Logo BeritaSatu

Soal Bantuan Sosial, PP PMKRI Minta Kementerian Sosial Lebih Aktif

Selasa, 20 Juli 2021 | 11:58 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia telah menerbitkan instruksi Menteri dalam negeri No. 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat guna mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.

Target diberlakukan aturan ini yakni menurunkan terinfeksi Covid-19 hingga 10.000 per-hari. Namun sejak berlaku pada tanggal 3 Juli, laju panyebaran pandemi Covid-19 mulai terlihat turun secara perlahan. Pemerintah melaporkan tambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 34.257 kasus positif per Senin (19/7/2021) sebanyak 32.217 pasien sembuh serta rekor 1.338 kasus kematian.

Selain belum mampu menurunkan laju pandemi Covid-19, penanganan bantuan sosial bagi masyarakarat yang berdampak juga belum maksimal sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Benidiktus Papa selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) meminta agar Kementerian Sosial lebih aktif dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Hal tersebut agar rakyat yang terdampak pandemi dapat ditopang perekonomiannya.

"Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan sejak awal bahwa semua pejabat negara termasuk para menteri dan kepala daerah harus memiliki sense of crisis dalam situasi sekarang ini. Salah satu terjemahannya adalah realisasi anggaran khususnya bantuan sosial terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan agar segera dipercepat," ungkap Benidiktus.

Selain itu menurut Beni, UMKM selaku sektor yang cukup dominan dalam menopang perekonomian rakyat Indonesia agar perhatikan.

“Di tengah laju dan pandemi Covid-19 yang setiap harinya mengalami peningkatan maka keterlibatan seluruh kementerian dengan mengusung konsep gotong royong harus berjalan seirama dalam penanganan pandemi Covid-19. Kami menduga ada pejabat negara yang tidak mematuhi arahan presiden untuk kepentingan bisnis semata tanpa mau terlibat menyelamatkan rakyat indonesia," imbuhnya.

Sementara itu Alboin Samosir, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI dalam kesempatan yang sama mengatakan sudah seyogyanya pemerintah lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Upaya penanganan Covid-19 selama ini tidak berjalan maksimal dikarenakan orientasi penanganan pagebluk ini masih mengarah kepada pertumbuhan ekonomi sehingga cenderung abai terhadap keselamatan warga negara.

Alboin juga menambahkan pada dasarnya hukum positif di Indonesia sudah mengatur bagaimana menangani situasi pagebluk seperti ini. Hal ini bisa ditemukan di Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jadi pemerintah seharusnya tidak perlu melahirkan regulasi baru dalam menangani pandemi Covid-19 dan tinggal menjalankan regulasi ini dengan baik dan benar.

Dalam situasi yang seperti ini, hal yang tidak disentuh PPKM Darurat adalah pemberian bantuan sosial dan kepastian hidup bagi seluruh masyarakat yang terpaksa mengentikan aktivitasnya, padahal dalam Pasal 55 UU No. 6 tahun 2018 disebutkan selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, proses optimalisasi anggaran yang ada di tiap-tiap kementerian terutama di kementerian sosial harus diarahkan untuk membantu dan menyelamatkan masyarakat yang menjadi korban dari pandemi ini. Negara harus memastikan hadir bagi tiap warga negaranya sebab dalam situasi seperti inilah para pejabat kita diuji sikap kenegarawanannya," tutup Alboin.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Krisis Energi, Jerman Batal Tutup Pembangkit Listrik Nuklir

Krisis energi akan memaksa Jerman untuk membatalkan rencana penutupan pembangkit listrik nuklir.

NEWS | 28 September 2022

Bareskrim Usut Dugaan Penipuan Mark AI, Kerugian Rp 25 Miliar.

Bareskrim mengusut kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) robot trading Mark AI

NEWS | 28 September 2022

Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah Tegaskan Objektif

Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah bakal bersikap objektif dalam menjalankan tugas sebagai kuasa hukum Putri.

NEWS | 28 September 2022

2 Eks KPK Perkuat Tim Pengacara Sambo dan Putri Candrawathi

Dua eks pegawai KPK, yakni Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, memperkuat tim pengacara Sambo dan Putri Candrawathi.

NEWS | 28 September 2022

Pakar Dukung Jokowi Lakukan Reformasi Hukum di Indonesia

Penegasan Presiden Jokowi mengenai perlu adanya reformasi hukum di Indonesia disambut baik oleh pakar hukum pidana.

NEWS | 28 September 2022

Rusia Usir Diplomat Jepang yang Dituduh Spionase

Rusia mengusir diplomat Jepang yang dituduh melakukan spionase. FSB telah menghentikan aktivitas spionase di Konsulat Jenderal Jepang di Vladivostok.

NEWS | 28 September 2022

Eks Pegawai KPK Rasamala Aritonang Jadi Pengacara Sambo, Ini Alasannya

Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo

NEWS | 28 September 2022

Tim Pengacara Ferdy Sambo Janjikan Pembelaan yang Fair

Tim pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi janji bakal memberikan pembelaan yang fair (adil) sesuai prinsip peradilan, kepada kliennya

NEWS | 28 September 2022

Latihan Militer, AS Akan Kerahkan HIMARS ke Latvia

Amerika Serikat (AS) akan mengerahkan sistem roket HIMARS untuk latihan militer ke Latvia, negara tetangga Rusia.

NEWS | 28 September 2022

KPK Cecar Zumi Zola soal Uang ke Anggota DPRD Jambi

KPK memeriksa eks Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi, Selasa (27/9/2022) dugaan suap pada pembahasan RAPBD Jambi

NEWS | 28 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Biznet dan Merkle Innovation Implementasikan <em>Private Cloud</em>

Biznet dan Merkle Innovation Implementasikan Private Cloud

EKONOMI | 8 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings