Kemdagri: Level Zonasi Ditetapkan Menkes
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemdagri: Level Zonasi Ditetapkan Menkes

Rabu, 21 Juli 2021 | 22:47 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) 2/2021 menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rencana pelonggaran aktivitas pada 26 Juli jika tren penurunan kasus Covid-19 berlanjut. Dalam Inmendagri tersebut, pemerintah tidak lagi menggunakan istilah PPKM darurat, melainkan PPKM level 4 Covid-19 di wilayah Jawa-Bali.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemdagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, Inmendagri 22/2021 secara substantif tidak jauh berbeda dengan Inmendagri yang diterbitkan sebelumnya, yakni Inmendagri 16/2021 sebagaimana yang telah diubah dengan Inmendagri 18/2021. Yang membedakan dengan Inmendagri sebelumnya, katanya, hanya mengenai penetapan level zonasi di setiap kabupaten/kota. Dikatakan, penetapan level zonasi tersebut berdasarkan indikator yang ditetapkan Menteri Kesehatan (Menkes).

"Penetapan level zonasi untuk wilayah yang ada di setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan," kata Yusharto dalam konferensi pers bersama mengenai tindak lanjut arahan Presiden terkait perkembangan terkini penerapan PPKM yang digelar secara daring, Rabu (21/7/2021).

Dikatakan, Inmendagri 22/2021 mengatur sejumlah hal yang berkaitan dengan penguatan 3 T atau tracing, testing dan treatment. Dikatakan, testing dikakukan terhadap masyarakat yang bergejala dan kontak erat dengan orang yang telah dinyatakan suspect Covid-19. Dalam Inmendagri tersebut, setiap daerah memiliki target tersendiri per harinya yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan positivity rate.

"Untuk target orang yang akan di tes per hari untuk setiap kabupaten/kota sudah ditetapkan dalam Inmendagri ini dalam diktum Ketujuh huruf J dan diharapkan bapak ibu pemerintah daerah dapat memedomani untuk bisa mencapai pelaksanaan testing di setiap daerah," katanya.

Yusharto menambahkan, tracing dilakukan hingga mencapai 15 kontak per kasus yang terkonfirmasi positif. Setelah diidentifikasi sebagai kontak erat perlu segera diperiksa dan dikarantina. Jika dinyatakan positif perlu dilakukan isolasi, sementara jika dinyatakan negatif karantina akan dilanjutkan. Pada hari kelima karantina, dilakukan pemeriksaan kembali atau exist test untuk memastikan ada atau tidaknya virus yang terdeteksi setelah lima hari masa inkubasi. Jika pemeriksaan tersebut menunjukkan hasil negatif maka pasien dianggap selesai karantina.

Sementara, dalam penguatan treatment, Inmendagri 22/2021 mengatur mengenai perawatan terhadap pasien positif Covid-19 sesuai gejala yang timbul.

"Hanya pasien yang gejala sedang, berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan," katanya.

Yusharto mengatakan, dengan penetapan zonasi ini diharapkan dapat melecut kinerja masing-masing daerah dalam mencegah penularan yang lebih cepat. Hal ini mengingat varian delta yang lebih cepat menular.

"Dengan demikian diharapkan daerah dapat mencapai target minimal untuk melakukan testing. Dengan demikian kita akan bisa menyesuaikan dengan laju atau katakanlah estimasi penularan varian delta," katanya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan penggunaan istilah level 4. Dikatakan penggunaan istilah tersebut mengikuti arahan organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO).

"Terkait dengan level, kita mengikuti apa yang diarahkan WHO, dan kita menggunakan dua level, yaitu level transmisi dan kapasitas respons," katanya.

Dikatakan, level situasi 4 menunjukkan level transmisi dan kapasitas respons belum memadai. Level tersebut memiliki kriteria kasus konfirmasi positif dari per 100.000 penduduk masih di atas 150. Kemudian, tingkat perawatannya dari per 100.000 penduduk di atas 30.

"Tentu kita juga melihat kemampuan terbatas dari testing positivity rate, mendorong kontak tracing-nya, dan juga terkait bed occupancy rate. Sehingga jika ada salah satu kriteria tersebut yang kena, maka kita masukkan ke level 4,” paparnya.

Dikatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus memantau terus memonitor indikator tersebut berdasarkan data harian dan mingguan. Berdasarkan data tersebut, pemerintah pusat nantinya akan mengkategorikan setiap kota berdasarkan levelnya.

"Di Kemkes ada secara harian. Kita jaga data mingguan sehingga kita tentukan jumlah kotanya," katanya.

Lebih jauh, Airlangga menjelaskan penggunaan istilah level 4 merupakan masukan dari para kepala daerah. Selain itu, penggunaan istilah tersebut juga berdasarkan masukan dari masyarakat yang menginginkan kejelasan kapan status suatu daerah dinyatakan level 4 atau level lainnya.

“Para gubernur minta istilahnya diubah, demikian juga dari publik agar mendapat kejelasan kapan masuk level 1, level 2 , level 3, atau level 4," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

KPK Segel Sejumlah Ruangan Pemkab Kolaka Timur

Salah satu ruangan yang disegel KPK, yakni ruangan Bupati Kolaka Timur termasuk rumah jabatan.

NASIONAL | 22 September 2021

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam

Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Andi Merya diketahui ditangkap KPK dalam OTT kemarin.

NASIONAL | 22 September 2021

Jika Muncul Klaster Covid-19, Gibran Akan Tutup Sekolah

Gibran Rakabuming Raka memastikan akan langsung menutup sekolah jika muncul klaster Covid-19 akibat kegiatan pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 22 September 2021

Nadiem Belajar dan Dengar Curhat Orang Rimba

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendengarkan curhat dari anak-anak Orang Rimba Suku Anak Dalam, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

Tinjau Vaksinasi Merdeka, Jokowi Minta Mahasiswa Gerakkan Masyarakat Ikut Vaksinasi

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Kampus IPB. Jokowi meminta mahasiswa turut menggerakan masyarakat agar mau divaksin.

NASIONAL | 22 September 2021

Tangkap Bupati Kolaka Timur, KPK Juga Sita Uang

KPK menangkap Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan sejumlah pihak dalam OTT Selasa (21/9/2021). Tak hanya menangkap Andi Merya, KPK juga menyita uang.

NASIONAL | 22 September 2021

Jokowi Tegaskan Keseriusan Berantas Mafia Tanah

Jokowi menyatakan keseriusannya untuk memberantas mafia tanah di berbagai daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 22 September 2021

Pemerintah Tetapkan 16 Hari Libur Nasional Tahun 2022

Penetapan libur nasional dan cuti bersama berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 September 2021

Standardisasi Penting bagi Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Nasional

Pengelolaan pendidikan nasional sejatinya tetap membutuhkan standar yang jelas dan terukur, tidak hanya tertib administrasi, melainkan juga pada perbaikan mutu.

NASIONAL | 22 September 2021

Gelar Workshop, BPK Samakan Pemahaman Konsep Foresight

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang dalam proses finalisasi untuk menyelesaikan Foresight BPK pertama.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Bela Prancis, Pemimpin Uni Eropa Kecewa Atas Kesepakatan AUKUS

Bela Prancis, Pemimpin Uni Eropa Kecewa Atas Kesepakatan AUKUS

DUNIA | 29 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings