Ada Masalah Serius, Pasal Penghinaan Presiden Diminta Dikeluarkan dari RKUHP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ada Masalah Serius, Pasal Penghinaan Presiden Diminta Dikeluarkan dari RKUHP

Minggu, 20 Juni 2021 | 22:29 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) meminta agar pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden untuk dikeluarkan dari draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Permintaan itu disampaikan lantaran pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam Pasal 218 hingga Pasal 220 draft RKUHP memiliki sejumlah persoalan serius mulai dari multitafsir hingga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"PSHK FH UII merekomendasikan rumusan Pasal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya dikeluarkan dari Rancangan KUHP, guna menjamin konstitusionalitas KUHP di masa depan," kata Direktur PSHK UII, Allan Wardhana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (20/6/2021).

Allan mengungkapkan sejumlah persoalan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang terdapat batang tubuh maupun penjelasan dalam draft RKUHP. Dikatakan, pasal tersebut tidak bersifat tegas, pasti dan limitatif. Kondisi ini berpotensi membuka celah lebar penafsiran, terutama terhadap frasa “penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat” presiden atau wakil presiden. Adanya celah lebar dalam penafsiran frasa ini membuka ruang penafsiran yang cukup luas atau bersifat multitafsir. Akibatnya, berpotensi menimbulkan kekaburan antara tindakan apa yang dikategorikan sebagai kritik dengan apa yang dikategorikan sebagai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden.

"Adanya kekaburan ini membuka celah pemidanaan terhadap tindakan kritik dengan dimasukkannya tindakan yang sesungguhnya sebagai tindakan kritik namun justru dimaknai sebagai tindakan 'penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden'," katanya.

Selain itu, celah lebar dalam penafsiran juga tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan sebagai bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.

"Oleh karenanya, ketentuan ini tidak sejalan dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang menegaskan asas kejelasan rumusan sebagai bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya.

Selain itu, kata Allan, pengaturan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Ditegaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu unsur negara demokrasi, katanya, adanya keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan dan kebijakan pemerintah. Hal ini pun sudah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Partisipasi ini dapat berupa tindakan penyampaian pendapat maupun kritik dalam bentuk yang beragam, baik secara tertulis maupun lisan.

"Adanya pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden yang cenderung bersifat multitafsir dapat dijadikan ruang untuk memidanakan setiap orang yang melakukan perbuatan yang sesungguhnya kritik, namun dianggap sebagai tindakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden sehingga secara langsung akan bertentangan dengan semangat demokrasi itu sendiri," paparnya.

Tak hanya itu, Allan menilai pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden juga tidak sejalan dengan putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan inkonstitusionalitas Pasal atau Delik 134, 136 bis, 137 KUHP yang mengatur terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden. MK dalam putusan tersebut secara garis besar beralasan, ketentuan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal tersebut digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan sehingga bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Selain itu, MK beralasan presiden atau wakil presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif yang berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada presiden dan/atau wakil presiden. Menurut MK, dengan melakukan perbandingan di beberapa negara lain, penghinaan terhadap penguasa atau badan publik seharusnya penuntutannya dilakukan atas dasar pengaduan.

Allan mengatakan, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam draf RKUHP memang sudah diatur sebagai delik aduan untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Namun, Allan menilai pasal penghinaan dalam draft RKUHP tersebut masih berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, serta menciptakan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif yang berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi.

"Oleh karenanya, keberadaan Pasal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHPidana dapat dikatakan tetap tidak sejalan dengan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006," paparnya.

Diketahui, pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam draf RKUHP diatur dalam empat pasal, yakni Pasal 218 ayat (1) RKUHP yang menyatakan, “Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Ppresiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Penjelasan pasal ini yakni, “yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan, karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai rechsdelict, intrinsically wrong, mala per se, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara.”

Kemudian, Pasal 218 ayat (2) RKUHP, menegaskan, “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”.

Penjelasan pasal ini yakni: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi.”

Sementara, Pasal 219 RKUHP menyatakan, “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjaran paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Sedangkan Pasal 220 ayat (1) menegaskan, "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Pasal 220 ayat (2), pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Besok, Denny Indrayana Gugat Hasil PSU Pilgub Kalsel 2020

Denny Indrayana memutuskan menggugat hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (21/6/2021)

NASIONAL | 20 Juni 2021

Polisi Selidiki Pengemudi Mobil Lepas Tembakan di Kebayoran Baru

Penyidik masih menyelidiki identitas pengemudi mobil dan apa motifnya melepaskan tembakan.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Di Acara Pengukuhan Apkasi, Mendagri Apresiasi Komitmen Para Bupati Pulihkan Bali

Acara pengukuhan Apkasi dilaksanakan di Kabupaten Badung, Bali sebagai bentuk semangat gotong royong dalam memulihkan ekonomi di Bali.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Pemerintah Sulit Berantas Premanisme? Pakar: Telusuri Siapa yang Melindungi

Sejak era Kapolri Jenderal Sutanto, bahkan sebelumnya hingga kini, aksi kejahatan jalanan seperti ini tidak pernah hilang.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Sehari 13 Warga Indramayu Meninggal Akibat Covid-19

Deden mengatakan pada hari ini terdapat 13 orang meninggal dunia akibat Covid-19 dan menjadi yang terbanyak selama masa pandemi.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Kejagung Akan Dalami Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Kejagung akan mendalami pemalsuan paspor yang digunakan terpidana kasus pembalakan liar Adelin Lis dalam pelariannya ke luar negeri

NASIONAL | 20 Juni 2021

Kasus Covid Naik, Menag Minta Jajaran Perketat Protokol Kesehatan 5M

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta jajarannya untuk memperketat penerapan protokol kesehatan 5M.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Sri Sultan HB X: Sulit Tekan Covid-19 jika Masyarakat Anggap Enteng

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan penularan Covid-19 sulit dikendalikan apabila masyarakat menganggap enteng.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Polres Garut Putar Balik Seribuan Kendaraan dari Luar Kota

Polres Garut telah memutarbalikkan sekitar seribuan kendaraan roda dua maupun empat dari luar kota yang hendak masuk Kabupaten Garut.

NASIONAL | 20 Juni 2021

Perbup Cianjur Soal Larangan Kawin Kontrak Tunggu Evaluasi Jabar

Pemkab Cianjur masih menunggu evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait penetapan peraturan bupati yang melarang kawin kontrak.

NASIONAL | 20 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS