Kasus Wanaartha, Saksi Ahli: Barang Bukti Milik Pemegang Polis
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Wanaartha, Saksi Ahli: Barang Bukti Milik Pemegang Polis

Jumat, 18 Juni 2021 | 03:00 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Sidang keberatan nasabah Wanaartha dalam wadah Swanaartha menghadirkan saksi kunci yaitu saksi ahli pidana Heru Susetyo, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).

Dalam keterangannya pada Sidang Keberatan Nomor 032 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Heru menyampaikan bahwa proses penegakkan hukum dengan cara melanggar hukum merupakan tindakan yang tidak benar dan serampangan.

“Penyitaan aset Wanaartha oleh Kejaksaan Agung tidaklah benar, dikarenakan Wanaartha bukanlah pihak yang berperkara di dalam sidang terdakwa Benny Tjokrosaputro. Apalagi dalam sitaan tersebut merupakan aset dan dana milik pemegang polis yang sudah menyetorkan preminya,” kata Heru, seorang associate profesor di bidang hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penyampaian Heru tersebut senada dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan Heru dalam sidang keberatan lainnya yaitu Sidang Keberatan 02 dengan pihak berkeberatan nasabah dengan Forsawa Bersatu pada 6 April 2021.

Heru melanjutkan para pemegang polis dalam keberatan ini adalah pihak ketiga yang beritikad baik, bukanlah pelaku kejahatan, tidak terlibat di dalam tindakan pidana korupsi, tidak mengetahui dan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu akan adanya proses penyitaan/perampasan.

“Sehingga seharusnya dana pemegang polis tidak bisa disita dan harus dikembalikan kepada nasabah demi hukum,” kata Heru.

Sebelumnya dalam persidangan Forum Nasabah Wanaartha (Forsawa), Heru mengutip Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Heru mengatakan, apabila putusan perampasan barang pihak ketiga yang beritikad baik dijatuhkan, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan. Pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pada intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dana pemegang polis Wanaartha saat ini turut disita dalam kasus Jiwasraya dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dikarenakan disinyalir dana tersebut merupakan milik Benny Tjokrosaputo. Namun juga diketahui Wanaartha sebagai lembaga keuangan asuransi yang dipercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan hanya dimintai keterangan saja sebagai saksi.

Terkait hal ini, Heru menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga. Pihak ketiga telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang unfair+flawed (criminal justice system). Pihak ketiga tersebut tidak dimintai keterangan baik selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan. Hal ini terbukti dimana pihak ketiga tersebut bukan sebagai saksi, bukan pula sebagai terdakwa, serta bukan pula sebagai Nominee sesuai dengan
berkas perkara, sehingga tidak ada jalan bagi pihak ketiga untuk menjelaskannya di muka persidangan.

“Penyitaan ini sewenang-wenang dan mencederai pihak ketiga dan telah terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak para korban. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum," tegas Heru.

Sementara kuasa hukum Nixon Sipahutar menyatakan, pemegang polis merupakan pihak ketiga yang beritikad baik dan jelas kedudukannya.

Dalam sidang Benny Tjokrosaputro, nasabah tidak pernah dimintakan pendapat atau kesaksiannya, dan aset uang yang ada di Wanaartha jelas punya Nasabah. Hal ini juga dikemukakan oleh pihak Wanaartha dalam sidang Benny Tjokrosaputro dan dalam sidang keberatan Wanaartha lainnya.

“Jadi bila hingga sekarang Kejaksaan Agung masih bersikeras tidak mau mengembalikan, sungguh sangat tidak masuk akal, tidak berprikemanusiaan terhadap pemegang polis, dan yang terutama melanggar hukum,” katanya.

Kasus Jiwasraya ini memang merupakan kasus terpisah, namun dampaknya menyebabkan para pemegang polis tidak bisa diam saja dan harus memperjuangkan nasib premi yang sudah dibayarkan dan tidak bisa dikembalikan oleh Wanartha hingga saat ini.

Parulian Sipahutar selaku ketua Forsawa Bersatu dan juga perwakilan Swanaartha menyatakan berharap sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, agar hakim dapat melihat bahwa pihaknya selaku pemegang
polis sangat dirugikan.

“Sudah lebih dari 16 bulan kami tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari Wanaartha, sejak Maret 2020 setiap bulannya kami hanya menerima surat dari Wanaartha menjelaskan bahwa Wanaartha tidak bisa membayar karena disita dan sedang berupaya hukum. Sementara kami pemegang polis yang mempercayakan dana hari tua kami di asuransi yang dilindungi
dan diawasi OJK menderita dan kesulitan,” katanya.

Parulian Sipahutar mengatakan merasakan adanya ketidakadilan, sehingga sangat mengharapkan majelis hakim dapat mengerti penderitaan mereka dan mengembalikan dana nasabah.

“Kami sebagai pihak ketiga tidak tahu menahu akan kasus yang terjadi di belakang ini, secuil pun kami nasabah tidak tahu dan tidak terlibat. Tetapi mengapa kami harus menderita? Uang yang kami setorkan sebagai premi merupakan uang yang sah dan halal milik pemegang polis, bilamana kemudian disinyalir digunakan untuk tindakan yang melawan hukum, apakah berarti kami yang tidak tahu menahu ini harus menanggung hukuman tersebut? Keadilan harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi kami masyarakat kecil,” katanya.

Diketahui bahwa permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini juga dilakukan oleh berbagai forum ataupun kumpulan-kumpulan nasabah lainnya. Semua nasabah berharap agar hak nasabah dipulihkan dengan pengembalian hak-haknya sesuai dengan kewajibannya Wanaartha.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menko Luhut: Sudah Bagus, Kawasan Puncak Waringin Harus Dipelihara

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan meminta Bupat Manggarai Barat memelihara aset di kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, yang telah dibangun pemerintah.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Tingkatkan Kualitas Lulusan, Kalbis Institute Berikan Sertifikasi bagi Mahasiswa

Kalbis Institute terus meningkatkan kualitasnya dengan menambah rekanan kerja sama baik dalam bentuk magang maupun sertifikasi.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Luhut Minta Labuan Bajo Bersiap Sambut Tamu KTT G-20

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 akan digelar di NTT pada November 2022 mendatang.

NASIONAL | 18 Juni 2021

90% Nakes Kudus yang Dilindungi Vaksin Sembuh dari Covid-19

Hingga 12 Juni 2021, 308 nakes di Kudus terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Menhub Ajak Masyarakat Jadikan Bersepeda Kegiatan Sehari-hari

Menhub berharap gaya hidup masyarakat menggunakan sepeda yang bersambung dengan penggunaan angkutan umum massal juga lebih masif dilakukan.

NASIONAL | 4 Juni 2021

3 Dosen UNS Meninggal Akibat Covid-19, Jamal Wiwoho: Mereka Dosen Terbaik

“Covid-19 telah memisahkan mereka bertiga dengan kita,” ungkap Rektor UNS Prof Jamal Wiwoho.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Wapres Tutup Konferensi Nasional Sishankamrata Abad Ke-21 di Unhan

Keberhasilan Konfernas merumuskan produk strategis sishankamrata abad ke-21 sebagai momen penting bersejarah bagi keberlangsungan bangsa Indonesia

NASIONAL | 18 Juni 2021

Mendes PDTT Apresiasi Kilau Digital Permata Flobamora

Dirinya menambahkan, optimalisasi peran Bumdes yang telah berbadan hukum sebagai imbas lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja akan terus digenjot.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Sandiaga Berharap Lulusan Perguruan Tinggi Bisa Jadi Enterpreuner Muda

Hal itu disampaikan Sandiaga Uno dalam pesannya saat Universitas Budi Luhur menyelenggarakan wisuda secara virtual.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Nurul Ghufron Bantah Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK

Ghufron mengaku, sudah menjelaskan mengenai awal mula munculnya TWK kepada Komnas HAM.

NASIONAL | 18 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS