Kepala BKN: "Pilih Pancasila atau Al-Qur'an" Paling Sering Digunakan dalam Perekrutan Teroris
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kepala BKN: "Pilih Pancasila atau Al-Qur'an" Paling Sering Digunakan dalam Perekrutan Teroris

Minggu, 20 Juni 2021 | 14:48 WIB
Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pertanyaan pillih Pancasila atau Al-Qur'an seperti dalam tes wawasan kebagsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.

Menurut Bima Haria Wibisana, pegawai KPK sebagai peserta TWK mendapat pertanyaan tersebut dari asesor karena hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profiling-nya jeblok.

"Ini sebetulnya pertanyaan berat. Kalau ada seseorang yang ditanya oleh asesor pilih Al-Qur'an atau Pancasila maka dia termasuk kategori berat," kata Bima Haria Wibisana, di Jakarta, Sabtu (20/6/2021).

Pertanyaan tersebut, kata Bima, digunakan asesor karena pertanyaan itu paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.

Seperti diberitakan, proses TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) menjadi polemik.

Polemik dipicu oleh munculnya kabar bahwa sejumlah pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes. Padahal hasil tes belum diumumkan secara resmi oleh pimpinan KPK. kabar tak sedap tersebut berkembang. Muncul tudingan bahwa pimpinan KPK menggunakan TWK untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, penyidik KPK yang menjadi korban penyiraman air keras.

Pimpinan KPK belakangan mengumumkan bahwa dari 1.349 pegawai KPK yang mengikuti TWK, sebanyak 75 di antaranya dinyatakan tak lulus.

Sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus pun membeberkan contoh soal dalam TWK yang dinilai kontroversial. Salah satu yang dianggap bermasalah adalah soal pilih Pancasila atau Al-Qur'an.

Menurut Bima Haria Wibisana, pertanyaan itu dilontarkan oleh para asesor untuk melihat respons dari peserta tes.

Jika seseorang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas maka dengan cepat akan menjawab agama.

Namun, jika peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, ia akan bingung karena dalam agama ada unsur Pancasila dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama.

"Jadi kebingungan inilah yang ditangkap oleh asesor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana. Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat asesor adalah respons dari pertanyaan, bukan jawabannya," ujar Bima.

Terkait soal dalam TWK, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa yang diukur dalam TWK adalah sikap, perilaku, dan pendapat orang per orang atau individu.

"Begitu disebut sebuah pernyataan maka dia (peserta TWK) mengambil sikap. Ada lima sikap yakni setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi sikap dan pendapat itu dari si peserta, atau tidak ada kaitannya dengan orang lain atau tekanan pihak lain. Jadi, hasil TWK murni adalah cerminan dari sikap pribadi atau individu masing-masing pegawai (yang dites)," kata Firli dalam acara takshow Kick Andy Double Check, Senin (14/6/2021).

Pada kesempatan lain, Direktur Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisas Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid menyatakan, tim asesor dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan terdiri dari sejumlah lembaga lainnya, seperti BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Intel Angkatan Darat, Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Tim asesor memiliki otoritas dalam berkreasi dalam melontarkan pertanyaan untuk mengeksplorasi wawasan kebangsaan peserta asesmen. "Tim asesor memiliki otoritas dan berkreasi di dalam memberikan pertanyaan untuk mengorek atau mendapatkan informasi secara benar dan objektif terhadap objek yang diwawancarai," katanya, Sabtu (12/6/2021).

Dicontohkan, pertanyaan memilih antara Pancasila dan Al-Qur'an. Nurwakhid mengatakan, tujuan pertanyaan tim asesor itu untuk mengetahui sejauh mana kematangan peserta di dalam memahami agama. Peserta yang berpotensi radikal, akan memilih Al-Qur'an, sedangkan, peserta yang memiliki nasionalisme cenderung akan memilih Pancasila.

Menurutnya, mengamalkan Pancasila sejatinya sama dengan mengamalkan agama karena semua sila dalam Pancasila adalah perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an.

"Bagi mereka yang memiliki kematangan dalam beragama tentu akan menjawab seperti itu. Bisa mereka menjawab tidak memilih dua-duanya atau dia bisa mengatakan memilih Pancasila karena kalau memilih Pancasila sama saja juga memilih Al-Qur'an atau dia menjelaskan memilih dua-duanya," kata Nurwakhid.

Pada akhirnya para pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam asesmen TWK, dibebastugaskan. Pembebastugasan pegawai KPK itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil TWK. Diktum nomor dua SK itu memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Selanjutnya 75 pegawai TMS asesmen TWK akhirnya mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (2/6/2021).

Para pegawai KPK yang diwakili sembilan pegawai sebagai pemohon mengajukan uji materi atas Pasal 69 B dan 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mengatur tentang alih status pegawai menjadi ASN.

Para pegawai menilai penggunaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 28 UUD 1945. Melalui uji materi ini, mereka berharap MK menafsirkan mengenai prosedur alih status pegawai menjadi ASN yang benar lantaran pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai menafsirkan sendiri mengenai maksud alih status tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Klaster Pernikahan di Bintan, Pengantin Ikut Terjangkit Covid-19

Seluruh warga yang tertular Covid-19 sudah melakukan isolasi mandiri. Rata-rata mereka tanpa gejala.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Berbagai Pemda Jalankan Instruksi PPKM Mikro dari Mendagri

Pemerintah Daerah mulai melakukan koordinasi, menjabarkan dan menegakkan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM mikro.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Buronan Adelin Lis Jalani Karantina dan Ditahan di Salemba

Di pesawat Adelin Lis duduk di bangku nomor 57T, dikawal petugas dari Kejagung yang duduk di bangku 57G dan 57S.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Gajah Sumatera Lahir di Suaka Margasatwa Padang Sugihan

Gajah tersebut lahir dari induk bernama Sabana pada Jumat (18/6/2021) dalam kondisi sehat serta bagian tubuh lengkap.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Jabar Tambah 2.400 Tempat Tidur Antisipasi Lonjakan Covid-19

Kang Emil juga akan memanfaatkan gedung baru RSUD Otto Iskandardinata yang berada di Soreang, Kabupaten Bandung untuk dijadikan tempat perawatan pasien Covid-19

NASIONAL | 20 Juni 2021

Soal Pilih Pancasila atau Al-Qur'an, Ini Penjelasan Kepala BKN

Peserta TWK yang mendapat pertanyaan tersebut dikarenakan hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profiling-nya jeblok.

NASIONAL | 20 Juni 2021

DPRD Yogyakarta Usulkan Santunan untuk Warga Meninggal karena Covid-19

Tambahan alokasi untuk santunan kematian tersebut memungkinkan dilakukan karena Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki sisa lebih penggunaan anggaran.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Satgas Yogyakarta: Wacana Lockdown Peringatan Keras Sultan kepada Warganya

Wacana "lockdown" oleh Sri Sultan HB X merupakan peringatan keras kepada masyarakat agar lebih serius menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 20 Juni 2021

ICK Kecam Penembakan Jurnalis di Sumut

Ironisnya, peristiwa itu terjadi di tengah Polri fokus memberantas premanisme.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Polda Sumut Bentuk Tim Gabungan Ungkap Penembakan Jurnalis di Simalungun

Korban diduga tewas setelah ditembak orang tak dikenal saat dia berada di dalam mobilnya.

NASIONAL | 20 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Hadapi Covid-19, MAP Boga Adiperkasa Terapkan Sejumlah Strategi

EKONOMI | 18 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS