KPK Buka Kemungkinan Selidiki Peran Fahri Hamzah di Kasus Benur
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Buka Kemungkinan Selidiki Peran Fahri Hamzah di Kasus Benur

Jumat, 18 Juni 2021 | 10:42 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menyelidiki peran mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur. Hal ini seiring dengan mencuatnya nama Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benur dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.

"Setelah kembali pada proses persidangan, nah informasinya yang perlu kita gali. apakah selanjutnya masuk akan masuk dalam tahap lidik, apakah kemudian pada saat ada mungkin dilakukan pengembangan perkara, baru dilakukan pemanggilan, nah itu nanti kita lihat saja pada saatnya," kata Plh Deputi Penindakan KPK, Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Setyo memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap informasi dan data yang diperoleh terkait sebuah perkara, termasuk yang mencuat dalam proses persidangan. Namun, proses tindak lanjut tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati. Lantaran muncul dalam persidangan, kata Setyo, pihaknya perlu mendengar analisis tim Jaksa Penuntut Umum.

"Barulah nanti akan ditentukan apakah ini hanya dipanggil dalam proses persidangan atau dipanggil dalam proses penyelidikan. Itu kembali kepada situasi yang kita dapatkan berdasarkan informasi-informasi tersebut," katanya.

Setyo menjelaskan, saat proses penyidikan Edhy Prabowo dan kawan-kawan, pihaknya belum membutuhkan pemeriksaan terhadap Fahri. Hal ini lantaran keterangan Fahri saat itu dinilai belum relevan dengan perkara yang sedang disidik. Namun, setelah muncul dalam proses persidangan, pihaknya menunggu analisis tim JPU untuk menentukan langkah berikutnya.

"Sekali lagi yang saya maksudkan dengan menunggu JPU tadi, sering kali keterangan yang disampaikan dalam proses penyidikan itu sedikit banyak bisa sama, artinya total 100 persen sama, tetapi bisa saja ada tambahan bahkan mungkin akan terjadi pengurangan. Nah kalo misalkan ada tambahan ini yang tahu adalah jaksa penuntut umum, karena beliau lah yang mengalami proses persidangan itu," katanya.

Diberitakan, nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah mencuat dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster dengan terdakwa Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/6/2021) malam.

Kedua nama itu mencuat saat Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan barang bukti elektronik berupa percakapan Whatsapp dari ponsel milik Safri, staf khusus Edhy Prabowo yang disita oleh penyidik KPK saat proses penangkapan.

"Terkait barang bukti dari HP saudara saksi. Apa benar saudara saksi hp-nya disita penyidik KPK?," tanya Jaksa KPK kepada Safri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/6/2021) malam.

Menjawab pertanyaan Jaksa, Safri yang duduk di kursi saksi membenarkan ponselnya disita penyidik KPK.

"Betul," jawab Safri

Jaksa KPK kemudian menanyakan foto profil Whatsapp (WA) Safri di ponsel miliknya. Jaksa juga memperlihatkan profil WA milik Edhy Prabowo di ponsel milik Safri tersebut. Safri membenarkan profil WA miliknya dan Edhy Prabowo.

Majelis Hakim yang turut melihat isi WA milik Safri kemudian menanyakan adanya nama Azis Syamsuddin

di ponsel milik Safri.

"Itu ada apa itu Azis Syamsuddin itu. Siapa itu? Baru muncul itu berarti," tanya Hakim.

Jaksa KPK kemudian menjelaskan isi percakapan Safri dengan Edhy Prabowo yang menggunakan inisial nama BEP di ponsel milik Safri.

"Oke. Ini ada WA dari BEP. Benar, saudara saksi BEP ini pak Edhy Prabowo ?," tanya Jaksa
Safri membenarkan hal tersebut. Jaksa kemudian membongkar isi percakapan antara Safri dan mantan bosnya tersebut. Salah satunya, berawal dari pesan WA Edhy kepada Safri.

"Saf, ini orangnya pak Azis Syamsuddin wakil ketua DPR mau ikut budidaya lobster?," Jaksa menirukan isi percakapan

"Saudara jawab 'oke bang'. Apa maksud saudara saksi menjawab oke bang?," tanya Jaksa

Safri yang merupakan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) perizinan usaha perikanan budidaya lobster menjawab hanya menjalankan perintah.

"Maksudnya perintah beliau saya jalankan kalau untuk membantu secara umum, ya," jawab Safri

Jaksa pun mengonfirmasi adanya perintah dari Edhy Prabowo.

"Iya," jawab Safri.

Majelis Hakim kemudian menanyakan Safri mengenai pengetahuannya soal perusahaan yang akan digunakan Azis Syamsudsin dalam budidaya Lobster.

"Apa yang dimaksud Safri ini. Nanti dulu sampai Syamsuddin dulu. Wakil Ketua DPR mau ikutan budidaya lobster. Saksi bisa dijelaskan PT apa yang berkaitan dengan nama itu?," tanya Majelis Hakim

Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Safri mengaku tidak mengingat perusahaan yang dipakai oleh Azis tersebut.

"Saya tidak ingat," jawab Safri

Kemudian, Jaksa KPK kembali melanjutkan dengan memperlihatkan isi percakapan pada 16 Mei. Saat itu percakapan diawali oleh Edhy Prabowo kepada Safri terkait dengan nama Fahri Hamzah.

"Saf, ini tim pak Fahri Hamzah mau jalan lobster. Langsung hubungi dan undang presentasi," isi percakapan itu.

"Oke bang," jawab Safri.

Jaksa KPK kembali mengonfirmasi kebenaran isi percakapan tersebut.

"Benar itu," tanya Jaksa kepada Safri

"Betul," jawabnya

Namun, Safri kembali mengaku tak ingat perusahaan yang digunakan Fahri Hamzah dalam mengikuti izin budidaya lobster.

"Berarti memang ada perintah dari Edhy ? Saudara saksi masih ingat nama perusahaannya?," tanya Jaksa.

"Saya tidak tahu, tapi saya hanya koordinasi dengan saudara Andreau," jawab Safri.

Salah seorang tim penasihat hukum Edhy Prabowo, menyampaikan keberatannya atas pertanyaan yang terus dicecar Jaksa kepada Safri mengenai perusahaan yang dipakai kedua orang tersebut.

"Yang Mulia, jika diperkenankan karena saksi ini beberapa kali ditanya nama PT-nya tidak pernah mengetahui. Saya pikir ini kan persoalan etika juga harus dijunjung, Yang Mulia," kata tim kuasa hukum Edhy Prabowo.

Mendengar permohonan kuasa hukum Edhy, Majelis Hakim menjelaskan apa yang disampaikan Jaksa KPK maupun saksi ini berasal dari sebuah barang bukti dalam perkara tersebut.

"Itu kan bagian dari barang bukti. Dia kan menjawab apa adanya, tidak tahu. PT-nya apa, tidak tahu. Ya sudah itu. Itu kan terkait dengan barang bukti elektronik. UU ITE mengakui itu sebagai alat bukti. Lanjut," jawab Majelis Hakim.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Edhy menerima USD77.000 dan Rp 24.625.587.250 terkait pemulusan proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan perusahaan-perusahaan eksportir benur.

Edhy Prabowo menerima US$ 77.000 dari pemilik PT. DPPP, Suharjito. Edhy menerima uang tersebut melalui Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadinya, dan Safri yang merupakan Staf Khusus Menteri dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Pemberian uang tersebut dilakukan pada 16 Juni 2020 di di Kantor KKP Gedung Mina Bahari IV Lantai 16. Uang diberikan Suharjito kepada Safri sambil mengatakan 'ini titipan buat Menteri'. Selanjutnya Safri menyerahkan uang tersebut kepada Edhy Prabowo melalui Akiril Mukminin.

Sementara uang sebesar Rp 24.625.587.250 diterima Edhy dari para eksportir benur lainnya. Namun Jaksa tak menyebut siapa saja eksportir tersebut. Jaksa hanya menyebut uang itu diterima Edhy melalui Amiril Mukminin, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi (anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo), Andreau Misanta Pribadi selaku Staf Khusus Menteri dan Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan Siswandhi Pranotoe Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistic Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap dilakukan agar Edhy mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT. DPPP dan para eksportir benur lainnya yang bertentangan dengan kewajiban Edhy sebagai menteri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ruang Tahanan Penuh, Polri Bakal Membina Preman yang Ikut-ikutan

Dikatakan Agus, Polri akan melihat peran dari pelaku yang diamankan. Kalau hanya ikut-ikutan sebaiknya dilakukan pembinaan.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Wagub: Vaksinasi Covid-19 Lansia di Jatim Baru 30%

Emil meminta tiap daerah di Jatim memetakan secara spesifik peningkatan jumlah kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Ketua DPRD Laporkan Bupati Alor ke Polisi

Dikatakan Enny, Bupati Alor diduga melakukan ujaran kebencian dan atau penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah maupun pernyataan hoax.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Wagub Jatim Berharap Perayaan Iduladha di Madura Tak Berlebihan

Emil juga menegaskan akan mengambil langkah pencegahan untuk membatasi keluar masuk warga dari Madura ke Pulau Jawa atau sebaliknya.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Mendiang Alex Tilaar Wariskan Ribuan Buku di Ruang Belajar

Tersedia 10.000 buku warisan mendiang Henry Alexis Rudolf Tilaar di Ruang Belajar Alex Tilaar yang diharapkan bisa menjadi inspirasi dan bekal berinovasi.

NASIONAL | 18 Juni 2021

BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di 20 Provinsi Ini

Tinggi gelombang lebih dari 2,5 meter hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Penutupan Dies Natalis ke-57, Rektor UNJ Janji Tingkatkan Reputasi Akademik

Komarudin mengatakan UNJ serius menjadi bagian dan terdepan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Lantik Laode sebagai Rektor Pertama UICI, Harry Azhar Azis: UICI Kampus Berbudaya Digital

Harry mengatakan, dengan sistem digital maka akses pendidikan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

NASIONAL | 17 Juni 2021

10 Desa di Kepri Terlibat Korupsi Dana Desa

Asintel menyebut semua kasus korupsi dana desa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

NASIONAL | 17 Juni 2021

P2G: Pengangkatan Guru Honorer Jangan Hanya Lewat Skema Tunggal

Setidaknya ada lima kekhawatiran para guru, jika seleksi guru hanya melalui skema tunggal P3K, yang semestinya formasi PNS dan PPPK dibuka bersamaan.

NASIONAL | 17 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS