Tak Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Diduga Lindungi King Maker Skandal Djoko Tjandra
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tak Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Diduga Lindungi King Maker Skandal Djoko Tjandra

Selasa, 6 Juli 2021 | 16:58 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menyunat hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari untuk menutupi peran king maker.

Dalam pertimbangan putusan perkara Pinangki, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan sosok king maker dalam skandal Djoko Tjandra benar adanya. Sosok tersebut terbukti dari percakapan yang dibenarkan Pinangki Sirna Malasari, advokat Anita Kolopaking dan saksi Rahmat.

"Saya menduga, tidak kasasi ini untuk menutupi peran king maker. Yang mana yang saya pernah ungkap dulu di KPK ada peran 'king maker' dan diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada peran 'king maker'," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat dihubungi, Selasa (6/7/2021).

Diketahui, dalam putusan banding, PT DKI menyunat hukuman Pinangki dari semula 10 tahun pidana penjara menjadi 4 tahun pidana penjara atau berkurang 6 tahun penjara. Boyamin mengatakan, dengan tidak diajukannya kasasi atas putusan Pinangki, menunjukkan keengganan Kejaksaan Agung membongkar peran king maker.

"Saya berharap sebenarnya Kejaksaan Agung mengajukan kasasi untuk membongkar peran king maker," katanya.

Selain itu, menurut Boyamin, tidak diajukannya kasasi ini mencederai harapan masyarakat yang menginginkan Kejagung untuk mengajukan kasasi ke MA. Selain itu, Boyamin juga menyoroti disparitas atau perbedaan hukuman dalam perkara skandal Djoko Tjandra ini yang mencederai rasa keadilan. Sebagai penegak hukum, hukuman Pinangki seharunya paling tinggi dibanding Djoko Tjandra yang dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dan pengusaha sekaligus mantan kader Nasdem, Andi Irfan Jaya yang dihukum 6 tahun pidana penjara.

"Jadi jaksa menutup diri atas rasa keadilan," katanya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) memutuskan tidak mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PT DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat terkait skandal Djoko Tjandra. Dalam putusan banding, PT DKI diketahui menyunat hukuman Pinangki dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun pidana penjara atau berkurang 6 tahun.

"JPU tidak mengajukan permohonan kasasi," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Riono Budisantoso saat dikonfirmasi, Senin (5/7/2021).

Sejumlah kalangan sebelumnya mendesak, Kejaksaan untuk mengajukan kasasi atas putusan PT DKI yang menyunat hukuman Pinangki tersebut. Namun, Riono menilai, hukuman yang dijatuhkan PT DKI telah sesuai dengan tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menghukum Pinangki dengan 4 tahun pidana penjara.

"JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan PT (Pengadilan Tinggi)" kata Riono.

Diberitakan, PT DKI Jakarta menyunat hukuman Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun. PT DKI menyatakan, Pinangki terbukti menerima suap, melakukan pidana pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat terkait skandal Djoko Tjandra.

Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim banding dengan Ketua Majelis Muhammad Yusuf serta anggota Majelis Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik pada 8 Juni 2021. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada Senin (14/6/2021).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim PT DKI menilai hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Pinangki yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terlalu berat. majelis hakim menilai, Pinangki telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Untuk itu, majelis hakim banding menilai, Pinangki masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik.

Selain itu, majelis hakim PT DKI menilai, Pinangki merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Selain itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.
Majelis hakim juga menilai, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Kemudian, tuntutan pidana jaksa/penuntut umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Pinangki. Majelis hakim memvonis Pinangki terbukti menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang dan bermufakat jahat.
Putusan hakim tersebut lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan JPU. Jaksa sebelumnya hanya menuntut agar Pinangki dihukum 4 tahun pidana dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan, Pinangki terbukti bersalah karena menerima suap sebesar US$ 450.000 dari terpidana kasus Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA Djoko Tjandra. Majelis hakim juga menyatakan Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas suap yang diterima serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar Djoko Tjandra lolos dari eksekusi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Proses Hukum secara Tegas, Aksi Main Hakim Napoleon Bonaparte Berbahaya

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kace, bisa membahayakan apabila tidak diproses hukum secara tegas.

NASIONAL | 24 September 2021

Garuda Bawa Pulang 13 Kura-kura Leher Ular Rote dari Singapura

Mendukung konservasi satwa, Garuda Indonesia menerbangkan 13 kura-kura jenis leher ular Rote (Chelodina mccordi) dari Singapura ke Kupang.

NASIONAL | 24 September 2021

Edukasi Lingkungan Allianz Indonesia Lewat Aksi World Cleanup Day 2021

Partisipasi pada World Cleanup Day 2021 merupakan kelanjutan komitmen, dan kepedulian Allianz Indonesia terhadap lingkungan.

NASIONAL | 24 September 2021

Terima 19.752 Pengaduan Terkait P3K, Ini Rekomendasi PGRI untuk Pemerintah

PGRI berharap pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen P3K sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru.

NASIONAL | 24 September 2021

Kasus Napoleon Aniaya Kace, Kompolnas: Tak Boleh Lagi Ada Kekerasan di Ruang Tahanan

Dikatakan Poengky, lebih disayangkan lagi pelakunya diduga oknum anggota Polri aktif berpangkat jenderal.

NASIONAL | 24 September 2021

Sandiaga Uno Bertemu Tokoh Masyarakat Adat Papua Bahas KBMAP IV

Pada pertemuan terbatas tersebut Sandiaga Uno mendengarkan aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat adat Papua.

NASIONAL | 24 September 2021

BMKG Sajikan Informasi Cuaca di Seluruh Klaster Pertandingan PON Papua

Terlebih penyelenggaraan PON XX 2021 sendiri bertepatan dengan kalender musim penghujan Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Eks Dirut Sarana Jaya Segera Diadili Kasus Korupsi Tanah Munjul

Mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan bakal segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

NASIONAL | 24 September 2021

Sekjen Kemdes Hadiri Pembukaan ToT P3PD Tahap 1

Menurut Sekjen Kemdes PDTT Taufik Madjid, pandemi tidak boleh menjadi penghalang untuk Kemdes PDTT menjalankan tugas dan fungsinya.

NASIONAL | 24 September 2021

Danamon Gelar Vaksinasi Tahap Dua untuk Pedagang Pasar Sleman

Danamon percaya, pasar membutuhkan perhatian khusus untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Bentuk Anak Usaha Baru, Bali Bintang Sejahtera Garap Bisnis Teknologi

Bentuk Anak Usaha Baru, Bali Bintang Sejahtera Garap Bisnis Teknologi

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings