KPK Diminta Batalkan Seluruh Keputusan Terkait TWK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Diminta Batalkan Seluruh Keputusan Terkait TWK

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:38 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim advokasi selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta KPK segera membatalkan seluruh keputusan terkait asesment tes wawasan kebangsaan (TWK). Selain itu, KPK juga diminta untuk mengaktifkan kembali 75 pegawai yang sebelumnya dinonaktifkan karena tidak memenuhi syarat TWK.

"KPK segera membatalkan semua keputusan terkait TWK, lalu mengaktifkan kembali, memulihkan serta mengembalikan posisi dan hak-hak pegawai KPK yang dinyatakan TMS, termasuk tugas-tugas mereka sebelumnya dalam penanganan perkara," kata Anggota tim advokasi selamatkan KPK, Arif Maulana dalam keterangannya, Rabu (21/7).

Permintaan itu disampaikan tim advokasi menggapi hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menemukan adanya maladministrasi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan dan penetapan hasil asesment TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Tim advokasi mengapresiasi temuan Ombudsman yang dinilai terbuka dan objektif terkait polemik TWK.

Dikatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan adanya skenario pelanggaran hukum yang menghasilkan TWK dan 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Selain itu, terbukti pula bahwa pelaku intelektual atas pelanggaran ini tidak hanya Pimpinan KPK saja, melainkan turut melibatkan beberapa pejabat-pejabat tinggi Kementerian/Lembaga terutama Kepala BKN.

"Maka dari itu diperlukan penyelidikan lebih lanjut afiliasi dan peran serta para pejabat tersebut," ucap Arif.

Selain itu, adanya pemalsuan keterangan dan tanggal surat (back dated) menunjukkan adanya kesengajaan dari Pimpinan KPK untuk mencapai tujuan tertentu. Mengingat perbuatan melawan hukum ini telah menyasar penyidik, bahkan tujuh orang Kasatgas Penyidikan yang sedang menangani perkara besar.

"Maka tindakan tersebut jelas merupakan bagian dari upaya menghalang-halangi proses penyidikan (obstruction of justice) yang sedang dilakukan KPK, misalnya, perkara bansos, suap ekspor benih lobster, atau skandal pajak," kata Arif.

Berbagai pelanggaran hukum dan maladministrasi sebagaimana temuan ORI, kata Arif, sudah sepatutnya membuat keputusan TMS yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPK Nomor 652 tidak berlaku. Bahkan terjadi berbagai pelanggaran hukum, seperti pemalsuan maupun indikasi obstruction of justice perlu segera ditindaklanjuti oleh Kepolisian dan KPK.

"Koalisi masyarakat telah melaporkan Firli Bahuri kepada Polri dan laporan ORI sudah cukup sebagai bukti indikasi laporan tersebut dapat dilanjutkan. Tidak main-main, Pimpinan KPK maupun pihak lain dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor yang ancamannya maksimal 12 tahun penjara," tegas Arif.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Forum Kemitraan Tegaskan 3 Hal Penting untuk Penguatan SAD

Forum Kemitraan yang melibatkan banyak pihak ini menjadi sangat penting dalam mensinergikan aksi nyatanya buat perbaikan nasib suku anak dalam (SAD).

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Gaungkan Paradigma Baru, EdHeroes Hadir Jawab Tantangan Dunia Pendidikan di Indonesia dan Asia

Sejumlah pembicara dari mancanegara jadi narasumber dalam EdHeroes Asia Indonesia Chapter yang diselenggarakan di Indonesia, Sabtu (16/10/2021).

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Hendra Setiawan Boen Masuk Daftar Advokat Berprestasi Asia

Hendra Setiawan Boen menjadi satu di antara dua pengacara asal Indonesia yang terpilih dari 400 kandidat di seluruh Asia.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

KPK Tangkap Dodi Reza Alex Noerdin di Jakarta

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin

NASIONAL | 16 Oktober 2021

11 Pramuka MTs Ciamis Tewas Tenggelam, Kemenag: Kegiatan Harus Dievaluasi

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag mengatakan kegiatan yang berisiko tinggi harus benar-benar memperhatikan aspek keselamatan, dan ini harus dievaluasi.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Survei BI: Pertanian Tumbuh di Saat Sektor Lainnya Turun

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan tercatat meningkat sejalan dengan panen komoditas tabama.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Rembuk Alumni ITB Soroti Tantangan Pangan Masa Depan

Tantangan pangan masa depan menjadi topik yang akan dibahas dalam rembuk daerah dan rembuk alumni ITB.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Kemendikbudristek: Seleksi Jadi Pegawai, Guru Honorer Tak Perlu Ikut Bimbel Berbayar

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek mengimbau guru honorer tidak perlu ikut bimbel berbayar menghadapi tes seleksi P3K.

NASIONAL | 16 Oktober 2021


OTT KPK di Musi Banyuasin, Bupati Dodi Reza Alex Noerdin Dibawa ke Jakarta

KPK membenarkan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (15/10/2021) malam.

NASIONAL | 16 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Dodi Reza Alex Noerdin


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Pinjol Ilegal


# Anthony Ginting



TERKINI
Paramount Land Luncurkan Klaster Kedua di Kota Mandiri Paramount Petals

Paramount Land Luncurkan Klaster Kedua di Kota Mandiri Paramount Petals

EKONOMI | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings