Kemdagri Tegaskan Perizinan Usaha dan Investasi Ditangani DPMPTSP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemdagri Tegaskan Perizinan Usaha dan Investasi Ditangani DPMPTSP

Selasa, 13 Juli 2021 | 15:04 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani mengatakan, dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kini urusan perizinan didesentralisasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Sesuai arahan presiden, UU Cipta Kerja harus mampu melakukan penyegaran dalam urusan perizinan usaha dan investasi di seluruh daerah Indonesia. Selain itu, diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin," jelas Hamdani dalam acara Investor Daily Summit 2021, Selasa (13/7/2021).

Handani menjelaskan, salah satu upaya melakukan penyegaran dalam investasi adalah dengan menyediakan land bank atau bank tanah. Selama ini, kendala yang dihadapi sektor investasi adalah penyediaan tanah atau lahan. Karena itu dengan pembentukan bank tanah, maka akses memperoleh tanah untuk membangun usaha menjadi lebih mudah.

"Salah satu kendala investasi berkaitan dengan tanah. Dalam UU Cipta Kerja, dimudahkan untuk mendapatkan tanah dengan membentuk bank tanah. Sehingga akses memperoleh tanah relatif lebih mudah didapat dengan pembentukan bank tanah. Itu kemudahannya dengan regulasi kita yang baru,” kata Hamdani.

Dalam UU Cipta Kerja, penyederhanaan atau persyaratan ekosistem investasi terlihat jelas sekali dengan semangat penerapan perizinan berbasis risiko. "Penyederhanaan persyaratan investasi ini adalah semangat dari aturan-aturan kita tadi,” ujarnya.

Terkait pelaku atau organisasi perangkat daerah (OPD) penyelenggara perizinan, Hamdani menerangkan sudah jelas pembagian tugasnya antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk di tingkat provinsi, Gubernur sudah melimpahkan semua urusan dan kewenangan perizinan kepada DPMPTSP. Begitu juga di tingkat kabupaten/kota, bupati atau walikota sudah menyerahkan semua kewenangan perizinan kepada DPMPTSP tingkat kabupaten/kota.

"Tidak ada lagi izin-izin yang dikelola atau ditandatangani gubernur atau bupati/walikota. Sepenuhnya sudah selesai pada kepala DPMPTSP tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota,” tegas Hamdani.

Kebijakan ini menjadi bukti pemerintah terus melakukan reformasi urusan perizinan usaha sehingga tidak lagi menjadi hambatan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Kemudian, lanjut Hamdani, tidak satupun OPD di pemerintahan daerah menyelenggarakan lagi perizinan karena sudah didesentralisasikan ke DPMPTSP. "Jadi semua kewenangan gubernur, bupati, walikota sudah didelegasikan secara penuh kepada kepala DPMPTSP,” tukas Hamdani.

Berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelimpahan atau penyerahan wewenang itu harus dibarengi dengan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), baik itu dari pusat ke pemda maupun pemda ke pemkab.

"Pada tahapan regulan ini kita clear. Kita sudah bangun DPMPTSP termasuk mekanisme tata kelolanya, dimana semua OPD yang berkaitan dengan perizinan disatukan dalam DPMPTSP. Dan semua kewenangan gubernur, bupati dan walikota diserahkan kepada DPMPTSP. Implementasinya ini sejalan dengan implementasi di pusat,” tukas Hamdani.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Forum Kemitraan Tegaskan 3 Hal Penting untuk Penguatan SAD

Forum Kemitraan yang melibatkan banyak pihak ini menjadi sangat penting dalam mensinergikan aksi nyatanya buat perbaikan nasib suku anak dalam (SAD).

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Gaungkan Paradigma Baru, EdHeroes Hadir Jawab Tantangan Dunia Pendidikan di Indonesia dan Asia

Sejumlah pembicara dari mancanegara jadi narasumber dalam EdHeroes Asia Indonesia Chapter yang diselenggarakan di Indonesia, Sabtu (16/10/2021).

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Hendra Setiawan Boen Masuk Daftar Advokat Berprestasi Asia

Hendra Setiawan Boen menjadi satu di antara dua pengacara asal Indonesia yang terpilih dari 400 kandidat di seluruh Asia.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

KPK Tangkap Dodi Reza Alex Noerdin di Jakarta

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin

NASIONAL | 16 Oktober 2021

11 Pramuka MTs Ciamis Tewas Tenggelam, Kemenag: Kegiatan Harus Dievaluasi

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag mengatakan kegiatan yang berisiko tinggi harus benar-benar memperhatikan aspek keselamatan, dan ini harus dievaluasi.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Survei BI: Pertanian Tumbuh di Saat Sektor Lainnya Turun

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan tercatat meningkat sejalan dengan panen komoditas tabama.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Rembuk Alumni ITB Soroti Tantangan Pangan Masa Depan

Tantangan pangan masa depan menjadi topik yang akan dibahas dalam rembuk daerah dan rembuk alumni ITB.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Kemendikbudristek: Seleksi Jadi Pegawai, Guru Honorer Tak Perlu Ikut Bimbel Berbayar

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek mengimbau guru honorer tidak perlu ikut bimbel berbayar menghadapi tes seleksi P3K.

NASIONAL | 16 Oktober 2021


OTT KPK di Musi Banyuasin, Bupati Dodi Reza Alex Noerdin Dibawa ke Jakarta

KPK membenarkan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (15/10/2021) malam.

NASIONAL | 16 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Dodi Reza Alex Noerdin


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Pinjol Ilegal


# Anthony Ginting



TERKINI
Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Siapkan 8 Kebijakan Strategis di 2022

Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Siapkan 8 Kebijakan Strategis di 2022

EKONOMI | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings