Sidang PSU Pilgub Kalsel di MK, Kubu H2D Beberkan Bukti Keterlibatan KPU sebagai Timses Sahbirin-Muhidin
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sidang PSU Pilgub Kalsel di MK, Kubu H2D Beberkan Bukti Keterlibatan KPU sebagai Timses Sahbirin-Muhidin

Rabu, 21 Juli 2021 | 15:32 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konsitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan Paslon Nomor Urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi atau H2D, Rabu (21/7/2021).

Dalam sidang perkara nomor 24/PHP.GUB-XIX/2021 ini, Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum kubu H2D mengawali permohonannya dengan menekankan wewenang MK mengesampingkan syarat ambang batas permohonan sengketa hasil pemilihan sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada.

BW, sapaan Bambang Widjojanto yang didampingi Heru Widodo, serta kuasa hukum lainnya secara daring mengungkapkan, terdapat tujuh dalil permohonan disertai 610 alat bukti, yang disampaikan pihaknya agar MK perlu mengesampingkan ambang batas dan memeriksa pokok permohonan sebagaimana 16 sengketa Pilkada lainnya.

"610 alat bukti itu di antaranya berupa kesaksian, termasuk dari tim paslon 1, handphone, video, rekaman suara, serta dokumen yang menggambarkan peristiwa pelanggaran dan kecurangan selama PSU Pilgub Kalsel. Tujuh dalil pelanggaran dan kecurangan PSU yang kami hadirkan kepada majelis hakim konstitusi ini bukanlah by accident, tetapi by design. Penyebabnya, peristiwa kecurangannya tidak hanya berulang sejak pemilihan 9 Desember 2020, tetapi sebarannya juga merata di seluruh wilayah PSU,” kata BW dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

BW yang merupakan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 ini mengatakan, dengan ratusan bukti yang ditemukan pihaknya, Bawaslu mengatakan tidak ada kecurangan dan tidak ada politik uang.

Sikap Bawaslu tersebut membuat pihaknya merasa heran. Apalagi, Bawaslu menyatakan untuk memenuhi syarat masif, pelanggaran politik uang harus terjadi di minimal 50% dari total 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

"Padahal wilayah PSU hanya terjadi di tiga kabupaten/kota. Syarat Bawaslu itu tentu saja tidak logis dan tidak rasional," katanya.

BW membeberkan, tujuh dalil pelanggaran dan kecurangan dalam proses PSU Pilgub Kalsel. Dalil-dalil itu meliputi: politik uang TSM paslon 1 di seluruh kecamatan PSU, Cagub Sahbirin Noor secara langsung melakukan politik uang, paslon 1 menggunakan birokrasi dan aparat desa sebagai tim sukses (timses).

Selanjutnya intimidasi dan premanisme guna memenangkan petahana, penegakan hukum Bawaslu tidak berjalan, KPU Kalsel berpihak kepada petahana, KPU Kalsel mengacaukan DPT, misalnya dengan kehadiran pemilih yang berbeda antara absen dan C hasil dan serta NIK pemilih yang sengaja berbeda antara undangan dan KTP.

“Di Martapura, bayangkan sebanyak 26 dari 26 desa/kelurahan terpapar politik uang Paslon 1, dengan melibatkan oknum RT, aparat desa, yang digaji Rp2,5 - Rp 5 juta per bulan. Modus kecurangan dan pelanggaran ini dilakukan begitu rapi di seluruh kecamatan PSU. Mereka bahkan terlibat dari mulai tahap perencanaan hingga eksekusi,” kata BW.

Mantan Ketua YLBHI ini menambahkan, para oknum RT/koordinator RT ini juga menandatangani "pakta integritas" layaknya sebuah sumpah atau bai’at berisi jaminan data pemilih yang akan memberikan suaranya kepada Paslon 1 dengan iming-iming uang.

Tak hanya itu, nama-nama oknum RT yang menjadi tim sukses paslon 1 tersebut merupakan KPPS yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan baik pada pemilihan 9 Desember 2020 ataupun PSU 9 Juni 2021.

“Itu artinya, terjadi kecurangan dan pelanggaran yang sangat serius, karena KPPS yang merupakan kepanjangan tangan KPU, justru berkhianat dengan menjadi bagian dari pelaku kejahatan pemilu. Maka, dalam petitum permohonan kami tidak meminta putusan PSU, tetapi meminta kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan pembatalan sebagai Paslon 1 atau penihilan suara Paslon 1. PSU jilid dua hanya akan mengulang kecurangan-kecurangan,” kata BW yang juga pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kontras.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Polisi Buru 4 Anggota Mujahidin Indonesia Timur yang Masih Buron

Dikatakan Rudy, setelah Ali Kalora dan Ikrima dibekuk, maka tinggal empat orang anggota terduga teroris Poso yang masih diburu.

NASIONAL | 19 September 2021


Tingkatkan Skill dan Kompetensi, Menaker Dorong PMI Mengakses Pendidikan Tinggi

Ida menyatakan adanya globalisasi dan revolusi industri digital menuntut para PMI untuk semakin cepat beradaptasi dan belajar agar tidak tertinggal.

NASIONAL | 19 September 2021

Waspadai 24 Wilayah Ini Akan Dilanda Cuaca Ekstrem

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir, guntur, dan peningkatan angin kencang.

NASIONAL | 19 September 2021

Danone dan Kemdikbudristek Perluas Akses Pendidikan Anak

Danone Indonesia dan Kemdikbudristek perluas akses pendidikan anak.

NASIONAL | 19 September 2021

Nadiem: Lebih dari 100.000 Sekolah Telah Gelar PTM Terbatas

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi di Mandailing Natal Dipukul 2 Pengedar Ganja

Kedua tersangka itu juga mencoba merampas senjata petugas tersebut.

NASIONAL | 18 September 2021

Polresta Denpasar Tahan Selebgram Atas Dugaan Pornografi

Polresta Denpasar, Bali menahan seorang selebgram berinisial RR atas dugaan kasus pornografi yang dilakukannya melalui salah satu aplikasi Mango.

NASIONAL | 18 September 2021

Bocah Kebon dari Deli Kupas Perjalanan Hidup Hakim Agung Supandi

Peluncuran buku perjalanan hidup Hakim Agung Prof Supandi, "Bocah Kebon dari Deli" yang digelar Jumat (17/9/2021) berlangsung meriah.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Ahli Pengobatan Alternatif Tewas Ditembak di Tangerang, Polisi Periksa Proyektil dan CCTV

Ahli Pengobatan Alternatif Tewas Ditembak di Tangerang, Polisi Periksa Proyektil dan CCTV

NASIONAL | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings