ICW Pertanyakan Sikap Jampidsus Terkait Hukuman Pinangki yang Disunat PT DKI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICW Pertanyakan Sikap Jampidsus Terkait Hukuman Pinangki yang Disunat PT DKI

Rabu, 23 Juni 2021 | 17:51 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyunat hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun.

Sebelummya, Ali menilai media terlalu mengejar pemberitaan Pinangki yang merupakan terdakwa perkara suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat terkait skandal Djoko Tjandra.

"ICW mempertanyakan maksud dari pernyataan Jampidsus terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (23/6/2021).

Kurnia menilai, Ali keliru ketika mengatakan media telah membesar-besarkan pemberitaan Pinangki. Padahal, kata Kurnia, wajar publik mempertanyakan penanganan Pinangki di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Selain karena perkara ini melibatkan oknum penegak hukum yang bahu membahu membantu pelarian buronan, irisan lain juga menyasar pada kejanggalan penanganan perkara itu sendiri di Kejaksaan Agung," katanya.

Kurnia memaparkan sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara Pinangki. Beberapa di antaranya adanya rencana pemberian bantuan hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia, keluarnya surat pedoman pemeriksaan Jaksa mesti seizin Jaksa Agung, tidak mendalami keterangan Pinangki mengenai penjamin ketika bertemu dengan Joko Tjandra, hingga enggan untuk melimpahkan penanganan perkara ke KPK.

"Belum lagi perihal rendahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Pinangki," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Kurnia juga menyoroti pernyataan Jampidsus Ali yang menyebutkan negara mendapatkan mobil dari Pinangki. Kurnia mengaku sulit memahami pernyataan Ali tersebut, terutama dalam konteks logika hukum. Ditegaskan, mobil itu merupakan barang sitaan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki. Kemudian, Pinangki tidak bisa menjelaskan asal-usul pembelian mobil BMW X-5 tersebut, maka dipandang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Jadi, bukan seperti pernyataan Jampidsus yang seolah-olah mengibaratkan Pinangki memberikan mobil secara cuma-cuma ke negara," tegas Kurnia.

Mengenai pernyataan Ali yang mengaku heran publik mengejar isu Pinangki, menurut Kurnia, sikap itu seakan-akan disampaikan bukan oleh seorang pejabat teras, melainkan masyarakat biasa. Hal ini lantaran, publik sejak awal sudah mendesak adanya pengembangan terhadap pelaku lain. Misalnya oknum penegak hukum yang menjamin Pinangki agar bisa bertemu dengan Djoko S Tjandra. Namun, sayangnya, desakan publik itu hanya dimaknai sebagai angin lalu saja oleh Kejagung.

"Tidak hanya itu, Jampidsus bahkan bisa menelisik lebih lanjut soal komunikasi antara Pinangki dengan Anita Kolopaking perihal kata Bapakmu dan Bapakku," katanya.

Sebelumnya Ali menilai banyak tersangka yang terseret dalam sengkarut kasus Pinangki. Namun publik hanya fokus pada perjalanan kasus Pinangki.

"Kenapa sih yang dikejar-kejar Pinangki? Wong tersangkanya terkait itu banyak banget, yang ditanya Pinangki terus," kata Ali Selasa (22/6/2021) malam.

Alih-alih memberikan jawaban tegas, Ali memberikan sinyal bahwa vonis Pinangki telah menguntungkan negara. Sebab, negara telah menyita mobil mewah Pinangki dari kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tinggal menunggu untuk dirampas jika putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Namun, Ali enggan jika vonis banding Pinangki dikaitkan dengan pihak kejaksaan. Sebab, yang memutus adalah Hakim PT DKI.

"Ya, (banding) ini kan bukan kita (yang memutuskan), sudah jelas putusan pengadilan. Tersangka (terdakwa) kita tunggu yang lain. Itu satu kesatuan," katanya.

Diberitakan, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menyunat hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun.

PT DKI menyatakan, Pinangki terbukti menerima suap, melakukan pidana pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat terkait skandal Djoko Tjandra.

Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding dengan Ketua Majelis Muhammad Yusuf serta anggota Majelis Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik pada 8 Juni 2021. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada Senin (14/6/2021).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PT DKI menilai, hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Pinangki yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terlalu berat. Majelis Hakim menilai Pinangki telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa. Untuk itu, Majelis Hakim Banding menilai Pinangki masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik.

Selain itu, Majelis Hakim PT DKI menilai Pinangki merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Selain itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.
Majelis Hakim juga menilai, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Kemudian, tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Pinangki. Majelis Hakim memvonis Pinangki terbukti menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang dan bermufakat jahat.

Putusan Hakim tersebut lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa sebelumnya hanya menuntut agar Pinangki dihukum 4 tahun pidana dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Mejalis Hakim menyatakan Pinangki terbukti bersalah karena menerima suap sebesar US$ 450.000 dari terpidana kasus Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra. Majelis Hakim juga menyatakan Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas suap yang diterima serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar Djoko Tjandra lolos dari eksekusi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Juliari Batubara Resmi Menghuni Lapas Kelas I Tangerang

Mantan Mensos Juliari Batubara resmi menghuni Lapas Kelas 1 Tangerang sejak Rabu, 22 September 2021.

NASIONAL | 24 September 2021

Dijemput Paksa, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung KPK

KPK menemukan keberadaan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Tim penyidik pun membawa Azis ke Gedung KPK.

NASIONAL | 24 September 2021

Labuan Bajo Terus Bersiap Sambut KTT G-20 2022

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menjadi tempat penyelenggaraan KTT G-20 2022 terus bersiap diri dan bersinergi dengan pihak terkait.

NASIONAL | 24 September 2021

KPK Cari Keberadaan Azis Syamsuddin

KPK mencari keberadaan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah

NASIONAL | 24 September 2021

Hilang Enam Hari di Gunung Guntur, Gibran Berhasil Ditemukan Selamat

Pendaki remaja Muhammad Gibran Arrasyid (14) yang hilang di Gunung Guntur selama enam hari berhasil ditemukan selamat, Jumat (24/9/2021) sore.

NASIONAL | 24 September 2021

Polisi Gelar Prarekonstruksi Kasus Napoleon Aniaya Muhammad Kace

Polri menggelar prarekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Napoleon Bonaparte terhadap Muhamad Kasman alias Muhammad Kace

NASIONAL | 24 September 2021

Ganjil Genap di kawasan Malioboro Akan Diterapkan Secara Tentatif

Kebijakan ganjil genap untuk kendaraan yang melintas di kawasan utama wisata di Yogyakarta, Malioboro, akan diberlakukan pada akhir pekan secara tentatif.

NASIONAL | 24 September 2021

Mahfud MD: Penasihat Saber Pungli Jadi Sasaran Pungli

Mahfud MD menuturkan, Penasihat Satgas Saber Pungli Prof Imam Prasodjo menjadi sasaran pungli saat memagari lahan miliknya

NASIONAL | 24 September 2021

KPK Ingatkan Azis Syamsuddin untuk Kooperatif

KPK mengingatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik terkait kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 24 September 2021

BMKG Bantu Wujudkan Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

BMKG berkomitmen mendukung dan membantu usaha pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Ketua KPK: Tes Covid-19 Azis Syamsuddin Negatif

Ketua KPK: Tes Covid-19 Azis Syamsuddin Negatif

NASIONAL | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings