Nurul Ghufron Bantah Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Nurul Ghufron Bantah Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK

Jumat, 18 Juni 2021 | 11:28 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membantah tidak mengetahui penggagas ide tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikan Ghufron untuk membantah pernyataan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam yang menyebutnya tidak mengetahui inisiator TWK.

"Perlu saya klarifikasi, bahwa tidak benar pernyataan komisioner Komnas HAM Choirul Anam yang menyatakan saya tidak tahu siapa yang menggagas ide TWK," kata Ghufron dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Ghufron mengaku, sudah menjelaskan mengenai awal mula munculnya TWK kepada Komnas HAM. Dijelaskan, muncul ide ujian TWK mencuat saat rapat bersama antara KPK dengan sejumlah stakeholder pada 9 Oktober 2020. Saat itu, sedang berlangsung diskusi mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN harus memenuhi syarat berideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan pemerintah yang sah.

Untuk memenuhi syarat tersebut muncul diskusi apakah cukup dengan penandatangan pakta integritas kesetiaan terhadap NKRI.

"Dari diskusi tersebut terus berkembang dan bersepakat mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu untuk menjadi ASN ada Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang," kata Ghufron.

Menurut Ghufron, dalam Tes Kompetensi Dasar terdapat tiga aspek, yakni Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal tersebut kemudian disepakati dalam draf Rancangan Peraturan KPK (Perkom) pada tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kemkumham untuk diharmonisasi.

"Draf tersebut disepakati dan ditandatangani lengkap oleh Pimpinan KPK setelah dirapatkan bersama segenap struktural KPK," papar Ghufron.

Ghufron menyatakan, pegawai KPK tidak lagi melakukan tes TIU karena sudah dilakukan pada saat rekrutmen menjadi pegawai tetap dan tidak tetap KPK. Sehingga tidak perlu dilakukan pengujian intelegensi dan integritas.

"Karena dokumen hasil test tersebut masih ada tersimpan rapi di biro SDM, sehingga cukup dilampirkan. Juga test kompetensi bidangnya tidak dilakukan lagi, karena mereka sudah mumpuni dalam pemberantasan korupsi," ungkap Ghufron.

Dari tiga aspek tersebut, kata Ghufron, pegawai KPK belum menjalani TWK sebagai alat ukur pemenuhan syarat bukti kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, UUD dan pemerintah yang sah. Dengan demikian, para pegawai KPK hanya mengikuti TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

"Jadi itu satu-satunya tes yang dilakukan," kata Ghufron.

Ghufron menegaskan, hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN. Pegawai KPK harus setia dan taat pada NKRI, Pancasila, UUD dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang dan memiliki integritas dan moralitas yang baik.

"Syarat dalam PP 41/2020 ini sama dengan syarat menjadi ASN dalam UU 5/2014 tentang ASN Pasal 3, 4, 5 dan 66. Disamping UU ASN Pasal 62 ayat (2) dan juga dimandatkan dalam PP 11 tahun 2017 pasal 26 ayat (4) tentang TWK," kata Ghufron.

Sebelumnya, Komisioner Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam mengungkapkan, ada tiga klaster pertanyaan yang tidak bisa dijawab Ghufron dalam proses permintaan keterangan pada Kamis (17/6/2021) kemarin. Salah satunya terkait dengan pihak yang mencetuskan TWK sebagai sarana untuk menentukan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Berikutnya terkait sangat berpengaruh soal pemilihan yang mewarnai proses ini semua, itu juga tidak bisa dijawab, intensitas pertemuan dan lain sebagainya enggak bisa dijawab karena memang bukan ranah pak Nurul Ghufron. Berikutnya adalah siapa yang mengeluarkan ide ini dan sebagainya, atau ini inisiatif siapa, beliau tidak bisa menjawab," kata Anam.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengamat: Ada 3 Upaya Kembangkan Kritik untuk Bangun Demokrasi

Perlu suatu edukasi kepada mereka-mereka yang suka memberikan kritikan terutama kelompok oposisi.

NASIONAL | 18 Juni 2021

KPK Buka Kemungkinan Selidiki Peran Fahri Hamzah di Kasus Benur

KPK akan menindaklanjuti setiap informasi dan data yang diperoleh terkait sebuah perkara, termasuk yang mencuat dalam proses persidangan.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Ruang Tahanan Penuh, Polri Bakal Membina Preman yang Ikut-ikutan

Dikatakan Agus, Polri akan melihat peran dari pelaku yang diamankan. Kalau hanya ikut-ikutan sebaiknya dilakukan pembinaan.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Wagub: Vaksinasi Covid-19 Lansia di Jatim Baru 30%

Emil meminta tiap daerah di Jatim memetakan secara spesifik peningkatan jumlah kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Ketua DPRD Laporkan Bupati Alor ke Polisi

Dikatakan Enny, Bupati Alor diduga melakukan ujaran kebencian dan atau penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah maupun pernyataan hoax.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Wagub Jatim Berharap Perayaan Iduladha di Madura Tak Berlebihan

Emil juga menegaskan akan mengambil langkah pencegahan untuk membatasi keluar masuk warga dari Madura ke Pulau Jawa atau sebaliknya.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Mendiang Alex Tilaar Wariskan Ribuan Buku di Ruang Belajar

Tersedia 10.000 buku warisan mendiang Henry Alexis Rudolf Tilaar di Ruang Belajar Alex Tilaar yang diharapkan bisa menjadi inspirasi dan bekal berinovasi.

NASIONAL | 18 Juni 2021

BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di 20 Provinsi Ini

Tinggi gelombang lebih dari 2,5 meter hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Penutupan Dies Natalis ke-57, Rektor UNJ Janji Tingkatkan Reputasi Akademik

Komarudin mengatakan UNJ serius menjadi bagian dan terdepan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

NASIONAL | 17 Juni 2021

Lantik Laode sebagai Rektor Pertama UICI, Harry Azhar Azis: UICI Kampus Berbudaya Digital

Harry mengatakan, dengan sistem digital maka akses pendidikan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

NASIONAL | 17 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS