Hukuman Pinangki Disunat Jadi 4 Tahun, Jaksa Tak Ajukan Kasasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hukuman Pinangki Disunat Jadi 4 Tahun, Jaksa Tak Ajukan Kasasi

Senin, 5 Juli 2021 | 21:24 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa penuntut umum (JPU) memutuskan tidak mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari. Diketahui, dalam putusan banding, PT DKI menyunat hukuman Pinangki dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun pidana penjara atau berkurang 6 tahun.

“JPU tidak mengajukan permohonan kasasi,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Riono Budisantoso saat dikonfirmasi, Senin (5/7/2021).

Sebelumnya, Pinangki selaku mantan kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejasaan Agung (Kejagung), dinilai terbukti bersalah dalam kasus suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat terkait skandal Djoko S Tjandra.

Sejumlah kalangan mendesak kejaksaan untuk mengajukan kasasi atas putusan PT DKI yang menyunat hukuman Pinangki tersebut. Namun, Riono menilai hukuman yang dijatuhkan PT DKI telah sesuai dengan tuntutan JPU. Sebelumnya JPU menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menghukum Pinangki dengan 4 tahun pidana penjara.

“JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan PT,” kata Riono.

Seperti diberitakan, putusan PT DKI diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding dengan Ketua Majelis Muhammad Yusuf serta anggota Majelis Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik pada 8 Juni 2021. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada Senin (14/6/2021).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PT DKI menilai hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Pinangki yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terlalu berat. Majelis Hakim menilai Pinangki telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa.

Untuk itu, Majelis Hakim Banding menilai Pinangki masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Selain itu, Majelis Hakim PT DKI menilai Pinangki merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun), sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Selain itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Majelis Hakim juga menilai, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Kemudian, tuntutan pidana JPU selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Pinangki. Majelis Hakim memvonis Pinangki terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra, dan melakukan tindak pidana pencucian uang dan bermufakat jahat.

Putusan hakim tersebut lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan JPU. Jaksa sebelumnya hanya menuntut agar Pinangki dihukum 4 tahun pidana dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan Pinangki terbukti bersalah karena menerima suap sebesar US$ 450 ribu dari Djoko Tjandra.

Majelis Hakim juga menyatakan Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas suap yang diterima serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar Djoko Tjandra lolos dari eksekusi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Anggota DPR Dukung Usaha Pemerintah Berangus KKB Papua

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono mendukung upaya pemerintah dalam memberangus KKB di Papua yang telah menyerang warga sipil hingga nakes.

NASIONAL | 23 September 2021

Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Polri: Kasusnya Sangat Kompleks

Teka-teki siapa pelaku pembunuh Tuti Suhartini (55) dan anaknya Amalia Mustika Ratu (23), di Subang, Jawa Barat, belum terpecahkan.

NASIONAL | 23 September 2021

LPEI Bantu Pemkab Samosir Percepat Herd Immunity

LPEI mendukung program vaksinasi yang sedang dijalankan Pemkab Samosir untuk mempercepat herd immunity.

NASIONAL | 23 September 2021

Setara Institute Nilai Pejabat Makin Alergi dengan Kritik dari Masyarakat

Setara Institute menilai para pejabat semakin alergi dengan kritik dari masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaporan yang dilakukan pejabat terhadap masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

Peserta Seleksi P3K Keluhkan Materi Sulit, Nadiem: Soal Disusun Guru

Mendikbudristek menyatakan, materi seleksi seleksi P3K Guru tahap I yang dikeluhkan sulit oleh peserta sebetulnya disusun oleh para guru

NASIONAL | 23 September 2021

Korban Mafia Tanah Kecewa Saat Salah Cegat Rombongan Presiden Jokowi

Unjuk rasa dan rencana mencegat rombongan Presiden Jokowi itu dilakukan Guru Besar IPB karena ingin ada kepastian terhadap kasus perampasan tanah miliknya.

NASIONAL | 23 September 2021

Satgas Harap PON Papua Tak Jadi Sumber Penularan Covid-19

Satgas berharap PON XX Papua tidak menjadi sumber penularan Covid-19, salah satunya adalah dengan memitigasi risiko penularan Covid-19

NASIONAL | 23 September 2021

Polisi Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Napoleon Aniaya Muhammad Kace

Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang kasus penganiayaan itu.

NASIONAL | 23 September 2021

Effendi Simbolon Nilai Labelisasi Teroris yang Dilakukan Mahfud MD Keliru

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon menilai labelisasi teroris gerakan referendum Papua yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD hal yang keliru.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudristek-DPR Bersepakat Tunda Pengumuman Hasil Seleksi P3K Guru

Kemendikbudristek dan Komisi X bersepakat menunda pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru tahap I

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Anggota DPR Dukung Usaha Pemerintah Berangus KKB Papua

Anggota DPR Dukung Usaha Pemerintah Berangus KKB Papua

NASIONAL | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings