Logo BeritaSatu

Nurul Ghufron Bantah Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK

Jumat, 18 Juni 2021 | 11:28 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membantah tidak mengetahui penggagas ide tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikan Ghufron untuk membantah pernyataan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam yang menyebutnya tidak mengetahui inisiator TWK.

"Perlu saya klarifikasi, bahwa tidak benar pernyataan komisioner Komnas HAM Choirul Anam yang menyatakan saya tidak tahu siapa yang menggagas ide TWK," kata Ghufron dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Ghufron mengaku, sudah menjelaskan mengenai awal mula munculnya TWK kepada Komnas HAM. Dijelaskan, muncul ide ujian TWK mencuat saat rapat bersama antara KPK dengan sejumlah stakeholder pada 9 Oktober 2020. Saat itu, sedang berlangsung diskusi mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN harus memenuhi syarat berideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan pemerintah yang sah.

Untuk memenuhi syarat tersebut muncul diskusi apakah cukup dengan penandatangan pakta integritas kesetiaan terhadap NKRI.

"Dari diskusi tersebut terus berkembang dan bersepakat mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu untuk menjadi ASN ada Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang," kata Ghufron.

Menurut Ghufron, dalam Tes Kompetensi Dasar terdapat tiga aspek, yakni Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal tersebut kemudian disepakati dalam draf Rancangan Peraturan KPK (Perkom) pada tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kemkumham untuk diharmonisasi.

"Draf tersebut disepakati dan ditandatangani lengkap oleh Pimpinan KPK setelah dirapatkan bersama segenap struktural KPK," papar Ghufron.

Ghufron menyatakan, pegawai KPK tidak lagi melakukan tes TIU karena sudah dilakukan pada saat rekrutmen menjadi pegawai tetap dan tidak tetap KPK. Sehingga tidak perlu dilakukan pengujian intelegensi dan integritas.

"Karena dokumen hasil test tersebut masih ada tersimpan rapi di biro SDM, sehingga cukup dilampirkan. Juga test kompetensi bidangnya tidak dilakukan lagi, karena mereka sudah mumpuni dalam pemberantasan korupsi," ungkap Ghufron.

Dari tiga aspek tersebut, kata Ghufron, pegawai KPK belum menjalani TWK sebagai alat ukur pemenuhan syarat bukti kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, UUD dan pemerintah yang sah. Dengan demikian, para pegawai KPK hanya mengikuti TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

"Jadi itu satu-satunya tes yang dilakukan," kata Ghufron.

Ghufron menegaskan, hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN. Pegawai KPK harus setia dan taat pada NKRI, Pancasila, UUD dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang dan memiliki integritas dan moralitas yang baik.

"Syarat dalam PP 41/2020 ini sama dengan syarat menjadi ASN dalam UU 5/2014 tentang ASN Pasal 3, 4, 5 dan 66. Disamping UU ASN Pasal 62 ayat (2) dan juga dimandatkan dalam PP 11 tahun 2017 pasal 26 ayat (4) tentang TWK," kata Ghufron.

Sebelumnya, Komisioner Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam mengungkapkan, ada tiga klaster pertanyaan yang tidak bisa dijawab Ghufron dalam proses permintaan keterangan pada Kamis (17/6/2021) kemarin. Salah satunya terkait dengan pihak yang mencetuskan TWK sebagai sarana untuk menentukan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Berikutnya terkait sangat berpengaruh soal pemilihan yang mewarnai proses ini semua, itu juga tidak bisa dijawab, intensitas pertemuan dan lain sebagainya enggak bisa dijawab karena memang bukan ranah pak Nurul Ghufron. Berikutnya adalah siapa yang mengeluarkan ide ini dan sebagainya, atau ini inisiatif siapa, beliau tidak bisa menjawab," kata Anam.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Urgensi Negara Islam Berubah, Palestina Berdaulat Sudah Bukan yang Utama

Urgensi negara-negara Islam atau negara dengan banyak penduduk Islam telah berubah, tak lagi mengutamakan Palestina yang berdaulat.

NEWS | 29 September 2022

DPR Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Puan: Komitmen Selamatkan Bumi

DPR telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung wakil rakyat.

NEWS | 29 September 2022

Anggaran Shadow Team Bersumber dari Kemendikbudristek

Anggaran shadow team atau tim bayangan Menteri Nadiem Makarim bersumber dari anggaran Kemendikbudristek.

NEWS | 29 September 2022

Febri Diansyah Bela Sambo-Putri, ICW: Langkah yang Gegabah

ICW menyoroti langkah eks Jubir KPK Febri Diansyah yang bergabung dalam tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

NEWS | 29 September 2022

Solusi Dua Negara Israel dan Palestina Harus Terus Disuarakan

Solusi dua negara Israel dan Palestina dengan posisi yang setara harus terus disuarakan, demi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

NEWS | 29 September 2022

PGRI Dorong Penuntasan Tunjangan Profesi bagi 1,6 Juta Guru

PGRI mendorong pemerintah melalui Kemendikbudristek guna menuntaskan 1,6 juta guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi.

NEWS | 29 September 2022

Satgas Berupaya Evakuasi Terduga Teroris DPO MIT Poso

Personel kepolisian berusaha mengevakuasi jasad terduga teroris Askara alias Pak Guru yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Mujahidin Indonesia Timur.

NEWS | 29 September 2022

Ibunda Brigadir J Harap Penegak Hukum Bekerja Jujur

Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak berharap penegak hukum bekerja dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.

NEWS | 29 September 2022

Mbah Mijan Sebut Lesti Kejora dan Rizky Billar Jodoh Panjang, Warganet Bereaksi

"Lesti Kejora dan Rizky Billar berjodoh panjang, Mbah doakan yang terbaik," kata Mbah Mijan dalam akun Twitter pribadinya.

NEWS | 29 September 2022

HT Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Mi dan Bakso

Ketua UmumPerindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dikukuhkan sebagai ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Mi dan Bakso (Apmiso) Nusantara.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Infrastruktur Era Jokowi Solusi Tingkatkan Daya Saing

Infrastruktur Era Jokowi Solusi Tingkatkan Daya Saing

EKONOMI | 22 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings