Tak Kunjung Kasasi Hukuman Pinangki, Jaksa Agung Diadukan MAKI ke Jokowi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tak Kunjung Kasasi Hukuman Pinangki, Jaksa Agung Diadukan MAKI ke Jokowi

Senin, 28 Juni 2021 | 19:51 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan Jaksa Agung, ST Burhanuddin ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dilakukan lantaran Jaksa Agung tak kunjung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terhadap mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari.

Diketahui, dalam putusannya, PT DKI menyunat hukuman Pinangki dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun. Pinangki merupakan terdakwa perkara suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat terkait skandal terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

"MAKI mengadukan Jaksa Agung kepada Presiden RI melalui saluran website Lapor Presiden yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat dikonfirmasi, Senin (28/6/2021).

Dalam pengaduannya, MAKI meminta Jokowi untuk menegur dan memerintahkan Jaksa Agung sebagai atasan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) agar segera melakukan kasasi atas putusan banding Pinangki.

Boyamin menegaskan, pengaduan ini tidak bermaksud agar Jokowi selaku Presiden mengintervensi proses hukum.

Ditegaskan, Jaksa Agung merupakan jabatan setingkat menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk itu, menjadi hal yang wajar, jika Jokowi memerintahkan Jaksa Agung terhadap hal yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, seperti sunatan hukuman terhadap Pinangki.

"Upaya ini bukan bermaksud Presiden intervensi hukum, namun hal yang wajar karena Jaksa Agung adalah jabatan setingkat menteri yang pertanggungjawabannya kepada Presiden," katanya.

Boyamin mengatakan, pengaduan kepada Presiden merupakan upaya terakhir yang dilakukan pihaknya lantaran Jaksa Agung tak kunjung mendengar aspirasi sejumlah elemen masyarakat yang meminta Kejaksaan Agung mengajukan kasasi terhadap putusan Pinangki.

"Semoga Presiden mendengar aspirasi masyarakat dan secepatnya memerintahkan Jaksa Agung mengajukan kasasi," harap Boyamin.

Diberitakan, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menyunat hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun.

PT DKI menyatakan, Pinangki terbukti menerima suap, melakukan pidana pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat terkait skandal Djoko Tjandra.

Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding dengan Ketua Majelis Muhammad Yusuf serta anggota Majelis Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik pada 8 Juni 2021. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada Senin (14/6/2021).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PT DKI menilai hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Pinangki yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terlalu berat. Majelis Hakim menilai, Pinangki telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa.

Untuk itu, Majelis Hakim Banding menilai Pinangki masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Selain itu, Majelis Hakim PT DKI menilai Pinangki merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

Selain itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Majelis Hakim juga menilai, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Kemudian, tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Pinangki. Majelis Hakim memvonis Pinangki terbukti menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang dan bermufakat jahat.
Putusan Hakim tersebut lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa sebelumnya hanya menuntut agar Pinangki dihukum 4 tahun pidana dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Majelis Hakim menyatakan, Pinangki terbukti bersalah karena menerima suap sebesar US$ 450.000 dari terpidana kasus Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA Djoko Tjandra. Majelis Hakim juga menyatakan Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas suap yang diterima serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar Djoko Tjandra lolos dari eksekusi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Periksa Azis Syamsuddin, KPK Bakal Kerja Profesional

KPK menegaskan bakal bekerja profesional terkait kegiatan pemeriksaan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

NASIONAL | 24 September 2021

Dijemput Paksa, Azis Syamsuddin Telah Berstatus Tersangka KPK

KPK menjemput paksa menjemput paksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Jumat (24/9/2021). Azis telah berstatus tersangka suap penanganan perkara di Lampung Tengah

NASIONAL | 24 September 2021

Persiapan G20 2022, Sandiaga Uno Pesan 120 Kain Tenun Gringsing

Sandiaga Uno memesan 120 kain tenun Gringsing untuk dihadiahkan kepada para pemimpin dunia yang akan hadir pada perhelatan G20 di Bali tahun depan.

NASIONAL | 24 September 2021

Azis Syamsuddin Dijemput Paksa, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Golkar menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Hal ini disampaikan Ketua DPP Golkar, Supriansa menanggapi langkah KPK menjemput paksa Azis Syamsuddin.

NASIONAL | 24 September 2021

Firli Bahuri: KPK Junjung Tinggi HAM dalam Penangkapan Azis Syamsuddin

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, tim KPK sejak pukul 16.00 WIB tadi mencari keberadaan Azis Syamsuddin dan menangkap yang bersangkutan pada pukul 19.10 WIB.

NASIONAL | 24 September 2021

UPH Tutup Festival "Go Beyond Celebration 2021"

UPH resmi menutup rangkaian UPH Festival "Go Beyond Celebration 2021" dengan menampilkan berbagai pertunjukan menarik.

NASIONAL | 24 September 2021

Ketua KPK: Tes Covid-19 Azis Syamsuddin Negatif

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, berdasarkan hasil tes, Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin negatif Covid-19. Atas dasar itu, KPK pun membawa Azis ke Gedung KPK

NASIONAL | 24 September 2021

Juliari Batubara Resmi Menghuni Lapas Kelas I Tangerang

Mantan Mensos Juliari Batubara resmi menghuni Lapas Kelas 1 Tangerang sejak Rabu, 22 September 2021.

NASIONAL | 24 September 2021

Dijemput Paksa, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung KPK

KPK menemukan keberadaan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Tim penyidik pun membawa Azis ke Gedung KPK.

NASIONAL | 24 September 2021

Labuan Bajo Terus Bersiap Sambut KTT G-20 2022

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menjadi tempat penyelenggaraan KTT G-20 2022 terus bersiap diri dan bersinergi dengan pihak terkait.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Gelombang Ketiga Covid-19 Bisa Dicegah, Pemerintah dan Masyarakat Harus Konsisten Atasi Bersama

Gelombang Ketiga Covid-19 Bisa Dicegah, Pemerintah dan Masyarakat Harus Konsisten Atasi Bersama

KESEHATAN | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings