Kementerian ATR/BPN Sosialisasi NSPK untuk Benahi Masalah Pertanahan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kementerian ATR/BPN Sosialisasi NSPK untuk Benahi Masalah Pertanahan

Selasa, 22 Juni 2021 | 23:29 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Medan, Beritasatu.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) melakukan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang untuk seluruh pemangku kepentingan di 34 Provinsi di Indonesia.

"Sosialisasi NSPK ini dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah untuk melaksanakan pengawasan teknis penataan ruang di daerah demi kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial,” kata Plh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Shafik Ananta Inuman, dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Menurut Shafik, hingga kini banyak ditemukan persoalan seputar tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Sehingga, diperlukan inovasi dalam pelaksanaan pengendalian dan penertiban tata ruang sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang berkembang di suatu wilayah. "Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kualitas ruang dan tanah yang terjaga, serta berkelanjutan,” imbuhnya.

Merujuk hal tersebut, lanjut Shafik, Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PPTR melaksanakan Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Hotel Aryaduta, Kota Medan.

"Hal ini dilakukan untuk membangun dan meningkatkan sinergitas pelaksanan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan meningkatkan pemahaman terkait NSPK PPTR," jelasnya.

Shafik mengungkapkan, sosialisasi ini sebagai langkah memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah sebagai bagian dari muatan dari PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

"Untuk itulah, perlu disusun NSPK bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang dan perlu disebarluaskan kepada khalayak luas melalui kegiatan sosialisasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi untuk dapat meningkatkan Indonesia ke level yang lebih tinggi, maka diperlukan upaya pengendalian yang terukur," tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula perwakilan dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Utara Afifi Lubis yang mengapresiasi sosialisasi NSPK ini.

"Begitu banyak persoalan pertanahan di Sumatera Utara. Atas nama Pemerintah Provinsi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini, sehingga diharapkan akan memberikan hasil dan menjadi pedoman untuk tugas ke depannya,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Dadang Suhendi, mengatakan jika tanah tidak bisa terlepas dari pembangunan dan ruang.

“Maka upaya pembangunan harus dilakukan secara terpadu serta kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan untuk dapat menyejahterakan masyarakat,” kata Dadang.

Acara sosialisasi ini dilaksanakan berlangsung sejak Juni sampai Juli 2021 yang ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan di 34 provinsi yang terbagi dalam 10 klaster. Provinsi Sumatera Utara menjadi klaster pertama bersamaan dengan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Barat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kak Seto Apresiasi Sikap Tegas Gibran terhadap Perusak Makam di Solo

Kak Seto mendukung langkah pemda setempat untuk menyelidiki dan memproses secara hukum para pelanggar hukum.

NASIONAL | 22 Juni 2021

PP Muhammadiyah Minta Kasus Perusakan Makam di Solo Tidak Ditanggapi Berlebihan

Karena pelaku masih anak-anak, bisa jadi hal itu hanyalah tindakan spontan.

NASIONAL | 22 Juni 2021

Aktivis Medsos: Kritik Merupakan Hal yang Sangat Penting

Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha untuk menghambat penyebaran provokasi di dunia maya pada Mei 2020 lalu.

NASIONAL | 22 Juni 2021

BKN Tak Miliki Data Hasil TWK yang Diminta Pegawai KPK

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengaku pihaknya sudah tidak memiliki data hasil asesmen TWK para pegawai KPK

NASIONAL | 22 Juni 2021

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Berpihak kepada Musisi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik berpihak kepada musisi sepenuhnya.

NASIONAL | 22 Juni 2021

BKN: Ide TWK Muncul dari Diskusi Bersama

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, TWK yang dijalani pegawai KPK merupakan hasil dari keputusan bersama

NASIONAL | 22 Juni 2021

Pengacara Senior M Assegaf Meninggal

Pengacara senior Muhammad Assegaf meninggal dunia

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kepala BKN Mengaku Sudah Jelaskan ke Komnas HAM Soal TWK Pegawai KPK

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengeklaim telah membeberkan peran BKN dalam proses pelaksanaan TWK pegawai KPK kepada Komnas HAM

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kodim 0911 Bantu Buka Akses Jalan untuk Desa Binusan Dalam

Kodim 0911 akan membuka badan jalan sepanjang 1.850 meter x 6 meter untuk Desa Binusan Dalam di Nunukan.

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kemdes PDTT Terus Giatkan Reformasi Birokrasi

Kemdes PDTT terus menggiatkan reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 22 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Greysia Polii


# Akidi Tio


# Olimpiade Tokyo


# Jokowi



TERKINI

Tahap 34, Sebanyak 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia

KESEHATAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS