Presiden Diminta Terbitkan Kebijakan Vaksinasi untuk Penghuni Rutan dan Lapas
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Presiden Diminta Terbitkan Kebijakan Vaksinasi untuk Penghuni Rutan dan Lapas

Minggu, 4 Juli 2021 | 12:01 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak tiga lembaga kajian dan advokasi bidang hukum dan peradilan, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) meminta pemerintah memberikan perhatian pada warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. ICJR, IJRS dan LeIP meminta pemerintah menerbitkan kebijakan vaksinasi bagi penghuni rutan dan lapas.

"Kami menyerukan kepada Presiden agar menerbitkan kebijakan untuk vaksinasi langsung dan segera bagi seluruh penghuni rutan dan lapas termasuk penghuni rutan selain di bawah Kementerian Hukum dan HAM," kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus A. T. Napitupulu dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (4/7/2021).

Erasmus mengatakan, hingga saat ini tidak ada data pasti yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penyebaran Covid-19 di Rutan dan Lapas secara update dan real time. Padahal, klaster Covid-19 pun terus bermunculan di dalam Lapas.

Terakhir, pada 1 Juli 2021, 65 warga binaan di Lapas Kelas II A Kuningan terkonfirmasi positif Covid-19. Dikatakan, satu-satunya data terbuka soal penyebaran tersedia dari paparan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada Februari 2021 lalu yang menyebut terdapat 4.343 WBP, termasuk anak-anak yang telah terinfeksi Covid-19, juga terdapat 1.872 Petugas Pemasyarakatan yang terjangkit.

"Data ini tidak dapat dipantau secara berkala oleh masyarakat, intervensi penanganan Covid-19 di Lapas minim dari pengawasan publik, karena sumber informasi hanya berasal dari pihak Lapas dan Kementerian Hukum dan HAM tanpa komitmen penyampaian ke publik secara berkala," katanya.

Erasmus mengungkapkan, minimnya informasi mengenai penyebaran Covid-19 diperburuk dengan kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas yang terus merangkak naik. Sempat berhasil ditekan hingga pada Maret-Mei 2020 lalu, dari angka overcrowding 99% menjadi 69%, nyatanya sekarang overcrowding Lapas dan Rutan terus merangkak naik bahkan lebih buruk dari sebelum kondisi pandemi.

Pada Februari 2020 overcrowding di angka 98%, sedangkan sekarang, pada Juni 2021 angka overcrowding mencapai 100%, dengan jumlah penghuni mencapai 272.000 orang sedangkan kapasitas hanya 135.000 orang. Tidak hanya dalam Rutan dan Lapas di bawah pengawasan Menteri Hukum dan HAM, kelebihan penghuni juga terjadi di tempat penahanan lainnya seperti kantor kepolisian, meskipun tidak ada data pasti seperti informasi di Rutan dan Lapas di bawah pengawasan Kemkumham.

"Hingga kini WBP dan tahanan tidak pernah menjadi prioritas vaksinasi. Tidak ada program khusus pemerintah yang menjamin vaksin harus segera diberikan kepada seluruh WBP dan tahanan, padahal mereka tidak dapat melakukan physical distancing. Dalam skema vaksinasi WHO, harusnya WBP dan tahanan masuk ke dalam kelompok prioritas kedua setelah tenaga kesehatan. Hal ini menimbulkan tanda tanya terkait komitemen Pemerintah dalam memperhatikan kesehatan WBP dan tahanan," papar Erasmus.

Erasmus mengakui, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Rutan dan Lapas. Salah satunya kebijakan asimilasi di rumah dan Integrasi WBP yang tertuang dalam Permenkumham No. 10 tahun 2020/No. 32 tahun 2020/No. 24 tahun 2021.

Kebijakan ini menurut Kemkumham berhasil mengeluarkan 55.929 WBP dan 1.415 anak penerima hak integrasi, serta 69.006 WBP dan anak penerima hak Asimilasi di rumah pada 2020. Sedangkan pada 2021, tercatat 16.387 WBP, 309 anak menerima hak integrasi, serta 21.096 narapidana dan anak menjalankan asimilasi di rumah. Untuk itu, ICJR, IJRS dan menyerukan kepada pemerintah untuk melanjutkan kebijakan asimilasi di rumah untuk WBP.

"Kami juga menyerukan agar Presiden menerbitkan kebijakan pengeluaran WBP berbasisi kerentanan untuk WBP lansia, perempuan dengan anak atau beban pengasuhan, dengan riwayat penyakit bawaan dan pecandu narkotika," katanya.

Di sisi lain, ICJR, IJRS dan LeIP juga meminta agar pemerintah agar menerbitkan kebijakan menghentikan penahanan dalam lembaga bagi Kepolisian dan Kejaksaan dengan memaksimalkan bentuk lain, seperti penangguhan penahanan dengan jaminan, tahanan rumah, tahanan kota.

Kebijakan ini dinilai penting lantaran arus masuk tahanan dan rutan yang tinggi dan tidak sepadan dengan kebijakan asimilasi. Kondisi ini, katanya menunjukkan tidak adanya sinergisitas antara Kemkumham dengan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam menekan angka overcrowding, angka pemenjaraan terus naik.

"Kami juga menyerukan Presiden untuk menerbitkan kebijakan untuk Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dengan memaksimalkan alternatif pemidanaan non pemenjaraan misalnya pidana percobaan dengan syarat umum dan syarat khusus ganti kerugian, pidana denda, rehabilitasi rawat jalan untuk pengguna narkotika," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Tingkatkan Skill dan Kompetensi, Menaker Dorong PMI Mengakses Pendidikan Tinggi

Ida menyatakan adanya globalisasi dan revolusi industri digital menuntut para PMI untuk semakin cepat beradaptasi dan belajar agar tidak tertinggal.

NASIONAL | 19 September 2021

Waspadai 24 Wilayah Ini Akan Dilanda Cuaca Ekstrem

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir, guntur, dan peningkatan angin kencang.

NASIONAL | 19 September 2021

Danone dan Kemdikbudristek Perluas Akses Pendidikan Anak

Danone Indonesia dan Kemdikbudristek perluas akses pendidikan anak.

NASIONAL | 19 September 2021

Nadiem: Lebih dari 100.000 Sekolah Telah Gelar PTM Terbatas

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi di Mandailing Natal Dipukul 2 Pengedar Ganja

Kedua tersangka itu juga mencoba merampas senjata petugas tersebut.

NASIONAL | 18 September 2021

Polresta Denpasar Tahan Selebgram Atas Dugaan Pornografi

Polresta Denpasar, Bali menahan seorang selebgram berinisial RR atas dugaan kasus pornografi yang dilakukannya melalui salah satu aplikasi Mango.

NASIONAL | 18 September 2021

Bocah Kebon dari Deli Kupas Perjalanan Hidup Hakim Agung Supandi

Peluncuran buku perjalanan hidup Hakim Agung Prof Supandi, "Bocah Kebon dari Deli" yang digelar Jumat (17/9/2021) berlangsung meriah.

NASIONAL | 18 September 2021

Yayasan Al Muslim Luncurkan STMIK Al Muslim⁣ ⁣

Yayasan Al Muslim mengembangkan sayap melakukan perubahannya menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Al Muslim

NASIONAL | 18 September 2021

Ini Rekam Jejak Pimpinan MIT Poso Ali Kalora

Pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora bersama anggotanya Jaka Ramadhan tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madago Raya

NASIONAL | 18 September 2021

Mabes Polri Terima Laporan Tewasnya Pimpinan Teroris Ali Kalora

Mabes Polri telah menerima informasi tewasnya pimpinan teroris Poso, Ali Ahmad alias Ali Kalora dalam baku tembak dengan Satgas Madago Raya di Kabupaten Parigi.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
10,2 Juta Orang Terima Vaksinasi Covid-19 di Jakarta, 65% KTP DKI

10,2 Juta Orang Terima Vaksinasi Covid-19 di Jakarta, 65% KTP DKI

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings