Perdebatan TWK Harus Diakhiri, Hendardi: Tidak Sehat untuk Publik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perdebatan TWK Harus Diakhiri, Hendardi: Tidak Sehat untuk Publik

Sabtu, 10 Juli 2021 | 13:23 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Pendiri Setara Institute Hendardi mendorong perdebatan mengenai hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar diakhiri. Menurut Hendardi, respons-respons yang muncul di publik sudah tidak sehat.

“Hal-hal yang terkait permainan politik atau respons-respons politik terkait polemik 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK sudah harus diakhiri, karena tidak sehat buat publik,” kata Hendardi seperti keterangan yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (10/7/2021).

Menurut Hendardi, kerap ada manipulasi atau pernyataan tendensius dari kelompok 51 pegawai KPK yang gagal TWK. Pihak dimaksud, kata Hendardi, selalu menyebut tanpa mereka kasus-kasus besar tidak akan bisa dibongkar.

“Saya kira itu hanya kekonyolan saja. Karena kasus besar di mana pun memang selalu terkait kekuasaan dan partai politik, tapi kasus besar bukan hanya terkait tentang bansos atau jual beli jabatan, tetapi juga kasus Bank Century, Hambalang, Formula E DKI Jakarta, e-KTP juga itu kasus triliunan rupiah,” ucapnya.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) tersebut menegaskan, pernyataan bahwa KPK akan runtuh tanpa para pegawai KPK yang gagal TWk, ibarat jurus pendekar mabuk.

“Mengkultus-individukan mereka, padahal KPK yang kita kenal harusnya bekerja secara kolektif kolegial. Karena itu ke depan harus ada perbaikan sistematis dalam penyelamatan keuangan negara,” kata Hendardi.

Hendardi telah menyampaikan itu dalam Webinar Series Moya Institute bertajuk “Ujung Perjalanan Kelompok 51 KPK”, Jumat (9/7/2021). Pembicara lainnya, yakni Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah.

Senada dengan Hendardi, Fahri pun berharap perdebatan TWK dihentikan. Fahri menyatakan Indonesia harus berjalan ke depan untuk menyusun bersama ide pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Fahri menuturkan iInisiatif-inisiatif yang dilakukan KPK selama 20 tahun belakangan ini secara akademis sangat berbahaya sekali.

“Saya berpegang dari Prof Romli sebagai Ketua Tim Penyusun UU KPK dan juga Prof Andi Hamzah sebagai Tim Ahli. Mereka sangat senang sekali dengan adanya perubahan UU KPK, mengingat cara kerja KPK selama ini di luar harapan dari para pakar penyusun UU KPK tersebut,” kata Fahri.

Menurut Fahri, KPK selama ini tidak ada pengawasan. KPK tidak sesuai dengan semangat awal pembentukannya. Karena itu, dikhawatirkan lembaga ini justru akan mengambil jalan pintas daripada negara hukum.

“Birokrasinya tidak diperkuat, dibimbing dan ditata. Tapi justru sensasi geger-gegeran. Di situlah masalahnya. Demokrasi terancam. Birokrasinya kacau. Selama 20 tahun bekerja melawan korupsi yang ada gontok-gontokan. Lembaga ini justru menjadi oposisi bagi lembaga lain” ucap Fahri.

Sementara itu, pengamat isu-isu strategis nasional Prof Imron Cotan menyebutkan, polemik TWK Pegawai KPK adalah peristiwa hukum. Kalau dianggap tidak memenuhi syarat, Imron menyarankan untuk disalurkan ke saluran hukum yang ada.

“Misal ke Ombudsman kalau dirasa ada maladministrasi. Kalau ada unsur pidana, bisa ke pengadilan atau PTUN. Daripada ke PGI, MUI atau Komnas HAM. Dampaknya masyarakat terpecah. Timbul kontroversi. Padahal bangsa kita sedang mengalami pandemi dengan kondisi terparah selama 2 tahun belakangan ini,” kata Imron.

Imron meminta seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu menyelesaikan berbagai persoalan strategis dibanding hanya berkutat dengan persoalan 51 orang pegawai KPK yang tidak lulus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Menhub: Ganjil Genap Berlaku di Tempat Wisata di Indonesia

Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan aturan ganjil genap di tempat wisata ini belaku untuk seluruh Indonesia .

NASIONAL | 18 September 2021

Bakamla Jelaskan Situasi di Laut Natuna Utara Saat Ini

Badan Keamanan Laut menjelaskan situasi di Laut Natuna Utara saat ini. Di Laut Natuna Utara banyak kapal asing karena lalu lintas Selat Sunda dan Selat Malaka.

NASIONAL | 18 September 2021

CIPS: PTM Terbatas Harus Atasi Learning Loss Siswa

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas perlu mengatasi kondisi learning loss yang dialami para siswa

NASIONAL | 18 September 2021

KKB Sudah Deklarasikan Perang

Sekitar tiga tahun silam, KKB sudah melakukan eksekusi massal terhadap warga sipil yang sedang mengerjakan proyek infrastruktur negara.

NASIONAL | 18 September 2021

KSP: Pemerintah Konsisten Wujudkan Reforma Agraria

Abetnego Tarigan menegaskan, pemerintah tetap konsisten mewujudkan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria

NASIONAL | 18 September 2021

Kemdikbudristek: 85% Sekolah Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Hingga saat ini dari total 435.650 sekolah jenjang SD sampai SMA di Indonesia, terdapat 85% sekolah siap kembali menerapkan PTM terbatas

NASIONAL | 18 September 2021

Jawab Tantangan Bonus Demografi, Indonesia Butuh SDM Unggul

Filda mengatakan, bonus demografi harus dicermati secara bijak agar produktivitas dan daya saing penduduk usia produktif di Indonesia terus meningkat.

NASIONAL | 18 September 2021

Pencuri Gasak Uang Ratusan Juta Rupiah dari ATM Bank Jateng

Pencuri menggasak uang ratusan juta rupiah dari sebuah mesin ATM Bank Jateng di salah satu toko modern di Kota Semarang.

NASIONAL | 18 September 2021

Pendidikan, Alat Ampuh Beradaptasi pada Era Perubahan

Pendidikan kini menjadi alat bantu paling tepat untuk beradaptasi pada era perubahan yang sangat cepat.

NASIONAL | 18 September 2021

U-Dictionary, Cara Amanda Manopo Belajar Bahasa Asing

Sosok Amanda Manopo menginspirasi banyak anak muda lainnya untuk tidak pernah berhenti belajar dimanapun dan kapanpun.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
OJK: DigiKu Ciptakan Kesempatan yang Sama Antara Bank dan Fintech

OJK: DigiKu Ciptakan Kesempatan yang Sama Antara Bank dan Fintech

EKONOMI | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings