Pertengahan Bulan ini Komnas HAM Beberkan Hasil Penyelidikan TWK KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pertengahan Bulan ini Komnas HAM Beberkan Hasil Penyelidikan TWK KPK

Kamis, 1 Juli 2021 | 17:45 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan segera merampungkan penyelidikan terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hasil penyelidikan itu akan disampaikan pada pertengahan Juli 2021 mendatang.

"Target sampai pertengahan bulan ini," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M Choirul Anam saat dikonfirmasi awak media, Kamis (1/7/2021).

Anam menyampaikan, pihaknya sampai saat ini masih menelusuri dan menyandingkan fakta-fakta yang telah didapat dari hasil pemeriksaan. Komnas HAM diketahui telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk Pimpinan KPK Nurul Ghufron hingga Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana.

Komnas HAM juga telah meminta keterangan empat mantan Pimpinan KPK, yakni Mochammad Jasin, Abraham Samad, Saut Situmorang dan Bambang Widjojanto. Tetapi belum ada finalisasi dari fakta-fakta yang didapat Komnas HAM.

"Sedang konsolidasi semua fakta dan menyandingkan dengan instrument hukum. Untuk laporan," kata Anam.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Langganan Banjir, Risma Minta Pemda di Kalimantan Siapkan Kebijakan Komprehensif

Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai dampak bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim

NASIONAL | 16 September 2021

Kementerian Sosial Tegaskan Sudah Perbarui Data DTKS

74.420.345 data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan telah diperbarui dan mengintegrasikannya dengan DTKS serta dipadankan dengan Dukcapil.

NASIONAL | 16 September 2021

Gubernur Sumsel Doakan Alex Noerdin Tabah Jalani Proses Hukum

Menurut Herman Daru, Alex Noerdin merupakan salah seorang sosok yang memberikan pengaruh positif terhadap dirinya secara pribadi.

NASIONAL | 16 September 2021

Perubahan Iklim Bisa Berdampak pada Tenggelamnya Pesisir Utara Jawa

Edvin mengatakan, kenaikan air laut tak lepas dari fenomena mencairnya es di kutub bumi dan pemuaian air laut karena pemanasan global.

NASIONAL | 16 September 2021

KPK Tetapkan Kadis PU Hulu Sungai Utara Tersangka Dugaan Suap Proyek

KPK menetapkan Kepala Dinas PU Hulu Sungai Utara, Maliki sebagai tersangka kasus dugaan suap.

NASIONAL | 16 September 2021

Erick Thohir: Kawasan Wisata Bakauheni Akan Jadi Jantung Pertumbuhan

Erick Thohir mengungkapkan kawasan wisata terpadu "Bakauheni Harbour City" di Lampung akan menjadi jantung baru pertumbuhan ekonomi.

NASIONAL | 16 September 2021

Sidang Perkara Asabri Diusulkan Digelar Terpisah

Trubus Rahadiansyah menyarankan proses persidangan perkara Asabri dilakukan secara terpisah.

NASIONAL | 16 September 2021

Menteri Tjahjo: PPK Tidak Maksimal Jatuhkan Sanksi untuk PNS

Menteri Tjahjo menyebut pejabat pembina kepegawaian (PPK) selama ini tidak maksimal dalam menjatuhkan sanksi terhadap PNS.

NASIONAL | 16 September 2021

Mendagri Ingatkan Pejabat Pemda Hindari Konflik Kepentingan

Mendagri melarang pemerintah daerah (pemda) mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

NASIONAL | 16 September 2021



TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Perkuat Jaringan Bisnis Koperasi Nasional, Dekopin Gandeng Ditjen Dukcapil dan Peruri

Perkuat Jaringan Bisnis Koperasi Nasional, Dekopin Gandeng Ditjen Dukcapil dan Peruri

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings