BKN: Ide TWK Muncul dari Diskusi Bersama
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BKN: Ide TWK Muncul dari Diskusi Bersama

Selasa, 22 Juni 2021 | 20:41 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan, tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalani pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hasil dari keputusan bersama. Munculnya ide TWK, kata Bima, tidak muncul dari satu pihak tertentu melainkan dari sebuah diskusi bersama. Hal ini disampaikan Bima seusai dimintai keterangan oleh Komnas HAM terkait polemik TWK, di Kantor Komnas HAM, Selasa (22/6/2021).

"TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang, ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk buat Perkom, kenapa ada nama wawasan kebangsaan karena mengacu pada UU, dan kemudian BKN dapat mandat untuk melaksanakan TWK," kata Bima.
Bima tidak merinci Perkom yang dimaksudnya merupakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021. Bima hanya menyebut, BKN tidak memiliki instrumen untuk melakukan tes pada pejabat KPK yang sudah lama bekerja.

"BKN punya TWK, tapi tidak sesuai dengan di KPK karena di KPK sudah senior, yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, bagi kami tes ini tidak pas untuk pejabat yg sudah menjabat," katanya.

Untuk itu, BKN menggunakan instrumen yang dimiliki oleh Dinas Psikologi AD. Menurutnya, TWK merupakan instrumen terbaik yang tersedia.

"Kenapa kok sampai menggunakan instrumen yang dimiliki oleh Dinas Psikologi AD itu panjang ceritanya. Itu yang digunakan, kenapa yang digunakan, karena ini masih satu-satunya alat instrumen yang tersedia, yang fair, jadi kami gunakan the best available instrument yang ada,” jelasnya.

Lebih lanjut Bima menjelaskan, hasil TWK tidak didapatkan dari satu instrumen saja. Menurutnya, ada tiga instrumen yang digunakan yaitu Indeks Moderasi Bernegara, wawancara, dan profiling.

"Tiga metode ini yg digunakan untuk menilai teman-teman KPK yang memenuhi syarat," ujar Bima.

Dengan menggunakan tiga metode tersebut, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) dalam pelaksanaan TWK. Bima menuturkan dari 75 pegawai itu kemudian dilakukan pembahasan lagi dengan berbagai lembaga lainnya untuk melihat apakah masih ada pegawai yang bisa dinyatakan memenuhi syarat (MS).

“Kemudian dalam rapat koordinasi dibahas lagi apakah bisa yang 75 ini dikurangi lagi, sehingga ada yang bisa memenuhi syarat dalam tanda kutip. (Rapat) dihadiri oleh semua pihak bersama asesornya, kita sudah coba apakah ada variabel-variabel yang bisa kita hilangkan agar orang-orang ini bisa menjadi memenuhi syarat. Ada. Jadi hasilnya 51 (tidak lolos) dan 24 (diberi kesempatan) itu,” paparnya.

Sementara, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, dari proses permintaan keterangan ini, Komnas HAM akan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut atau tidak.

"Dari itu semua kita akan menyimpulkan seperti apa. Apakah ini memang satu pilihan yang tepat sejalan dengan keputusan UU, keputusan MK misalnya. Apakah sudah sejalan seperti itu. Kemudian ini kan ada puluhan pegawai yang menganggap bahwa langkah-langkah ini itu merugikan buat mereka," kata Taufan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengacara Senior M Assegaf Meninggal

Pengacara senior Muhammad Assegaf meninggal dunia

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kepala BKN Mengaku Sudah Jelaskan ke Komnas HAM Soal TWK Pegawai KPK

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengeklaim telah membeberkan peran BKN dalam proses pelaksanaan TWK pegawai KPK kepada Komnas HAM

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kodim 0911 Bantu Buka Akses Jalan untuk Desa Binusan Dalam

Kodim 0911 akan membuka badan jalan sepanjang 1.850 meter x 6 meter untuk Desa Binusan Dalam di Nunukan.

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kemdes PDTT Terus Giatkan Reformasi Birokrasi

Kemdes PDTT terus menggiatkan reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kubu Juliari Nilai Eks Pejabat Kemsos Tak Layak Sandang Status Justice Collaborator

Matheus Joko Santoso mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atas perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19

NASIONAL | 22 Juni 2021

NU Dukung Langkah Gibran Menghukum Perusak Makam di Solo

Menurut NU, penegakan hukum merupakan satu upaya untuk menekan tingkah para kelompok intoleran.

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kapolri: Sinergisitas Polri-Auditor Kunci Cegah Korupsi

Perlu tindaklanjut untuk penguatan kerja sama antara Polri dan Auditor dalam kegiatan operasional pencegahan dan penegakan hukum

NASIONAL | 22 Juni 2021

Polri: Tak Semua Wilayah Papua Diganggu KKB

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri mengisi seminar yang digelar oleh BEM Perguruan Muhammadiyah Seluruh Indonesia

NASIONAL | 22 Juni 2021

Soal Makam Kristen Dirusak, Setara Institute Desak Kemdikbudristek Turun Tangan

Kemdikbudristek diminta untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan perusakan makam, agar tidak terulang kembali

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kasus Suap Penyidik KPK, Wali Kota Tanjungbalai Segera Dimejahijaukan

KPK telah merampungkan penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai

NASIONAL | 22 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS