Edhy Prabowo Beberkan Kinerjanya Saat Menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Edhy Prabowo Beberkan Kinerjanya Saat Menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan

Sabtu, 10 Juli 2021 | 11:16 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengungkap berbagai inovasi dan gebrakan yang dilakukannya selama menjabat orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal itu disampaikan Edhy saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/7/2021).

"Pasca-rekonsiliasi Pemilu 2019, saya diminta Presiden agar membenahi sektor kelautan dan perikanan. Tugas prioritasnya adalah memperbaiki kembali komunikasi dengan stakeholder perikanan, baik itu nelayan hingga pelaku usaha, serta yang kedua mengembangkan potensi perikanan budidaya," kata Edhy.

Edhy menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah harus hadir di tengah nelayan dan memikirkan segala hajat hidupnya. Presiden berpesan kepada Edhy untuk melakukan lompatan-lompatan besar dalam menata ekosistem industri perikanan dan kelautan Indonesia, dari hulu sampai ke hilir. Dituturkan, kebijakan kelautan harus betul-betul bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru sehingga bisa membuat industri perikanan semakin produktif dan juga bangkit. "Sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI, saya konsisten menjalankan berbagai strategi dan gebrakan guna mendorong kemajuan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia," katanya.

Selama sekitar setahun menjabat, Edhy mengaku kerap menyusuri seluruh wilayah Indonesia dan mencatat setiap keluhan dan masukan nelayan. "Komunikasi dengan daerah berjalan lancar dan ketika ada kendala disampaikan ke pusat, responnya juga sudah cepat. Hal ini sudah jauh lebih baik dan menjadi terobosan yang luar biasa," katanya.

Edhy juga mengklaim Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kinerja positif saat dipimpinnya meski di tengah pandemi. Berbagai terobosan, kata Edhy, dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Selama dirinya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy membeberkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor Perikanan Tangkap dari 1 Januari sampai dengan 7 Oktober 2020 senilai sekitar 470,57 miliar.

Sementara PNBP sektor perikanan budidaya mencapai Rp 14,85 miliar. Adapun nilai tukar nelayan sampai September 2020 mencapai 100,72 dan nilai tukar pembudidaya ikan sampai September 2020 mencapai 100,51. Sedangkan produksi perikanan tangkap mencapai 7.703.652 ton dan produksi perikanan budidaya sampai dengan Juni 2020 mencapai 7.700.000 ton.
"Sedangkan nilai ekspor hasil perikanan mencapai US$ 437.370.000, dibanding bulan Agustus 2019 terdapat peningkatan sebesar 6,31%. Volume ekspor hasil perikanan pada Agustus 2020 mencapai 107.210 ton atau meningkat 8,61% dibanding ekspor Juli 2020, sementara dibanding bulan Agustus 2019 meningkat sebanyak 9,06%. Nilai ekspor hasil perikanan dari Januari hingga Agustus 2020 mencapai US$ 3,280 miliar atau meningkat 7,03% dibanding periode yang sama pada tahun 2019," paparnya.

Pada akhir Desember 2019, Edhy mengaku berupaya menyederhanakan perizinan usaha di pusat dan daerah, dengan meluncurkan aplikasi SILAT atau Sistem Informasi Izin Layanan Cepat. Aplikasi itu memangkas izin perikanan tangkap yang semula selama 14 hari menjadi satu jam secara online. Melalui aplikasi SILAT, terdapat 1.824 SIUP yang diterbitkan. Selain itu, program itu juga menerbitkan 4.179 SIPI dan 303 SIKPI. "Kebijakan SILAT ini mendapat apresiasi dari para pelaku usaha perikanan, terlebih menjadi solusi di era pandemi Covid-19. Pengakuan itu pernah disampaikan secara terbuka kepada publik oleh salah satu pelaku usaha perikanan tangkap, Siswo Purnomo," katanya.

Edhy menambahkan, KKP saat dipimpinnya juga berupaya memberikan kemudahan akses permodalan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan serta memberikan perlindungan asuransi kepada awak kapal. Edhy juga membeberkan upaya KKP dalam meningkatkan standarisasi mutu dan keamanan produk perikanan, salah satunya dengan mengekspor langsung produk perikanan dari suatu daerah ke negara tujuan. Selain itu, Edhy mengeklaim KKP di era kepemimpinnya berupaya menjaga kelestarian dan potensi sumber daya kelautan dengan merehabilitasi mangrove dan merestorasi terumbu karang. Di sisi lain, kata Edhy, KKP yang dipimpinnya juga berupaya menjaga kedaulatan laut Indonesia dengan menangkap 74 kapal, baik dari dalam maupun luar negeri selama periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020.

Diketahui, Jaksa Penuntut KPK menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Selain pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut agar Edhy dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 9,687 miliar dan US$ 77.000 dikurangi dengan uang yang sudah dikembalikan. Selain itu, Jaksa juga menuntut agar Majelis Hakim mencabut hak Edhy untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani masa pidana pokok.

Jaksa meyakini Edhy terbukti menerima suap Rp 25,7 miliar. Uang itu diyakini Jaksa diberikan kepada Edhy untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster atau benur kepada PT DPPP dan para eksportir benur lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

2 Pekan Pascaserangan KKB, IDI Papua Sebut Nakes yang Jadi Korban Masih Jalani Pemulihan

Donald menyebutkan, jenazah perawat analis Gabriella Meilani sudah berhasil dievakuasi oleh TNI-Polri dari lokasi kejadian di di Kiwirok .

NASIONAL | 26 September 2021

Kronologi Gugurnya Anggota Brimob Saat Kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok

Kontak tembak antara TNI-Polri dengan KKB di wilayah Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, Minggu pagi menyebabkan gugurnya Bharatu Muhammad Kurniadi.

NASIONAL | 26 September 2021

Jawa Tengah Juara Umum Kompetisi Olahraga Siswa Nasional 2021

Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi juara umum pada Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) tahun 2021 dengan raihan 16 medali.

NASIONAL | 26 September 2021


BMKG: Hujan Lebat dan Petir Berpotensi Landa Sejumlah Daerah di Indonesia

BMKG memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi melanda sejumlah daerah di Indonesia.

NASIONAL | 26 September 2021

Cegah Radikalisme, Literasi Perdamaian Perlu Terus Digaungkan di Kalangan Pemuda

Beberapa teroris berasal dari Pasuruan dan sekitarnya, sehingga perlu peningkatan literasi perdamaian masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa.

NASIONAL | 26 September 2021

Anggota Brimob Gugur dalam Kontak Tembak di Kiwirok

Memang benar ada anggota yang meninggal dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok.

NASIONAL | 26 September 2021

Soal Bakamla, Mantan Kabais Sebut Legislator Gagal Paham

Menurut Soleman B Ponto banyak pihak yang tidak memahami keberadaan serta fungsi dari Bakamla.

NASIONAL | 26 September 2021

Satgas Nemangkawi Akan Lakukan Penegakan Hukum terhadap KKB di Kiwirok

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan personel Satgas Nemangkawi yang ditugaskan ke Kiwirok akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB

NASIONAL | 25 September 2021

Prihatin Azis Syamsuddin Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, PSI: Menyedihkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin terhadap ditetapkannya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kasus Aktif Covid-19


# Rocky Gerung vs Sentul City


# Literasi Perdamaian


# Permata Buana


# Kegiatan Besar



TERKINI
Kementerian PUPR Bangun PSU Rumah Subsidi di Bali

Kementerian PUPR Bangun PSU Rumah Subsidi di Bali

EKONOMI | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings