemudian, Jaksa KPK kembali melanjutkan dengan memperlihatkan isi percakapan pada 16 Mei. Saat itu percakapan diawali oleh Edhy Prabowo kepada Safri terkait dengan nama Fahri Hamzah.

"Saf, ini tim pak Fahri Hamzah mau jalan lobster. Langsung hubungi dan undang presentasi," isi percakapan itu.

"Oke bang," jawab Safri.

Jaksa KPK kembali mengonfirmasi kebenaran isi percakapan tersebut.

"Benar itu," tanya Jaksa kepada Safri

"Betul," jawabnya

Namun, Safri kembali mengaku tak ingat perusahaan yang digunakan Fahri Hamzah dalam mengikuti izin budidaya lobster.

"Berarti memang ada perintah dari Edhy ? Saudara saksi masih ingat nama perusahaannya?," tanya Jaksa.

"Saya tidak tahu, tapi saya hanya koordinasi dengan saudara Andreau," jawab Safri.

Salah seorang tim penasihat hukum Edhy Prabowo, menyampaikan keberatannya atas pertanyaan yang terus dicecar Jaksa kepada Safri mengenai perusahaan yang dipakai kedua orang tersebut.

"Yang Mulia, jika diperkenankan karena saksi ini beberapa kali ditanya nama PT-nya tidak pernah mengetahui. Saya pikir ini kan persoalan etika juga harus dijunjung, Yang Mulia," kata tim kuasa hukum Edhy Prabowo.

Mendengar permohonan kuasa hukum Edhy, Majelis Hakim menjelaskan apa yang disampaikan Jaksa KPK maupun saksi ini berasal dari sebuah barang bukti dalam perkara tersebut.

"Itu kan bagian dari barang bukti. Dia kan menjawab apa adanya, tidak tahu. PT-nya apa, tidak tahu. Ya sudah itu. Itu kan terkait dengan barang bukti elektronik. UU ITE mengakui itu sebagai alat bukti. Lanjut," jawab Majelis Hakim.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Edhy menerima USD77.000 dan Rp 24.625.587.250 terkait pemulusan proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan perusahaan-perusahaan eksportir benur.

Edhy Prabowo menerima US$ 77.000 dari pemilik PT. DPPP, Suharjito. Edhy menerima uang tersebut melalui Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadinya, dan Safri yang merupakan Staf Khusus Menteri dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Pemberian uang tersebut dilakukan pada 16 Juni 2020 di di Kantor KKP Gedung Mina Bahari IV Lantai 16. Uang diberikan Suharjito kepada Safri sambil mengatakan 'ini titipan buat Menteri'. Selanjutnya Safri menyerahkan uang tersebut kepada Edhy Prabowo melalui Akiril Mukminin.

Sementara uang sebesar Rp 24.625.587.250 diterima Edhy dari para eksportir benur lainnya. Namun Jaksa tak menyebut siapa saja eksportir tersebut. Jaksa hanya menyebut uang itu diterima Edhy melalui Amiril Mukminin, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi (anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo), Andreau Misanta Pribadi selaku Staf Khusus Menteri dan Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan Siswandhi Pranotoe Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistic Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap dilakukan agar Edhy mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT. DPPP dan para eksportir benur lainnya yang bertentangan dengan kewajiban Edhy sebagai menteri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tembakan Salvo Tandai Pemakaman Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan

Polisi korban tragedi Kanjuruhan dimakamkan di Desa Sukosari, Trenggalek, Jawa Timur, Minggu, 2 Oktober 2022.

NEWS | 3 Oktober 2022

Peretas Jual Data Nomor Ponsel PM Inggris dan Pejabat Tinggi

Peretas menjual data rahasia nomor PM Inggris dan para pejabat tinggi lainnya. Situs web AS mencantumkan rincian kontak terbaru hampir semua menteri Inggris.

NEWS | 3 Oktober 2022

Rabu, Polri Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo Dkk

Pelimpahan tahap II Ferdy Sambo dan kawan-kawan (dkk), tersangka tindak pidana pembunuhan Brigadir J dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Tiga Mahasiswa Tewas Tenggelam di Pantai Klui Lombok Utara

Sebanyak tiga mahasiswa tewas tenggelam di Pantai Klui, Dusun Kelui, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Minggu (2/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Musim Dingin di Eropa, Ilmuwan Peringatkan Cuaca Lebih Dingin

Ilmuwan memperingatkan perubahan cuaca yang lebih dingin dari biasanya saat musim dingin mendatang di Eropa

NEWS | 3 Oktober 2022

5 Tahun Dipimpin Anies, Dino Patti Djalal Sebut Jakarta Berkembang Pesat

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membawa Jakarta berkembang pesat selama lima tahun belakangan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Ridwan Kamil Dukung Kompetisi Sepak Bola Dihentikan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung agar kompetisi sepak bola dihentikan sementara imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. 

NEWS | 3 Oktober 2022

Relawan Perkenalkan Ganjar Pranowo Lewat Turnamen PUBG Mobile

Sahabat Ganjar memperkenalkan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada masyarakat di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung melalui turnamen PUBG mobile.

NEWS | 2 Oktober 2022

Kasus Ferdy Sambo, Mahfud MD Sebut Divisi Propram Polri Akan Dirombak

Mahfud MD mengatakan pemerintah merekomendasikan perombakan secara terbatas Divisi Propam Polri buntut dari kasus Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo. 

NEWS | 2 Oktober 2022

Waspada, Gas Air Mata Bisa Berdampak Fatal

Dokter spesialis mata Eka Hospital Bekasi, Moh Arief Herdiawan meminta masyarakat agar mewaspadai gas air mata karena bisa berdampak fatal.

NEWS | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tembakan Salvo Tandai Pemakaman Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan

Tembakan Salvo Tandai Pemakaman Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan

NEWS | 14 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings